alexametrics
24.4 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Seruan Pembubaran Koperasi KJHS Bermunculan

Dewan Sebut Penuh Monopoli Kepentingan Elite

Mobile_AP_Rectangle 1

SUMBERSARI, Radar Jember – Keberadaan Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) terus menuai sorotan karena disinyalir penuh drama dan kepentingan elite tertentu. Dewan di gedung parlemen yang bermarkas di Jalan Kalimantan Jember pun menyoroti koperasi yang baru berdiri pada tahun 2021 tersebut.

BACA JUGA : Racikan Khusus, Rasa Kopi Berbeda

Legislatif menilai, Koperasi KJHS yang menakhodai sembilan RMU (rice milling unit) selaku penyedia beras itu diragukan kredibilitasnya. Mulai dari riwayat pendiriannya, komposisi pengurus, rekam jejak dalam pengadaan barang, sampai jaminan terhadap keterserapan harga gabah petani, dinilai masih remang-remang.

Mobile_AP_Rectangle 2

Anggota Komisi B DPRD Jember Alfian Andri Wijaya berpendapat, Koperasi KJHS dinilai mengandung unsur permainan elite di pusaran konflik kepentingan. “Bagaimana mungkin Dinas Koperasi bisa mengawasi Koperasi KJHS yang diurus para pejabat? Ada inspektur dan kepala OPD di sana. Apa berani? Seharusnya, yang pengurusnya bukan pejabat, untuk menghindari konflik kepentingan yang mengarah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” kata Alfian.

Menurut dia, Dinas Koperasi yang salah satu tupoksinya membina dan mengawasi perkoperasian di Jember tidak akan bisa menjalankan tupoksinya secara maksimal. Terlebih, beberapa komposisi pengurus Koperasi KJHS diduduki wajah-wajah pejabat lama hingga inspektur. Bahkan Ketua Koperasi KJHS adalah Arismaya Parahita, yang merupakan mantan kepala Dinas Koperasi Jember, yang baru purnatugas beberapa bulan kemarin.

Selain itu, dikerahkannya ASN/PNS di lingkungan Pemkab Jember untuk membeli beras, dinilainya juga syarat nuansa monopoli karena mencederai semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang beberapa prinsipnya harus mandiri, dikelola secara demokratis, dan keanggotaannya bersifat sukarela. Artinya, ASN/PNS berhak menerima dan menolak, tanpa ada pengerahan apalagi memaksa halus melalui surat edaran (SE) bupati.

“Ini harus diubah. Kalau pengen profesional, harusnya pengurusnya bukan dari kalangan ASN. Tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan, karena biasanya kalau sudah ada konflik kepentingan, maka yang dikhawatirkan adalah mengarah kepada KKN,” tegas politikus Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, anggota Fraksi PDIP DPRD Jember Tabroni mengatakan, dalam prinsip koperasi, terdiri atas pengelolaan yang dilaksanakan secara demokrasi. Kemudian, prinsip kemandirian, yang artinya harus lestari dan jangka panjang. Tidak bergantung pada situasi politik.

- Advertisement -

SUMBERSARI, Radar Jember – Keberadaan Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) terus menuai sorotan karena disinyalir penuh drama dan kepentingan elite tertentu. Dewan di gedung parlemen yang bermarkas di Jalan Kalimantan Jember pun menyoroti koperasi yang baru berdiri pada tahun 2021 tersebut.

BACA JUGA : Racikan Khusus, Rasa Kopi Berbeda

Legislatif menilai, Koperasi KJHS yang menakhodai sembilan RMU (rice milling unit) selaku penyedia beras itu diragukan kredibilitasnya. Mulai dari riwayat pendiriannya, komposisi pengurus, rekam jejak dalam pengadaan barang, sampai jaminan terhadap keterserapan harga gabah petani, dinilai masih remang-remang.

Anggota Komisi B DPRD Jember Alfian Andri Wijaya berpendapat, Koperasi KJHS dinilai mengandung unsur permainan elite di pusaran konflik kepentingan. “Bagaimana mungkin Dinas Koperasi bisa mengawasi Koperasi KJHS yang diurus para pejabat? Ada inspektur dan kepala OPD di sana. Apa berani? Seharusnya, yang pengurusnya bukan pejabat, untuk menghindari konflik kepentingan yang mengarah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” kata Alfian.

Menurut dia, Dinas Koperasi yang salah satu tupoksinya membina dan mengawasi perkoperasian di Jember tidak akan bisa menjalankan tupoksinya secara maksimal. Terlebih, beberapa komposisi pengurus Koperasi KJHS diduduki wajah-wajah pejabat lama hingga inspektur. Bahkan Ketua Koperasi KJHS adalah Arismaya Parahita, yang merupakan mantan kepala Dinas Koperasi Jember, yang baru purnatugas beberapa bulan kemarin.

Selain itu, dikerahkannya ASN/PNS di lingkungan Pemkab Jember untuk membeli beras, dinilainya juga syarat nuansa monopoli karena mencederai semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang beberapa prinsipnya harus mandiri, dikelola secara demokratis, dan keanggotaannya bersifat sukarela. Artinya, ASN/PNS berhak menerima dan menolak, tanpa ada pengerahan apalagi memaksa halus melalui surat edaran (SE) bupati.

“Ini harus diubah. Kalau pengen profesional, harusnya pengurusnya bukan dari kalangan ASN. Tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan, karena biasanya kalau sudah ada konflik kepentingan, maka yang dikhawatirkan adalah mengarah kepada KKN,” tegas politikus Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, anggota Fraksi PDIP DPRD Jember Tabroni mengatakan, dalam prinsip koperasi, terdiri atas pengelolaan yang dilaksanakan secara demokrasi. Kemudian, prinsip kemandirian, yang artinya harus lestari dan jangka panjang. Tidak bergantung pada situasi politik.

SUMBERSARI, Radar Jember – Keberadaan Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) terus menuai sorotan karena disinyalir penuh drama dan kepentingan elite tertentu. Dewan di gedung parlemen yang bermarkas di Jalan Kalimantan Jember pun menyoroti koperasi yang baru berdiri pada tahun 2021 tersebut.

BACA JUGA : Racikan Khusus, Rasa Kopi Berbeda

Legislatif menilai, Koperasi KJHS yang menakhodai sembilan RMU (rice milling unit) selaku penyedia beras itu diragukan kredibilitasnya. Mulai dari riwayat pendiriannya, komposisi pengurus, rekam jejak dalam pengadaan barang, sampai jaminan terhadap keterserapan harga gabah petani, dinilai masih remang-remang.

Anggota Komisi B DPRD Jember Alfian Andri Wijaya berpendapat, Koperasi KJHS dinilai mengandung unsur permainan elite di pusaran konflik kepentingan. “Bagaimana mungkin Dinas Koperasi bisa mengawasi Koperasi KJHS yang diurus para pejabat? Ada inspektur dan kepala OPD di sana. Apa berani? Seharusnya, yang pengurusnya bukan pejabat, untuk menghindari konflik kepentingan yang mengarah KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme),” kata Alfian.

Menurut dia, Dinas Koperasi yang salah satu tupoksinya membina dan mengawasi perkoperasian di Jember tidak akan bisa menjalankan tupoksinya secara maksimal. Terlebih, beberapa komposisi pengurus Koperasi KJHS diduduki wajah-wajah pejabat lama hingga inspektur. Bahkan Ketua Koperasi KJHS adalah Arismaya Parahita, yang merupakan mantan kepala Dinas Koperasi Jember, yang baru purnatugas beberapa bulan kemarin.

Selain itu, dikerahkannya ASN/PNS di lingkungan Pemkab Jember untuk membeli beras, dinilainya juga syarat nuansa monopoli karena mencederai semangat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang beberapa prinsipnya harus mandiri, dikelola secara demokratis, dan keanggotaannya bersifat sukarela. Artinya, ASN/PNS berhak menerima dan menolak, tanpa ada pengerahan apalagi memaksa halus melalui surat edaran (SE) bupati.

“Ini harus diubah. Kalau pengen profesional, harusnya pengurusnya bukan dari kalangan ASN. Tujuannya untuk menghindari konflik kepentingan, karena biasanya kalau sudah ada konflik kepentingan, maka yang dikhawatirkan adalah mengarah kepada KKN,” tegas politikus Partai Gerindra itu.

Di sisi lain, anggota Fraksi PDIP DPRD Jember Tabroni mengatakan, dalam prinsip koperasi, terdiri atas pengelolaan yang dilaksanakan secara demokrasi. Kemudian, prinsip kemandirian, yang artinya harus lestari dan jangka panjang. Tidak bergantung pada situasi politik.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/