alexametrics
26.5 C
Jember
Sunday, 25 September 2022

Iuran Rp 35 Ribu per Minggu ke Koperasi, Ojek Online Merasa Dirugikan

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Tidak terima dengan biaya potongan yang dirasa mencekik, sejumlah perwakilan pengemudi ojek online atau driver ojol, bertandang ke gedung DPRD Jember, siang kemarin. Mereka hendak menuntut kejelasan dari pihak penyedia layanan ojek daring yang bermitra dengan koperasi, yang selama ini dirasa sangat merugikan.

BACA JUGA : Gran Fondo New York (GFNY) Championship Asia di Bali Diikuti 30 Negara

Pembina Forum Komunikasi Jember Online Bersatu Eko Prihastomo mengemukakan, sejak beberapa tahun terakhir, para driver ojol diharuskan menyetorkan sebagian hasil keringat mereka sebesar Rp 35 ribu per minggu ke koperasi yang menjadi mitra pihak penyedia layanan ojek daring. Baik vendor Gojek, Grab, maupun Shopee. “Selama lima tahun driver ojol bekerja, setiap minggu bayar Rp 35 ribu. Tapi, manfaatnya tidak jelas,” katanya.

Mobile_AP_Rectangle 2

Menurut dia, potongan Rp 35 ribu itu tiada dasar aturan yang membenarkan. Di lapangan, banyak para driver ojol yang dinilainya sudah tidak tahan dengan ketentuan seperti itu. “Karenanya, kami wadul ke DPRD. Harapannya ingin mencari kejelasan akan nasib kami ini,” pinta Eko.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya mencoba menguraikan akar permasalahan tersebut. Menurut dia, pihak penyedia layanan yang kurang transparan atau terbuka memaksa para driver ojol meminta kejelasan. “Seharusnya koperasinya juga memaparkan ke anggota. Karena kurang terbuka, ini yang kemudian dipermasalahkan,” paparnya.

Sebagai pengawas sekaligus kepanjangan pemerintah daerah, ia mengaku bakal mengalkulasi biaya atau tarif angkutan yang dinilainya juga belum jelas. “Nanti kami akan tetapkan ketentuan tarif, yang harus disepakati oleh aplikator, driver Gojek, Grab, maupun Shopee, bersama para pengemudi. Berdasarkan aturan dan item yang ada,” katanya.

Dishub juga sempat menukil Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa soal ketentuan tarif dipasrahkan ke aplikator di daerah masing-masing. Pihak Trans Manager Gojek Jember, Nanang, mengaku akan mengikuti ketentuan maupun regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah. Termasuk di antaranya jika nanti soal potongan Rp 35 ribu juga telah ada aturannya. “Kami akan ikuti kebijakan pemerintah daerah,” katanya.

Untuk mengorek lebih jauh polemik itu, DPRD kemudian meminta seluruh vendor penyedia layanan memberikan kelengkapan dokumen terkait iuran Rp 35 ribu per minggu tersebut. “Lima tahun bekerja dan dimintai Rp 35 ribu, tapi driver ojol tidak merasakan manfaatnya. Ini bagaimana? Karenanya, dalam dua minggu ke depan ini, kami minta dokumen iuran itu,” seru Budi Wicaksono, Ketua Komisi C DPRD Jember. (mau/c2/bud)

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Tidak terima dengan biaya potongan yang dirasa mencekik, sejumlah perwakilan pengemudi ojek online atau driver ojol, bertandang ke gedung DPRD Jember, siang kemarin. Mereka hendak menuntut kejelasan dari pihak penyedia layanan ojek daring yang bermitra dengan koperasi, yang selama ini dirasa sangat merugikan.

BACA JUGA : Gran Fondo New York (GFNY) Championship Asia di Bali Diikuti 30 Negara

Pembina Forum Komunikasi Jember Online Bersatu Eko Prihastomo mengemukakan, sejak beberapa tahun terakhir, para driver ojol diharuskan menyetorkan sebagian hasil keringat mereka sebesar Rp 35 ribu per minggu ke koperasi yang menjadi mitra pihak penyedia layanan ojek daring. Baik vendor Gojek, Grab, maupun Shopee. “Selama lima tahun driver ojol bekerja, setiap minggu bayar Rp 35 ribu. Tapi, manfaatnya tidak jelas,” katanya.

Menurut dia, potongan Rp 35 ribu itu tiada dasar aturan yang membenarkan. Di lapangan, banyak para driver ojol yang dinilainya sudah tidak tahan dengan ketentuan seperti itu. “Karenanya, kami wadul ke DPRD. Harapannya ingin mencari kejelasan akan nasib kami ini,” pinta Eko.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya mencoba menguraikan akar permasalahan tersebut. Menurut dia, pihak penyedia layanan yang kurang transparan atau terbuka memaksa para driver ojol meminta kejelasan. “Seharusnya koperasinya juga memaparkan ke anggota. Karena kurang terbuka, ini yang kemudian dipermasalahkan,” paparnya.

Sebagai pengawas sekaligus kepanjangan pemerintah daerah, ia mengaku bakal mengalkulasi biaya atau tarif angkutan yang dinilainya juga belum jelas. “Nanti kami akan tetapkan ketentuan tarif, yang harus disepakati oleh aplikator, driver Gojek, Grab, maupun Shopee, bersama para pengemudi. Berdasarkan aturan dan item yang ada,” katanya.

Dishub juga sempat menukil Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa soal ketentuan tarif dipasrahkan ke aplikator di daerah masing-masing. Pihak Trans Manager Gojek Jember, Nanang, mengaku akan mengikuti ketentuan maupun regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah. Termasuk di antaranya jika nanti soal potongan Rp 35 ribu juga telah ada aturannya. “Kami akan ikuti kebijakan pemerintah daerah,” katanya.

Untuk mengorek lebih jauh polemik itu, DPRD kemudian meminta seluruh vendor penyedia layanan memberikan kelengkapan dokumen terkait iuran Rp 35 ribu per minggu tersebut. “Lima tahun bekerja dan dimintai Rp 35 ribu, tapi driver ojol tidak merasakan manfaatnya. Ini bagaimana? Karenanya, dalam dua minggu ke depan ini, kami minta dokumen iuran itu,” seru Budi Wicaksono, Ketua Komisi C DPRD Jember. (mau/c2/bud)

SUMBERSARI, Radar Jember – Tidak terima dengan biaya potongan yang dirasa mencekik, sejumlah perwakilan pengemudi ojek online atau driver ojol, bertandang ke gedung DPRD Jember, siang kemarin. Mereka hendak menuntut kejelasan dari pihak penyedia layanan ojek daring yang bermitra dengan koperasi, yang selama ini dirasa sangat merugikan.

BACA JUGA : Gran Fondo New York (GFNY) Championship Asia di Bali Diikuti 30 Negara

Pembina Forum Komunikasi Jember Online Bersatu Eko Prihastomo mengemukakan, sejak beberapa tahun terakhir, para driver ojol diharuskan menyetorkan sebagian hasil keringat mereka sebesar Rp 35 ribu per minggu ke koperasi yang menjadi mitra pihak penyedia layanan ojek daring. Baik vendor Gojek, Grab, maupun Shopee. “Selama lima tahun driver ojol bekerja, setiap minggu bayar Rp 35 ribu. Tapi, manfaatnya tidak jelas,” katanya.

Menurut dia, potongan Rp 35 ribu itu tiada dasar aturan yang membenarkan. Di lapangan, banyak para driver ojol yang dinilainya sudah tidak tahan dengan ketentuan seperti itu. “Karenanya, kami wadul ke DPRD. Harapannya ingin mencari kejelasan akan nasib kami ini,” pinta Eko.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jember Agus Wijaya mencoba menguraikan akar permasalahan tersebut. Menurut dia, pihak penyedia layanan yang kurang transparan atau terbuka memaksa para driver ojol meminta kejelasan. “Seharusnya koperasinya juga memaparkan ke anggota. Karena kurang terbuka, ini yang kemudian dipermasalahkan,” paparnya.

Sebagai pengawas sekaligus kepanjangan pemerintah daerah, ia mengaku bakal mengalkulasi biaya atau tarif angkutan yang dinilainya juga belum jelas. “Nanti kami akan tetapkan ketentuan tarif, yang harus disepakati oleh aplikator, driver Gojek, Grab, maupun Shopee, bersama para pengemudi. Berdasarkan aturan dan item yang ada,” katanya.

Dishub juga sempat menukil Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa soal ketentuan tarif dipasrahkan ke aplikator di daerah masing-masing. Pihak Trans Manager Gojek Jember, Nanang, mengaku akan mengikuti ketentuan maupun regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah. Termasuk di antaranya jika nanti soal potongan Rp 35 ribu juga telah ada aturannya. “Kami akan ikuti kebijakan pemerintah daerah,” katanya.

Untuk mengorek lebih jauh polemik itu, DPRD kemudian meminta seluruh vendor penyedia layanan memberikan kelengkapan dokumen terkait iuran Rp 35 ribu per minggu tersebut. “Lima tahun bekerja dan dimintai Rp 35 ribu, tapi driver ojol tidak merasakan manfaatnya. Ini bagaimana? Karenanya, dalam dua minggu ke depan ini, kami minta dokumen iuran itu,” seru Budi Wicaksono, Ketua Komisi C DPRD Jember. (mau/c2/bud)

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/