alexametrics
23.4 C
Jember
Saturday, 28 May 2022

Utang Ratusan Ribu, Bayarnya Jual Sawah

Fenomena Gila Bank Titil

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Praktik sistem pinjaman yang dijalankan oleh koperasi akhir-akhir ini mulai kerap dipersoalkan lantaran meresahkan masyarakat. Pasalnya, dalam praktiknya, sistem pinjaman koperasi bukan lagi berdasarkan pada asas-asas koperasi. Namun sudah mengadopsi sistem korporasi.

Baca Juga : Terhitung Hutang, Insentif Guru TK Januari hingga Sekarang Belum Terbayar

Hal itu terurai kala Komisi A dan Komisi B menggelar hearing bersama Dinas Koperasi, perwakilan kepala desa, dan sejumlah warga selaku korban atau nasabah koperasi yang terkena jeratan utang. Bahkan tak jarang, banyak yang menyebut koperasi dengan sistem kolonial ini sebagai bank titil. “Koperasi dengan sistem seperti bank titil ini sudah sering kali meresahkan warga saya,” kelakar M Wawan, Kades Sukoreno, Kecamatan Kalisat.

Mobile_AP_Rectangle 2

Beroperasinya bank titil itu sudah lama. Bahkan beberapa tahun sebelum mereka menjabat sebagai kepala desa. “Mereka (bank titil, Red) sampai rebutan nasabah. Pernah bertengkar di desa saya. Bahkan selaku nasabah itu menjual barang-barang berharga mereka karena jeratan bunganya tinggi,” imbuh Sumiyati, Kades Gumuksari, Kecamatan Kalisat.

Selain itu, dari temuan dalam bahasan hearing gabungan tersebut, diketahui banyak masyarakat selaku nasabah yang terjerat utang dengan sistem bunga menempel. Mereka diiming-imingi dengan sistem pinjaman mudah, namun tanpa sadar hal itu mengawali jeratan utang bank titil tersebut.

Mulai dari pemotongan pada pencairan awal, penagihan melibatkan preman, hingga diberlakukannya sistem bunga yang tinggi berkelanjutan. “Teman saya ada yang sampai jual sawah, dua orang. Itu bukan koperasi, tapi rentenir,” kata Nurhasan, anggota Komisi A DPRD Jember.

Dia juga mendapatkan info bahwa ada seseorang yang memodali koperasi sebesar Rp 5 juta, keuntungannya sampai Rp 15 juta per bulan. Selain itu, dalam praktiknya ditemukan ada pemotongan pada pencairan awal, dan diberlakukannya bunga mulai 30 sampai 50 persen. “Praktik-praktik seperti ini sudah lama. Kalau Dinas Koperasi hanya memberikan izin namun tidak diawasi, ngapain diberikan izin. Cabut saja izinnya,” pinta Legislator PKS ini.

Komisi A dan Komisi B mendesak Dinas Koperasi untuk segera menanggapi temuan dan laporan warga dan kades tersebut. “Ini seperti fenomena gunung es, meluas di masyarakat. Mohon Dinas Koperasi segera ditindaklanjuti,” tambah David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B DPRD Jember.

Menanggapi laporan dan temuan itu, Dinas Koperasi Jember mengaku sudah mengetahui fenomena tersebut. Namun, selama ini terkesan ada pembiaran lantaran Jember diakuinya belum memiliki satgas pengawasan yang bertugas mengawasi praktik culas koperasi-koperasi nakal tersebut. “Kalau berkantor di luar Jember, tapi tidak berizin di Jember, silakan ditolak. Tidak usah dibayar saja,” sergah Sartini, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawas Dinas Koperasi Jember, saat hearing kemarin.

Pihaknya mengaku bakal menginventarisasi temuan dan laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. Namun, Diskop Jember diakuinya tidak memiliki wilayah dalam hal penindakan ataupun pencabutan izin. “Kalau soal izin itu ada di DPMPTSP. Tapi, kami berupaya ke depan ada tim satgas pengawasan untuk mengontrol koperasi-koperasi di bawah ini,” kata Sartini.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Praktik sistem pinjaman yang dijalankan oleh koperasi akhir-akhir ini mulai kerap dipersoalkan lantaran meresahkan masyarakat. Pasalnya, dalam praktiknya, sistem pinjaman koperasi bukan lagi berdasarkan pada asas-asas koperasi. Namun sudah mengadopsi sistem korporasi.

Baca Juga : Terhitung Hutang, Insentif Guru TK Januari hingga Sekarang Belum Terbayar

Hal itu terurai kala Komisi A dan Komisi B menggelar hearing bersama Dinas Koperasi, perwakilan kepala desa, dan sejumlah warga selaku korban atau nasabah koperasi yang terkena jeratan utang. Bahkan tak jarang, banyak yang menyebut koperasi dengan sistem kolonial ini sebagai bank titil. “Koperasi dengan sistem seperti bank titil ini sudah sering kali meresahkan warga saya,” kelakar M Wawan, Kades Sukoreno, Kecamatan Kalisat.

Beroperasinya bank titil itu sudah lama. Bahkan beberapa tahun sebelum mereka menjabat sebagai kepala desa. “Mereka (bank titil, Red) sampai rebutan nasabah. Pernah bertengkar di desa saya. Bahkan selaku nasabah itu menjual barang-barang berharga mereka karena jeratan bunganya tinggi,” imbuh Sumiyati, Kades Gumuksari, Kecamatan Kalisat.

Selain itu, dari temuan dalam bahasan hearing gabungan tersebut, diketahui banyak masyarakat selaku nasabah yang terjerat utang dengan sistem bunga menempel. Mereka diiming-imingi dengan sistem pinjaman mudah, namun tanpa sadar hal itu mengawali jeratan utang bank titil tersebut.

Mulai dari pemotongan pada pencairan awal, penagihan melibatkan preman, hingga diberlakukannya sistem bunga yang tinggi berkelanjutan. “Teman saya ada yang sampai jual sawah, dua orang. Itu bukan koperasi, tapi rentenir,” kata Nurhasan, anggota Komisi A DPRD Jember.

Dia juga mendapatkan info bahwa ada seseorang yang memodali koperasi sebesar Rp 5 juta, keuntungannya sampai Rp 15 juta per bulan. Selain itu, dalam praktiknya ditemukan ada pemotongan pada pencairan awal, dan diberlakukannya bunga mulai 30 sampai 50 persen. “Praktik-praktik seperti ini sudah lama. Kalau Dinas Koperasi hanya memberikan izin namun tidak diawasi, ngapain diberikan izin. Cabut saja izinnya,” pinta Legislator PKS ini.

Komisi A dan Komisi B mendesak Dinas Koperasi untuk segera menanggapi temuan dan laporan warga dan kades tersebut. “Ini seperti fenomena gunung es, meluas di masyarakat. Mohon Dinas Koperasi segera ditindaklanjuti,” tambah David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B DPRD Jember.

Menanggapi laporan dan temuan itu, Dinas Koperasi Jember mengaku sudah mengetahui fenomena tersebut. Namun, selama ini terkesan ada pembiaran lantaran Jember diakuinya belum memiliki satgas pengawasan yang bertugas mengawasi praktik culas koperasi-koperasi nakal tersebut. “Kalau berkantor di luar Jember, tapi tidak berizin di Jember, silakan ditolak. Tidak usah dibayar saja,” sergah Sartini, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawas Dinas Koperasi Jember, saat hearing kemarin.

Pihaknya mengaku bakal menginventarisasi temuan dan laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. Namun, Diskop Jember diakuinya tidak memiliki wilayah dalam hal penindakan ataupun pencabutan izin. “Kalau soal izin itu ada di DPMPTSP. Tapi, kami berupaya ke depan ada tim satgas pengawasan untuk mengontrol koperasi-koperasi di bawah ini,” kata Sartini.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Praktik sistem pinjaman yang dijalankan oleh koperasi akhir-akhir ini mulai kerap dipersoalkan lantaran meresahkan masyarakat. Pasalnya, dalam praktiknya, sistem pinjaman koperasi bukan lagi berdasarkan pada asas-asas koperasi. Namun sudah mengadopsi sistem korporasi.

Baca Juga : Terhitung Hutang, Insentif Guru TK Januari hingga Sekarang Belum Terbayar

Hal itu terurai kala Komisi A dan Komisi B menggelar hearing bersama Dinas Koperasi, perwakilan kepala desa, dan sejumlah warga selaku korban atau nasabah koperasi yang terkena jeratan utang. Bahkan tak jarang, banyak yang menyebut koperasi dengan sistem kolonial ini sebagai bank titil. “Koperasi dengan sistem seperti bank titil ini sudah sering kali meresahkan warga saya,” kelakar M Wawan, Kades Sukoreno, Kecamatan Kalisat.

Beroperasinya bank titil itu sudah lama. Bahkan beberapa tahun sebelum mereka menjabat sebagai kepala desa. “Mereka (bank titil, Red) sampai rebutan nasabah. Pernah bertengkar di desa saya. Bahkan selaku nasabah itu menjual barang-barang berharga mereka karena jeratan bunganya tinggi,” imbuh Sumiyati, Kades Gumuksari, Kecamatan Kalisat.

Selain itu, dari temuan dalam bahasan hearing gabungan tersebut, diketahui banyak masyarakat selaku nasabah yang terjerat utang dengan sistem bunga menempel. Mereka diiming-imingi dengan sistem pinjaman mudah, namun tanpa sadar hal itu mengawali jeratan utang bank titil tersebut.

Mulai dari pemotongan pada pencairan awal, penagihan melibatkan preman, hingga diberlakukannya sistem bunga yang tinggi berkelanjutan. “Teman saya ada yang sampai jual sawah, dua orang. Itu bukan koperasi, tapi rentenir,” kata Nurhasan, anggota Komisi A DPRD Jember.

Dia juga mendapatkan info bahwa ada seseorang yang memodali koperasi sebesar Rp 5 juta, keuntungannya sampai Rp 15 juta per bulan. Selain itu, dalam praktiknya ditemukan ada pemotongan pada pencairan awal, dan diberlakukannya bunga mulai 30 sampai 50 persen. “Praktik-praktik seperti ini sudah lama. Kalau Dinas Koperasi hanya memberikan izin namun tidak diawasi, ngapain diberikan izin. Cabut saja izinnya,” pinta Legislator PKS ini.

Komisi A dan Komisi B mendesak Dinas Koperasi untuk segera menanggapi temuan dan laporan warga dan kades tersebut. “Ini seperti fenomena gunung es, meluas di masyarakat. Mohon Dinas Koperasi segera ditindaklanjuti,” tambah David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B DPRD Jember.

Menanggapi laporan dan temuan itu, Dinas Koperasi Jember mengaku sudah mengetahui fenomena tersebut. Namun, selama ini terkesan ada pembiaran lantaran Jember diakuinya belum memiliki satgas pengawasan yang bertugas mengawasi praktik culas koperasi-koperasi nakal tersebut. “Kalau berkantor di luar Jember, tapi tidak berizin di Jember, silakan ditolak. Tidak usah dibayar saja,” sergah Sartini, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawas Dinas Koperasi Jember, saat hearing kemarin.

Pihaknya mengaku bakal menginventarisasi temuan dan laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. Namun, Diskop Jember diakuinya tidak memiliki wilayah dalam hal penindakan ataupun pencabutan izin. “Kalau soal izin itu ada di DPMPTSP. Tapi, kami berupaya ke depan ada tim satgas pengawasan untuk mengontrol koperasi-koperasi di bawah ini,” kata Sartini.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/