Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Ratusan Jamaah Haji Terbagi Jadi Tiga Kloter
Sesuai rencana, Pemkab Jember bakal mengenakan kontribusi Rp 39.500 per ton setiap batu kapur yang ditambang bagi perusahaan berskala besar. Dan Rp 30 ribu per ton untuk usaha kecil. Dalih pemerintah, tarif kontribusi yang baru tersebut demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Agus Baihaqi, pengusaha pembakaran batu gamping asal Desa Grenden, menilai, Pemkab Jember terlalu terburu-buru dalam menyusun rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya fokus pada upaya peningkatan PAD tanpa melihat sektor lain. Misalnya pengusaha pembakaran batu gamping seperti dirinya.
Menurutnya, pemberlakuan tarif kontribusi ini bakal berdampak terhadap pengusaha kecil. Sebab, secara otomatis harga batu dari perusahaan tambang akan naik signifikan. Jika sebelumnya harga beli batu Rp 55 ribu per ton, maka setelah penerapan tarif akan menjadi Rp 85 ribu per ton, karena ada tambahan Rp 30 ribu per ton. Otomatis biaya produksi batu gamping akan naik dua kali lipat. “Sebab, biaya angkut dan tenaga kerja pasti juga ikutan naik,” tuturnya.
Jika rencana pemerintah diterapkan, maka para pengusaha kecil sektor hilir tambang Gunung Sadeng, seperti pengusaha pembakaran batu gamping, penyedia jasa angkutan hasil tambang, serta pemilik penggilingan batu, akan merugi. Bahkan, khusus usaha pembakaran batu gamping bisa gulung tikar. “Biaya produksi akan naik signifikan, sementara harga jual tidak bisa mengikuti. Sebab, kami hanya main di pasar lokal, bukan untuk pabrikan,” ucapnya.
Agus menyatakan, seharusnya sebelum menyampaikan rencana tentang kebijakan baru tersebut, Pemkab Jember memperhitungkan dampak ikutan yang menyertainya. Tidak tiba-tiba memublikasikan hal itu ke khalayak. Sebab, efek domino dari kebijakan itu sangat merugikan pengusaha kecil dan masyarakat bawah.
Dia memberi gambaran efek negatif seandainya kebijakan itu jadi diberlakukan. Kalau semua usaha batu gamping di Kecamatan Puger tutup, imbasnya, ada ratusan orang yang akan menganggur. “Sebab, untuk satu tungku pembakaran itu ada 15 pekerja yang terlibat. Mulai dari tenaga angkut, pembakaran, hingga pembongkaran,” jelasnya.
Saat ini, kata dia, dari awalnya ratusan usaha pembakaran gamping, kini hanya tersisa sekitar 50 saja. Mayoritas berada di Desa Grenden dan Kasiyan Timur. Jika semua usaha itu gulung tikar, maka akan ada 750 orang yang menganggur. “Dengan harga batu yang sekarang saja, kami sudah sulit bersaing. Jika harga naik, dipastikan konsumen akan beralih menggunakan semen. Sebab, harga jualnya jauh lebih murah semen daripada gamping,” jelasnya.
Saat ini, Agus menambahkan, harga jual gamping per ton berkisar Rp 750 ribu. Jika tarif baru diberlakukan dan berdasarkan perhitungannya, maka harga jual bisa naik hampir dua kali lipat. “Hal tersebut tidak mungkin. Mengingat harga semen di pasaran hanya Rp 35 ribu hingga Rp 37 ribu per sak. Orang pasti akan beralih ke semen semua dan gamping tidak laku,” ujarnya.
Usaha kecil penggilingan batu juga akan bernasib sama. Lagi-lagi, karena segmen pasar mereka adalah konsumen lokal, bukan pabrikan seperti pengusaha besar. Jika pemerintah menaikkan tarif kontribusi, otomatis mereka akan merugi. “Total ada sekitar 12 usaha penggilingan batu. Sepuluh di antaranya usaha kecil dan hanya dua yang berskala besar,” ungkap Farid, warga Desa Puger Kulon yang mengelola usaha penggilingan batu.
Merespons rencana Pemkab Jember itu, para pengusaha kecil di Kecamatan Puger ini berkumpul. Mereka adalah para pemilik tungku pembakaran batu gamping, penyedia jasa angkutan, serta pemilik usaha penggilingan batu berskala kecil. Jumlahnya ada puluhan. Mereka berembuk di Musala Ra Hasbullah, Dusun Kapuran, Desa Grenden, pada Sabtu malam kemarin (4/6). “Kami sepakat menolak rencana atau wacana tarif kontribusi tersebut. Dalam waktu dekat kami akan mengajukan audiensi dengan Bupati dan DPRD Jember,” terang Imam Hambali, pemilik usaha penggilingan batu yang ditunjuk sebagai koordinator.
Bahkan, pertemuan itu juga menghasilkan kesepakatan lain dengan membentuk Asosiasi Industri Batu Kapur Gunung Sadeng. Nantinya, asosiasi inilah yang akan memperjuangkan aspirasi tersebut ke pemerintah. Termasuk menolak rencana pemberlakuan tarif kontribusi. “Ke depan, asosiasi ini juga menjadi wadah bersama bagi pemilik usaha kecil sektor hilir tambang kapur. Tak hanya penolakan ini, tapi juga hal-hal lain yang berkaitan dengan usaha pertambangan batu kapur,” pungkasnya. (rus/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



