alexametrics
30.8 C
Jember
Sunday, 14 August 2022

Tambak Ilegal Makin Bermunculan

- Sejumlah Sempadan Pantai di Gumukmas Habis

- Dewan Minta Pemkab Hentikan Operasional

Mobile_AP_Rectangle 1

KEPANJEN, Radar Jember – Setelah lama tidak ada kabar mengenai kelanjutan belasan tambak ilegal di pesisir selatan Jember, kini bermunculan sejumlah tambak baru yang diduga ilegal. Akibatnya, kawasan sempadan pantai yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia itu banyak yang habis karena dipakai sebagai lahan tambak. Lantas, apakah tambak tanpa izin jelas itu dibiarkan?

BACA JUGA : Enam Perusahaan Rintisan Akan Didirikan Porsche dan UP.Labs dari 2023-2025

Beberapa tambak bahkan telah ada yang berdiri dan sudah beroperasi. Jawa Pos Radar Jember sempat memantau ke lokasi dan mendapati sedikitnya delapan tambak baru yang berdiri sejak awal 2022. Menjamurnya tambak udang yang mengatasnamakan Perkumpulan Pertambakan Rakyat (PPR) itu disinyalir belum mengantongi izin alias ilegal. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku hanya mengantongi surat persetujuan dari kepala desa setempat. Tidak ada perizinan yang jelas baik dari dinas maupun pemerintah daerah.

Mobile_AP_Rectangle 2

Seperti pengakuan Abdul Haris, salah satu pengelola lahan dan pengelola tambak rakyat tersebut. Dia mengaku mendapatkan izin kelola lahan pesisir itu dari desa, buka dari dinas ataupun pemerintah daerah. “Kami masih memiliki izin dari desa (Kepanjen, Gumukmas, Red),” katanya, saat ditemui kemarin.

Saat itu, Komisi B DPRD Jember tengah melakukan inspeksi ke sejumlah tambak yang baru berdiri. Tambak itu berada di kawasan sempadan pantai. Ada di Desa Mayangan dan Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Mayoritas dari mereka mengaku, urusan izin tambak itu dilakukan melalui pemerintah daerah. Namun, hal itu belum dilakukan. “Nanti setelah ini berdiri, kami akan urus perizinannya. Kami berharap bisa mudah, karena izinnya kita tidak tahu persis,” kata pria yang mewakili tiga keluarganya selaku pemilik saham di tambak tersebut.

Saat itu, tambak milik Abdul Haris tengah proses pembangunan kolam. Puluhan beton dan fondasi bangunan telah terpasang di arealnya yang cukup luas. Tak hanya tambak milik Abdul Haris yang belum miliki izin dan memiliki nama CV/PT, sejumlah tambak lain juga tidak jauh berbeda.

Beberapa alat berat juga terlihat di salah satu lokasi tambak baru itu. Bahkan pesisir dan sempadan pantai Gumukmas, sepanjang Jalur Lingkar Selatan (JLS), sudah tidak terlihat lagi karena telah tertutup dengan tingginya tembok tambak-tambak baru tersebut. Berikut gundukan pesisir pantai selatan yang biasanya terlihat menjulang tinggi sebagai tameng alami dari bencana tsunami, kini lenyap. “Pasir-pasir ini sebenarnya sebagai pelindung. Tapi sayang, ketika sudah tambak beroperasi, ya habis,” sesal Gufron, anggota Komisi B DPRD Jember.

- Advertisement -

KEPANJEN, Radar Jember – Setelah lama tidak ada kabar mengenai kelanjutan belasan tambak ilegal di pesisir selatan Jember, kini bermunculan sejumlah tambak baru yang diduga ilegal. Akibatnya, kawasan sempadan pantai yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia itu banyak yang habis karena dipakai sebagai lahan tambak. Lantas, apakah tambak tanpa izin jelas itu dibiarkan?

BACA JUGA : Enam Perusahaan Rintisan Akan Didirikan Porsche dan UP.Labs dari 2023-2025

Beberapa tambak bahkan telah ada yang berdiri dan sudah beroperasi. Jawa Pos Radar Jember sempat memantau ke lokasi dan mendapati sedikitnya delapan tambak baru yang berdiri sejak awal 2022. Menjamurnya tambak udang yang mengatasnamakan Perkumpulan Pertambakan Rakyat (PPR) itu disinyalir belum mengantongi izin alias ilegal. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku hanya mengantongi surat persetujuan dari kepala desa setempat. Tidak ada perizinan yang jelas baik dari dinas maupun pemerintah daerah.

Seperti pengakuan Abdul Haris, salah satu pengelola lahan dan pengelola tambak rakyat tersebut. Dia mengaku mendapatkan izin kelola lahan pesisir itu dari desa, buka dari dinas ataupun pemerintah daerah. “Kami masih memiliki izin dari desa (Kepanjen, Gumukmas, Red),” katanya, saat ditemui kemarin.

Saat itu, Komisi B DPRD Jember tengah melakukan inspeksi ke sejumlah tambak yang baru berdiri. Tambak itu berada di kawasan sempadan pantai. Ada di Desa Mayangan dan Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Mayoritas dari mereka mengaku, urusan izin tambak itu dilakukan melalui pemerintah daerah. Namun, hal itu belum dilakukan. “Nanti setelah ini berdiri, kami akan urus perizinannya. Kami berharap bisa mudah, karena izinnya kita tidak tahu persis,” kata pria yang mewakili tiga keluarganya selaku pemilik saham di tambak tersebut.

Saat itu, tambak milik Abdul Haris tengah proses pembangunan kolam. Puluhan beton dan fondasi bangunan telah terpasang di arealnya yang cukup luas. Tak hanya tambak milik Abdul Haris yang belum miliki izin dan memiliki nama CV/PT, sejumlah tambak lain juga tidak jauh berbeda.

Beberapa alat berat juga terlihat di salah satu lokasi tambak baru itu. Bahkan pesisir dan sempadan pantai Gumukmas, sepanjang Jalur Lingkar Selatan (JLS), sudah tidak terlihat lagi karena telah tertutup dengan tingginya tembok tambak-tambak baru tersebut. Berikut gundukan pesisir pantai selatan yang biasanya terlihat menjulang tinggi sebagai tameng alami dari bencana tsunami, kini lenyap. “Pasir-pasir ini sebenarnya sebagai pelindung. Tapi sayang, ketika sudah tambak beroperasi, ya habis,” sesal Gufron, anggota Komisi B DPRD Jember.

KEPANJEN, Radar Jember – Setelah lama tidak ada kabar mengenai kelanjutan belasan tambak ilegal di pesisir selatan Jember, kini bermunculan sejumlah tambak baru yang diduga ilegal. Akibatnya, kawasan sempadan pantai yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia itu banyak yang habis karena dipakai sebagai lahan tambak. Lantas, apakah tambak tanpa izin jelas itu dibiarkan?

BACA JUGA : Enam Perusahaan Rintisan Akan Didirikan Porsche dan UP.Labs dari 2023-2025

Beberapa tambak bahkan telah ada yang berdiri dan sudah beroperasi. Jawa Pos Radar Jember sempat memantau ke lokasi dan mendapati sedikitnya delapan tambak baru yang berdiri sejak awal 2022. Menjamurnya tambak udang yang mengatasnamakan Perkumpulan Pertambakan Rakyat (PPR) itu disinyalir belum mengantongi izin alias ilegal. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku hanya mengantongi surat persetujuan dari kepala desa setempat. Tidak ada perizinan yang jelas baik dari dinas maupun pemerintah daerah.

Seperti pengakuan Abdul Haris, salah satu pengelola lahan dan pengelola tambak rakyat tersebut. Dia mengaku mendapatkan izin kelola lahan pesisir itu dari desa, buka dari dinas ataupun pemerintah daerah. “Kami masih memiliki izin dari desa (Kepanjen, Gumukmas, Red),” katanya, saat ditemui kemarin.

Saat itu, Komisi B DPRD Jember tengah melakukan inspeksi ke sejumlah tambak yang baru berdiri. Tambak itu berada di kawasan sempadan pantai. Ada di Desa Mayangan dan Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas.

Mayoritas dari mereka mengaku, urusan izin tambak itu dilakukan melalui pemerintah daerah. Namun, hal itu belum dilakukan. “Nanti setelah ini berdiri, kami akan urus perizinannya. Kami berharap bisa mudah, karena izinnya kita tidak tahu persis,” kata pria yang mewakili tiga keluarganya selaku pemilik saham di tambak tersebut.

Saat itu, tambak milik Abdul Haris tengah proses pembangunan kolam. Puluhan beton dan fondasi bangunan telah terpasang di arealnya yang cukup luas. Tak hanya tambak milik Abdul Haris yang belum miliki izin dan memiliki nama CV/PT, sejumlah tambak lain juga tidak jauh berbeda.

Beberapa alat berat juga terlihat di salah satu lokasi tambak baru itu. Bahkan pesisir dan sempadan pantai Gumukmas, sepanjang Jalur Lingkar Selatan (JLS), sudah tidak terlihat lagi karena telah tertutup dengan tingginya tembok tambak-tambak baru tersebut. Berikut gundukan pesisir pantai selatan yang biasanya terlihat menjulang tinggi sebagai tameng alami dari bencana tsunami, kini lenyap. “Pasir-pasir ini sebenarnya sebagai pelindung. Tapi sayang, ketika sudah tambak beroperasi, ya habis,” sesal Gufron, anggota Komisi B DPRD Jember.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/