Mobile_AP_Rectangle 1
Sementara itu, di sisi lain, Komisi B DPRD Jember secara umum memandang baik upaya kelompok masyarakat itu karena dirasa bisa memutar kegiatan perekonomian. Khususnya UMKM. “Bicara perekonomian UMKM, ini salah satu prioritas bupati. Jadi, soal izin itu memang sudah seharusnya dikomunikasikan,” pinta David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B.
Menurutnya, Komisi B mendorong pemerintah daerah mengeluarkan payung hukum penyelenggaraan pasar rakyat ataupun sejenis CFD tersebut. Seperti pengaturan operasional, buka tutup jalan, dan lainnya. “Ini ada inisiatif yang bagus untuk mendorong ekonomi UMKM, tapi butuh difasilitasi. Jadi, kami mendorong ini disediakan payung regulasi agar bisa lebih tertib,” tegasnya. (mau/c2/bud)
- Advertisement -
Sementara itu, di sisi lain, Komisi B DPRD Jember secara umum memandang baik upaya kelompok masyarakat itu karena dirasa bisa memutar kegiatan perekonomian. Khususnya UMKM. “Bicara perekonomian UMKM, ini salah satu prioritas bupati. Jadi, soal izin itu memang sudah seharusnya dikomunikasikan,” pinta David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B.
Menurutnya, Komisi B mendorong pemerintah daerah mengeluarkan payung hukum penyelenggaraan pasar rakyat ataupun sejenis CFD tersebut. Seperti pengaturan operasional, buka tutup jalan, dan lainnya. “Ini ada inisiatif yang bagus untuk mendorong ekonomi UMKM, tapi butuh difasilitasi. Jadi, kami mendorong ini disediakan payung regulasi agar bisa lebih tertib,” tegasnya. (mau/c2/bud)
Sementara itu, di sisi lain, Komisi B DPRD Jember secara umum memandang baik upaya kelompok masyarakat itu karena dirasa bisa memutar kegiatan perekonomian. Khususnya UMKM. “Bicara perekonomian UMKM, ini salah satu prioritas bupati. Jadi, soal izin itu memang sudah seharusnya dikomunikasikan,” pinta David Handoko Seto, Sekretaris Komisi B.
Menurutnya, Komisi B mendorong pemerintah daerah mengeluarkan payung hukum penyelenggaraan pasar rakyat ataupun sejenis CFD tersebut. Seperti pengaturan operasional, buka tutup jalan, dan lainnya. “Ini ada inisiatif yang bagus untuk mendorong ekonomi UMKM, tapi butuh difasilitasi. Jadi, kami mendorong ini disediakan payung regulasi agar bisa lebih tertib,” tegasnya. (mau/c2/bud)
