alexametrics
31.8 C
Jember
Tuesday, 16 August 2022

Rencana Tunjangan Beras untuk ASN, Demi Perbaikan HPP atau Sekadar Bisnis?

Rencana tunjangan beras untuk aparatur sipil negara (ASN) banyak memunculkan pertanyaan. Program ini rencananya akan diberikan dalam bentuk beras, sehingga disinyalir akan berbuah monopoli karena hanya ada 9 penyedia yang ditunjuk.

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak awal ASN sudah mendapatkan tunjangan beras. Mereka bebas membeli di mana pun dan kepada siapa pun. Namun, belakangan santer diperbincangkan adanya rencana pengalihan tunjangan beras ASN agar didapatkan hanya dari 9 kelompok yang ditunjuk pemerintah.

BACA JUGA : Pengalaman Pribadi Cindy Gulla Diceritakan dalam Lagu Cinta Sendiri

Padahal, kelompok tani atau pemilik selep di Jember jumlahnya cukup banyak. Namun, surat edaran yang muncul ke publik menyebut hanya 9 penyedia. Artinya, beras untuk ASN Jember nanti dimonopoli oleh 9 penyedia beras tersebut.

Mobile_AP_Rectangle 2

Kecurigaan soal monopoli beras ASN ini pun menjadi ramai. Muncul serangkaian kecurigaan akan rencana di balik itu. Penilaian tunjangan beras ASN akan dibuat bisnis kelompok tertentu tak bisa dirahasiakan. Toh, jika ingin mengangkat harga gabah petani agar tidak di bawah harga pembelian pemerintah, bisa jadi menggandeng lebih dari 9 kelompok penyedia beras.

Soal tunjangan beras ini pun sempat dibahas di parlemen Jember. Ada kekhawatiran, rencana akan gagal seperti pengadaan seribu ton beras yang ternyata separuhnya tidak terlaksana. Sementara, kekhawatiran lain, bisa jadi 9 kelompok yang ditunjuk justru tidak mengambil beras petani Jember. Melainkan dari lokasi lain atau justru membelinya ke Bulog.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono berharap agar pemerintah melalui 9 kelompok yang ditunjuk dapat menyerap beras petani Jember dengan maksimal. Namun, adanya 9 kelompok yang ditunjuk perlu dievaluasi karena memungkinkan terjadinya monopoli.

Menurutnya, dinas terkait sebaiknya menyediakan kelompok penyedia beras. Minimal satu kecamatan satu penyedia beras. “Jadi, pengawasan lebih mudah dan tidak akan ada monopoli. Kalau hanya 9, ini yang sejahtera terbatas pada 9 kelompok itu saja,” ucapnya.

Di sisi lain, Siswono menjelaskan, pihaknya sangat sepakat dengan misi untuk menyejahterakan petani. “Secara prinsip saya sepakat, tetapi jangan sampai ANS itu nanti juga dirugikan,” ulasnya.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak awal ASN sudah mendapatkan tunjangan beras. Mereka bebas membeli di mana pun dan kepada siapa pun. Namun, belakangan santer diperbincangkan adanya rencana pengalihan tunjangan beras ASN agar didapatkan hanya dari 9 kelompok yang ditunjuk pemerintah.

BACA JUGA : Pengalaman Pribadi Cindy Gulla Diceritakan dalam Lagu Cinta Sendiri

Padahal, kelompok tani atau pemilik selep di Jember jumlahnya cukup banyak. Namun, surat edaran yang muncul ke publik menyebut hanya 9 penyedia. Artinya, beras untuk ASN Jember nanti dimonopoli oleh 9 penyedia beras tersebut.

Kecurigaan soal monopoli beras ASN ini pun menjadi ramai. Muncul serangkaian kecurigaan akan rencana di balik itu. Penilaian tunjangan beras ASN akan dibuat bisnis kelompok tertentu tak bisa dirahasiakan. Toh, jika ingin mengangkat harga gabah petani agar tidak di bawah harga pembelian pemerintah, bisa jadi menggandeng lebih dari 9 kelompok penyedia beras.

Soal tunjangan beras ini pun sempat dibahas di parlemen Jember. Ada kekhawatiran, rencana akan gagal seperti pengadaan seribu ton beras yang ternyata separuhnya tidak terlaksana. Sementara, kekhawatiran lain, bisa jadi 9 kelompok yang ditunjuk justru tidak mengambil beras petani Jember. Melainkan dari lokasi lain atau justru membelinya ke Bulog.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono berharap agar pemerintah melalui 9 kelompok yang ditunjuk dapat menyerap beras petani Jember dengan maksimal. Namun, adanya 9 kelompok yang ditunjuk perlu dievaluasi karena memungkinkan terjadinya monopoli.

Menurutnya, dinas terkait sebaiknya menyediakan kelompok penyedia beras. Minimal satu kecamatan satu penyedia beras. “Jadi, pengawasan lebih mudah dan tidak akan ada monopoli. Kalau hanya 9, ini yang sejahtera terbatas pada 9 kelompok itu saja,” ucapnya.

Di sisi lain, Siswono menjelaskan, pihaknya sangat sepakat dengan misi untuk menyejahterakan petani. “Secara prinsip saya sepakat, tetapi jangan sampai ANS itu nanti juga dirugikan,” ulasnya.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Sejak awal ASN sudah mendapatkan tunjangan beras. Mereka bebas membeli di mana pun dan kepada siapa pun. Namun, belakangan santer diperbincangkan adanya rencana pengalihan tunjangan beras ASN agar didapatkan hanya dari 9 kelompok yang ditunjuk pemerintah.

BACA JUGA : Pengalaman Pribadi Cindy Gulla Diceritakan dalam Lagu Cinta Sendiri

Padahal, kelompok tani atau pemilik selep di Jember jumlahnya cukup banyak. Namun, surat edaran yang muncul ke publik menyebut hanya 9 penyedia. Artinya, beras untuk ASN Jember nanti dimonopoli oleh 9 penyedia beras tersebut.

Kecurigaan soal monopoli beras ASN ini pun menjadi ramai. Muncul serangkaian kecurigaan akan rencana di balik itu. Penilaian tunjangan beras ASN akan dibuat bisnis kelompok tertentu tak bisa dirahasiakan. Toh, jika ingin mengangkat harga gabah petani agar tidak di bawah harga pembelian pemerintah, bisa jadi menggandeng lebih dari 9 kelompok penyedia beras.

Soal tunjangan beras ini pun sempat dibahas di parlemen Jember. Ada kekhawatiran, rencana akan gagal seperti pengadaan seribu ton beras yang ternyata separuhnya tidak terlaksana. Sementara, kekhawatiran lain, bisa jadi 9 kelompok yang ditunjuk justru tidak mengambil beras petani Jember. Melainkan dari lokasi lain atau justru membelinya ke Bulog.

Ketua Komisi B DPRD Jember Siswono berharap agar pemerintah melalui 9 kelompok yang ditunjuk dapat menyerap beras petani Jember dengan maksimal. Namun, adanya 9 kelompok yang ditunjuk perlu dievaluasi karena memungkinkan terjadinya monopoli.

Menurutnya, dinas terkait sebaiknya menyediakan kelompok penyedia beras. Minimal satu kecamatan satu penyedia beras. “Jadi, pengawasan lebih mudah dan tidak akan ada monopoli. Kalau hanya 9, ini yang sejahtera terbatas pada 9 kelompok itu saja,” ucapnya.

Di sisi lain, Siswono menjelaskan, pihaknya sangat sepakat dengan misi untuk menyejahterakan petani. “Secara prinsip saya sepakat, tetapi jangan sampai ANS itu nanti juga dirugikan,” ulasnya.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/