alexametrics
21.9 C
Jember
Saturday, 20 August 2022

Usaha Pembakaran Batu Gamping Terancam Tutup

Pengusaha Kecil Tolak Rencana Tarif Baru Kontribusi Tambang Gunung Sadeng

Mobile_AP_Rectangle 1

GRENDEN, Radar Jember – Rencana Pemkab Jember memberlakukan tarif baru kontribusi tetap dalam kerja sama pengelolaan tambang batu kapur Gunung Sadeng mendapat penolakan. Puluhan pengusaha kecil yang bergerak di sektor hilir tambang Gunung Sadeng menilai rencana itu bakal mematikan mereka. Terutama bagi pemilik pembakaran batu gamping yang tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Puger.

BACA JUGA : Ratusan Jamaah Haji Terbagi Jadi Tiga Kloter

Sesuai rencana, Pemkab Jember bakal mengenakan kontribusi Rp 39.500 per ton setiap batu kapur yang ditambang bagi perusahaan berskala besar. Dan Rp 30 ribu per ton untuk usaha kecil. Dalih pemerintah, tarif kontribusi yang baru tersebut demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Mobile_AP_Rectangle 2

Agus Baihaqi, pengusaha pembakaran batu gamping asal Desa Grenden, menilai, Pemkab Jember terlalu terburu-buru dalam menyusun rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya fokus pada upaya peningkatan PAD tanpa melihat sektor lain. Misalnya pengusaha pembakaran batu gamping seperti dirinya.

Menurutnya, pemberlakuan tarif kontribusi ini bakal berdampak terhadap pengusaha kecil. Sebab, secara otomatis harga batu dari perusahaan tambang akan naik signifikan. Jika sebelumnya harga beli batu Rp 55 ribu per ton, maka setelah penerapan tarif akan menjadi Rp 85 ribu per ton, karena ada tambahan Rp 30 ribu per ton. Otomatis biaya produksi batu gamping akan naik dua kali lipat. “Sebab, biaya angkut dan tenaga kerja pasti juga ikutan naik,” tuturnya.

Jika rencana pemerintah diterapkan, maka para pengusaha kecil sektor hilir tambang Gunung Sadeng, seperti pengusaha pembakaran batu gamping, penyedia jasa angkutan hasil tambang, serta pemilik penggilingan batu, akan merugi. Bahkan, khusus usaha pembakaran batu gamping bisa gulung tikar. “Biaya produksi akan naik signifikan, sementara harga jual tidak bisa mengikuti. Sebab, kami hanya main di pasar lokal, bukan untuk pabrikan,” ucapnya.

Agus menyatakan, seharusnya sebelum menyampaikan rencana tentang kebijakan baru tersebut, Pemkab Jember memperhitungkan dampak ikutan yang menyertainya. Tidak tiba-tiba memublikasikan hal itu ke khalayak. Sebab, efek domino dari kebijakan itu sangat merugikan pengusaha kecil dan masyarakat bawah.

- Advertisement -

GRENDEN, Radar Jember – Rencana Pemkab Jember memberlakukan tarif baru kontribusi tetap dalam kerja sama pengelolaan tambang batu kapur Gunung Sadeng mendapat penolakan. Puluhan pengusaha kecil yang bergerak di sektor hilir tambang Gunung Sadeng menilai rencana itu bakal mematikan mereka. Terutama bagi pemilik pembakaran batu gamping yang tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Puger.

BACA JUGA : Ratusan Jamaah Haji Terbagi Jadi Tiga Kloter

Sesuai rencana, Pemkab Jember bakal mengenakan kontribusi Rp 39.500 per ton setiap batu kapur yang ditambang bagi perusahaan berskala besar. Dan Rp 30 ribu per ton untuk usaha kecil. Dalih pemerintah, tarif kontribusi yang baru tersebut demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Agus Baihaqi, pengusaha pembakaran batu gamping asal Desa Grenden, menilai, Pemkab Jember terlalu terburu-buru dalam menyusun rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya fokus pada upaya peningkatan PAD tanpa melihat sektor lain. Misalnya pengusaha pembakaran batu gamping seperti dirinya.

Menurutnya, pemberlakuan tarif kontribusi ini bakal berdampak terhadap pengusaha kecil. Sebab, secara otomatis harga batu dari perusahaan tambang akan naik signifikan. Jika sebelumnya harga beli batu Rp 55 ribu per ton, maka setelah penerapan tarif akan menjadi Rp 85 ribu per ton, karena ada tambahan Rp 30 ribu per ton. Otomatis biaya produksi batu gamping akan naik dua kali lipat. “Sebab, biaya angkut dan tenaga kerja pasti juga ikutan naik,” tuturnya.

Jika rencana pemerintah diterapkan, maka para pengusaha kecil sektor hilir tambang Gunung Sadeng, seperti pengusaha pembakaran batu gamping, penyedia jasa angkutan hasil tambang, serta pemilik penggilingan batu, akan merugi. Bahkan, khusus usaha pembakaran batu gamping bisa gulung tikar. “Biaya produksi akan naik signifikan, sementara harga jual tidak bisa mengikuti. Sebab, kami hanya main di pasar lokal, bukan untuk pabrikan,” ucapnya.

Agus menyatakan, seharusnya sebelum menyampaikan rencana tentang kebijakan baru tersebut, Pemkab Jember memperhitungkan dampak ikutan yang menyertainya. Tidak tiba-tiba memublikasikan hal itu ke khalayak. Sebab, efek domino dari kebijakan itu sangat merugikan pengusaha kecil dan masyarakat bawah.

GRENDEN, Radar Jember – Rencana Pemkab Jember memberlakukan tarif baru kontribusi tetap dalam kerja sama pengelolaan tambang batu kapur Gunung Sadeng mendapat penolakan. Puluhan pengusaha kecil yang bergerak di sektor hilir tambang Gunung Sadeng menilai rencana itu bakal mematikan mereka. Terutama bagi pemilik pembakaran batu gamping yang tersebar di sejumlah desa di Kecamatan Puger.

BACA JUGA : Ratusan Jamaah Haji Terbagi Jadi Tiga Kloter

Sesuai rencana, Pemkab Jember bakal mengenakan kontribusi Rp 39.500 per ton setiap batu kapur yang ditambang bagi perusahaan berskala besar. Dan Rp 30 ribu per ton untuk usaha kecil. Dalih pemerintah, tarif kontribusi yang baru tersebut demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Agus Baihaqi, pengusaha pembakaran batu gamping asal Desa Grenden, menilai, Pemkab Jember terlalu terburu-buru dalam menyusun rencana tersebut. Menurutnya, pemerintah hanya fokus pada upaya peningkatan PAD tanpa melihat sektor lain. Misalnya pengusaha pembakaran batu gamping seperti dirinya.

Menurutnya, pemberlakuan tarif kontribusi ini bakal berdampak terhadap pengusaha kecil. Sebab, secara otomatis harga batu dari perusahaan tambang akan naik signifikan. Jika sebelumnya harga beli batu Rp 55 ribu per ton, maka setelah penerapan tarif akan menjadi Rp 85 ribu per ton, karena ada tambahan Rp 30 ribu per ton. Otomatis biaya produksi batu gamping akan naik dua kali lipat. “Sebab, biaya angkut dan tenaga kerja pasti juga ikutan naik,” tuturnya.

Jika rencana pemerintah diterapkan, maka para pengusaha kecil sektor hilir tambang Gunung Sadeng, seperti pengusaha pembakaran batu gamping, penyedia jasa angkutan hasil tambang, serta pemilik penggilingan batu, akan merugi. Bahkan, khusus usaha pembakaran batu gamping bisa gulung tikar. “Biaya produksi akan naik signifikan, sementara harga jual tidak bisa mengikuti. Sebab, kami hanya main di pasar lokal, bukan untuk pabrikan,” ucapnya.

Agus menyatakan, seharusnya sebelum menyampaikan rencana tentang kebijakan baru tersebut, Pemkab Jember memperhitungkan dampak ikutan yang menyertainya. Tidak tiba-tiba memublikasikan hal itu ke khalayak. Sebab, efek domino dari kebijakan itu sangat merugikan pengusaha kecil dan masyarakat bawah.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/