22.8 C
Jember
Tuesday, 7 February 2023

Pilot Project Tak Jelas, Tanpa Aturan & Izin Aktivitas Tambak Tetap Jalan

Mobile_AP_Rectangle 1

PUGER, Radar Jember – Aktivitas pengoperasian alat berat milik pengusaha tambak di pesisir Pantai Puger terus memantik sorotan. Pemerintah daerah yang diketahui telah meneken kontrak kerja sama dengan salah satu investor asal Surabaya disebut-sebut sebagai pilot project terkait percontohan melegalkan usaha tambak di pesisir selatan Jember.

BACA JUGA : Desak KPK Ungkap Kasus Tambang Seret Petinggi Polisi

Namun, aktivitas pilot project yang dianggap tidak memiliki dasar hukum itu justru menuai sorotan tajam dari anggota dewan. “Apa yang mendasari pemda meneken kontrak kerja sama dengan investor tambak asal Surabaya itu? Tidak ada. Kalau pemda tetap ngotot menjalankan, sama halnya membiarkan masyarakat pesisir terlibat konflik horizontal dengan pihak pengusaha tambak,” urai Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto.

Mobile_AP_Rectangle 2

Aktivitas alat berat itu sempat memicu ketegangan antara warga dengan para pekerja alat berat yang beroperasi di pesisir pantai Puger, beberapa pekan lalu. Bahkan, Komisi B saat itu ramai-ramai melakukan inspeksi dan mencegah ketegangan yang menyeret warga setempat dengan pihak pekerja alat berat tambak.

Kemudian, sejak saat itu, DPRD melalui Komisi B menindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat gabungan lintas komisi, dan melibatkan belasan OPD. Upaya itu untuk mencari kejelasan apa yang sebenarnya dikehendaki pemerintah daerah. Ternyata, di tengah upaya penertiban terhadap usaha tambak-tambak liar yang kini terus menjamur, pemerintah daerah telah meneken kerja sama dengan PT Bangun Ombak Sejahtera. Sebuah perusahaan tambak asal Surabaya, di bawah pimpinan Nathanael Enrico Djojokusumo.

- Advertisement -

PUGER, Radar Jember – Aktivitas pengoperasian alat berat milik pengusaha tambak di pesisir Pantai Puger terus memantik sorotan. Pemerintah daerah yang diketahui telah meneken kontrak kerja sama dengan salah satu investor asal Surabaya disebut-sebut sebagai pilot project terkait percontohan melegalkan usaha tambak di pesisir selatan Jember.

BACA JUGA : Desak KPK Ungkap Kasus Tambang Seret Petinggi Polisi

Namun, aktivitas pilot project yang dianggap tidak memiliki dasar hukum itu justru menuai sorotan tajam dari anggota dewan. “Apa yang mendasari pemda meneken kontrak kerja sama dengan investor tambak asal Surabaya itu? Tidak ada. Kalau pemda tetap ngotot menjalankan, sama halnya membiarkan masyarakat pesisir terlibat konflik horizontal dengan pihak pengusaha tambak,” urai Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto.

Aktivitas alat berat itu sempat memicu ketegangan antara warga dengan para pekerja alat berat yang beroperasi di pesisir pantai Puger, beberapa pekan lalu. Bahkan, Komisi B saat itu ramai-ramai melakukan inspeksi dan mencegah ketegangan yang menyeret warga setempat dengan pihak pekerja alat berat tambak.

Kemudian, sejak saat itu, DPRD melalui Komisi B menindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat gabungan lintas komisi, dan melibatkan belasan OPD. Upaya itu untuk mencari kejelasan apa yang sebenarnya dikehendaki pemerintah daerah. Ternyata, di tengah upaya penertiban terhadap usaha tambak-tambak liar yang kini terus menjamur, pemerintah daerah telah meneken kerja sama dengan PT Bangun Ombak Sejahtera. Sebuah perusahaan tambak asal Surabaya, di bawah pimpinan Nathanael Enrico Djojokusumo.

PUGER, Radar Jember – Aktivitas pengoperasian alat berat milik pengusaha tambak di pesisir Pantai Puger terus memantik sorotan. Pemerintah daerah yang diketahui telah meneken kontrak kerja sama dengan salah satu investor asal Surabaya disebut-sebut sebagai pilot project terkait percontohan melegalkan usaha tambak di pesisir selatan Jember.

BACA JUGA : Desak KPK Ungkap Kasus Tambang Seret Petinggi Polisi

Namun, aktivitas pilot project yang dianggap tidak memiliki dasar hukum itu justru menuai sorotan tajam dari anggota dewan. “Apa yang mendasari pemda meneken kontrak kerja sama dengan investor tambak asal Surabaya itu? Tidak ada. Kalau pemda tetap ngotot menjalankan, sama halnya membiarkan masyarakat pesisir terlibat konflik horizontal dengan pihak pengusaha tambak,” urai Sekretaris Komisi B DPRD Jember David Handoko Seto.

Aktivitas alat berat itu sempat memicu ketegangan antara warga dengan para pekerja alat berat yang beroperasi di pesisir pantai Puger, beberapa pekan lalu. Bahkan, Komisi B saat itu ramai-ramai melakukan inspeksi dan mencegah ketegangan yang menyeret warga setempat dengan pihak pekerja alat berat tambak.

Kemudian, sejak saat itu, DPRD melalui Komisi B menindaklanjuti dengan rapat dengar pendapat gabungan lintas komisi, dan melibatkan belasan OPD. Upaya itu untuk mencari kejelasan apa yang sebenarnya dikehendaki pemerintah daerah. Ternyata, di tengah upaya penertiban terhadap usaha tambak-tambak liar yang kini terus menjamur, pemerintah daerah telah meneken kerja sama dengan PT Bangun Ombak Sejahtera. Sebuah perusahaan tambak asal Surabaya, di bawah pimpinan Nathanael Enrico Djojokusumo.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca