alexametrics
23.5 C
Jember
Friday, 27 May 2022

Nekat Cicil THR, Sanksi Menunggu Perusahaan!

Tunjangan hari raya (THR) merupakan hak konstitusional buruh yang wajib dibayarkan semua perusahaan menjelang Idul Fitri. Namun demikian, banyak perusahaan yang terkadang melupakannya, menawar, menangguhkan, bahkan tidak mencairkan.

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Urusan THR sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Amanah PP dan Permenaker juga menegaskan perusahaan berkewajiban menunaikan hak THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Baik buruh yang berstatus tetap ataupun buruh yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Baca Juga : Perusahaan Wajib Membayarkan THR Penuh Tahun Ini

Selama dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 sempat menjadi alasan nomor wahid bagi seluruh perusahaan untuk tidak membayarkannya. Ada perusahaan yang tidak membayarkan THR sama sekali, ada yang minta separuhnya, ditangguhkan, dan ada yang “melupakannya” dengan alasan perusahaan kolaps. Bahkan, tidak sedikit yang dibahas dengan kesepakatan-kesepakatan antara buruh dengan perusahaan.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kali ini korona akan berlebaran untuk kali ketiga. Akankah hal ini membuat perusahaan ogah untuk membayarkan THR? Apabila yang terjadi demikian, pekerja atau buruh pasti bertanya-tanya, apa fungsi dan di mana perlindungan pemerintah?

Namun, pandemi sejak 2020 lalu kerap disebut-sebut menjadi faktor tersendatnya THR. Bahkan ada THR yang ditunaikan berdasarkan kesepakatan. “Dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, sudah ditegaskan bahwa kewajiban perusahaan harus membayarkan THR paling lambat H-7 Lebaran,” kata Umar Faruk, Ketua DPC Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember.

Dia menjelaskan, ada beberapa poin mengenai kewajiban perusahaan dalam hal THR itu. Pertama, perusahaan wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. Kedua, pekerja buruh yang mempunyai masa bekerja 12 bulan atau lebih, diberikan satu bulan upah. Ketiga, pekerja buruh yang memiliki masa kerja satu bulan terus-terusan tapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan masa kerja dibagi dua belas dikalikan satu kali upah.

Keempat, untuk jenis pekerjaan yang upahnya dibayar borongan, besaran tunjangan hari raya adalah upah rata-rata tiga bulan terakhir. Kelima, THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan, sekitar 23 April 2022. Keenam, perusahaan yang terlambat membayarkan THR itu dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. “Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran THR tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap membayarkan THR keagamaan,” jelas Faruk.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Urusan THR sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Amanah PP dan Permenaker juga menegaskan perusahaan berkewajiban menunaikan hak THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Baik buruh yang berstatus tetap ataupun buruh yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Baca Juga : Perusahaan Wajib Membayarkan THR Penuh Tahun Ini

Selama dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 sempat menjadi alasan nomor wahid bagi seluruh perusahaan untuk tidak membayarkannya. Ada perusahaan yang tidak membayarkan THR sama sekali, ada yang minta separuhnya, ditangguhkan, dan ada yang “melupakannya” dengan alasan perusahaan kolaps. Bahkan, tidak sedikit yang dibahas dengan kesepakatan-kesepakatan antara buruh dengan perusahaan.

Kali ini korona akan berlebaran untuk kali ketiga. Akankah hal ini membuat perusahaan ogah untuk membayarkan THR? Apabila yang terjadi demikian, pekerja atau buruh pasti bertanya-tanya, apa fungsi dan di mana perlindungan pemerintah?

Namun, pandemi sejak 2020 lalu kerap disebut-sebut menjadi faktor tersendatnya THR. Bahkan ada THR yang ditunaikan berdasarkan kesepakatan. “Dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, sudah ditegaskan bahwa kewajiban perusahaan harus membayarkan THR paling lambat H-7 Lebaran,” kata Umar Faruk, Ketua DPC Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember.

Dia menjelaskan, ada beberapa poin mengenai kewajiban perusahaan dalam hal THR itu. Pertama, perusahaan wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. Kedua, pekerja buruh yang mempunyai masa bekerja 12 bulan atau lebih, diberikan satu bulan upah. Ketiga, pekerja buruh yang memiliki masa kerja satu bulan terus-terusan tapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan masa kerja dibagi dua belas dikalikan satu kali upah.

Keempat, untuk jenis pekerjaan yang upahnya dibayar borongan, besaran tunjangan hari raya adalah upah rata-rata tiga bulan terakhir. Kelima, THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan, sekitar 23 April 2022. Keenam, perusahaan yang terlambat membayarkan THR itu dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. “Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran THR tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap membayarkan THR keagamaan,” jelas Faruk.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Urusan THR sejatinya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR. Amanah PP dan Permenaker juga menegaskan perusahaan berkewajiban menunaikan hak THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Baik buruh yang berstatus tetap ataupun buruh yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Baca Juga : Perusahaan Wajib Membayarkan THR Penuh Tahun Ini

Selama dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 sempat menjadi alasan nomor wahid bagi seluruh perusahaan untuk tidak membayarkannya. Ada perusahaan yang tidak membayarkan THR sama sekali, ada yang minta separuhnya, ditangguhkan, dan ada yang “melupakannya” dengan alasan perusahaan kolaps. Bahkan, tidak sedikit yang dibahas dengan kesepakatan-kesepakatan antara buruh dengan perusahaan.

Kali ini korona akan berlebaran untuk kali ketiga. Akankah hal ini membuat perusahaan ogah untuk membayarkan THR? Apabila yang terjadi demikian, pekerja atau buruh pasti bertanya-tanya, apa fungsi dan di mana perlindungan pemerintah?

Namun, pandemi sejak 2020 lalu kerap disebut-sebut menjadi faktor tersendatnya THR. Bahkan ada THR yang ditunaikan berdasarkan kesepakatan. “Dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, sudah ditegaskan bahwa kewajiban perusahaan harus membayarkan THR paling lambat H-7 Lebaran,” kata Umar Faruk, Ketua DPC Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Jember.

Dia menjelaskan, ada beberapa poin mengenai kewajiban perusahaan dalam hal THR itu. Pertama, perusahaan wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih. Kedua, pekerja buruh yang mempunyai masa bekerja 12 bulan atau lebih, diberikan satu bulan upah. Ketiga, pekerja buruh yang memiliki masa kerja satu bulan terus-terusan tapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan masa kerja dengan perhitungan masa kerja dibagi dua belas dikalikan satu kali upah.

Keempat, untuk jenis pekerjaan yang upahnya dibayar borongan, besaran tunjangan hari raya adalah upah rata-rata tiga bulan terakhir. Kelima, THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan, sekitar 23 April 2022. Keenam, perusahaan yang terlambat membayarkan THR itu dikenai denda 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan. “Pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran THR tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap membayarkan THR keagamaan,” jelas Faruk.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/