alexametrics
23 C
Jember
Tuesday, 28 June 2022

Menanti Penertiban Tambak

Mobile_AP_Rectangle 1

Sebenarnya, kata Siswono, cerita penolakan terhadap aktivitas tambak itu sudah berlangsung cukup lama. Di sana ditemukan sejumlah fakta bahwa banyak sekali aktivitas pelanggaran. Selain itu, pengelolaan limbah juga dilakukan serampangan. Langsung dibuang ke laut tanpa melalui proses daur ulang atau melalui instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Hal itu merusak ekosistem pesisir atau sempadan pantai, hingga mengurangi mata pencarian nelayan dari warga setempat. “Sebenarnya aturan itu (Perpres 51 Tahun 2016, Red), sudah cukup jadi dasar pemerintah melakukan penindakan atau penertiban atas tambak-tambak itu,” tegasnya.

Pihaknya menyayangkan selama ini pemerintah masih adem ayem. Belum bersikap kepada para pengusaha tambak yang nakal tersebut. Malah, dia juga mendapati informasi bahwa pemerintah daerah masih memberikan kesempatan untuk satu kali masa panen lagi. Dan selama itu pengusaha tambak di sana diberikan kesempatan untuk mengurus perizinan. Namun, hingga kini sudah memasuki masa dua kali masa panen, belum ada gelagat pemerintah daerah untuk menertibkan. “Malah kami juga mendengar akan ada relokasi untuk pengusaha tambak,” sesal Politisi Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, dia menyayangkan adanya aktivitas tambak di sekitar pesisir pantai. Jelas bakal berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat di pesisir. Dari soal limbah, pengikisan sempadan pantai, hingga kerusakan ekosistem pesisir. “Ini sebenarnya cukup merugikan masyarakat. Sebenarnya pemerintah perlu hadir dalam rangka mengangkat derajat kaum marhaen di pesisir ini,” harapnya. (mau/c2/dwi)

- Advertisement -

Sebenarnya, kata Siswono, cerita penolakan terhadap aktivitas tambak itu sudah berlangsung cukup lama. Di sana ditemukan sejumlah fakta bahwa banyak sekali aktivitas pelanggaran. Selain itu, pengelolaan limbah juga dilakukan serampangan. Langsung dibuang ke laut tanpa melalui proses daur ulang atau melalui instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Hal itu merusak ekosistem pesisir atau sempadan pantai, hingga mengurangi mata pencarian nelayan dari warga setempat. “Sebenarnya aturan itu (Perpres 51 Tahun 2016, Red), sudah cukup jadi dasar pemerintah melakukan penindakan atau penertiban atas tambak-tambak itu,” tegasnya.

Pihaknya menyayangkan selama ini pemerintah masih adem ayem. Belum bersikap kepada para pengusaha tambak yang nakal tersebut. Malah, dia juga mendapati informasi bahwa pemerintah daerah masih memberikan kesempatan untuk satu kali masa panen lagi. Dan selama itu pengusaha tambak di sana diberikan kesempatan untuk mengurus perizinan. Namun, hingga kini sudah memasuki masa dua kali masa panen, belum ada gelagat pemerintah daerah untuk menertibkan. “Malah kami juga mendengar akan ada relokasi untuk pengusaha tambak,” sesal Politisi Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, dia menyayangkan adanya aktivitas tambak di sekitar pesisir pantai. Jelas bakal berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat di pesisir. Dari soal limbah, pengikisan sempadan pantai, hingga kerusakan ekosistem pesisir. “Ini sebenarnya cukup merugikan masyarakat. Sebenarnya pemerintah perlu hadir dalam rangka mengangkat derajat kaum marhaen di pesisir ini,” harapnya. (mau/c2/dwi)

Sebenarnya, kata Siswono, cerita penolakan terhadap aktivitas tambak itu sudah berlangsung cukup lama. Di sana ditemukan sejumlah fakta bahwa banyak sekali aktivitas pelanggaran. Selain itu, pengelolaan limbah juga dilakukan serampangan. Langsung dibuang ke laut tanpa melalui proses daur ulang atau melalui instalasi pengelolaan air limbah (IPAL). Hal itu merusak ekosistem pesisir atau sempadan pantai, hingga mengurangi mata pencarian nelayan dari warga setempat. “Sebenarnya aturan itu (Perpres 51 Tahun 2016, Red), sudah cukup jadi dasar pemerintah melakukan penindakan atau penertiban atas tambak-tambak itu,” tegasnya.

Pihaknya menyayangkan selama ini pemerintah masih adem ayem. Belum bersikap kepada para pengusaha tambak yang nakal tersebut. Malah, dia juga mendapati informasi bahwa pemerintah daerah masih memberikan kesempatan untuk satu kali masa panen lagi. Dan selama itu pengusaha tambak di sana diberikan kesempatan untuk mengurus perizinan. Namun, hingga kini sudah memasuki masa dua kali masa panen, belum ada gelagat pemerintah daerah untuk menertibkan. “Malah kami juga mendengar akan ada relokasi untuk pengusaha tambak,” sesal Politisi Partai Gerindra ini.

Lebih jauh, dia menyayangkan adanya aktivitas tambak di sekitar pesisir pantai. Jelas bakal berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat di pesisir. Dari soal limbah, pengikisan sempadan pantai, hingga kerusakan ekosistem pesisir. “Ini sebenarnya cukup merugikan masyarakat. Sebenarnya pemerintah perlu hadir dalam rangka mengangkat derajat kaum marhaen di pesisir ini,” harapnya. (mau/c2/dwi)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/