Isu besar dalam negeri ini sayang terpaksa kalah dengan berita virus Wuhan. Soal Kampus Merdeka itu. Gagasan Mendikbud Nadiem Makarim itu.

Itulah gagasan Nadiem jilid dua. Yang diluncurkan minggu lalu –dalam sebuah forum besar di Kemendikbud Jakarta. Video paparannya sudah beredar luas. Lengkap. Dari awal sampai akhir. Sepanjang 35 menit. Sudah termasuk untuk memutar video hasil kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Gajah Mada Jogjakarta selama 6 menit.

“Setiap melihat video ini saya terharu. KKN dua bulan saja sudah bisa mengubah begitu banyak,” kata Nadiem. “Apalagi kalau enam bulan. Apalagi kalau satu tahun,” tambahnya.

Dari segi gaya, pidato Nadiem sangat menarik. Intonasi suaranya, gaya bicaranya, dan tidak adanya podium di panggung itu mengingatkan saya gaya seorang CEO perusahaan besar.

Ia memang tidak seperti pejabat pemerintah biasa. Ia memang pengusaha besar. Ia salah satu dari empat menteri di kabinet ini yang kekayaannya di atas Rp 1 triliun.

Judul gagasan itu sendiri sangat seksi. Bukan seperti biasanya tema instansi pemerintahan. Lihatlah tema gagasan itu: Kampus Merdeka.

Ups…Pidato itu bukan lagi gagasan. Gagasan itu sudah dinyatakan sebagai kebijakan. Yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

Hanya detilnya yang belum dirinci. Detail itu akan menjadi bagian dari kemerdekaan kampus itu sendiri –untuk menetapkannya.

Maka dalam 100 hari masa jabatannya itu Nadiem sudah meluncurkan dua kebijakan mendasar. Yang pertama soal SD-SMP-SMA. Termasuk mengenai ujian nasional yang tidak lagi diperlukan.

Kini soal perguruan tinggi.

Hari-hari ini kampus tentu lagi heboh. Banyak yang menilai kebijakan itu baru. Dan mendasar. Setidaknya untuk Indonesia.

Sebagian lagi menilainya menyimpang dari tujuan dasar pendidikan di universitas. Lalu mengaitkannya dengan untuk apa ada politeknik.

Yang paling menarik adalah itu: mahasiswa tidak lagi harus 4 tahun (8 semester) belajar di dalam kampus. Sebagiannya boleh tidak usah datang ke kampus. Yakni yang tiga semester (1,5 tahun). Tapi yang benar-benar harus di luar kampus adalah dua semester, 1 tahun.

Berarti sepertiga waktu kuliah tidak perlu lagi memikir kos di dekat kampus. Atau bagaimana harus mencari tempat parkir yang kian sulit di kampus-kampus.

Selama dua semester mereka harus bekerja di suatu perusahaan/lembaga. Atau harus magang di perusahaan/lembaga. Atau membantu menjadi tenaga riset para guru besar dan mahasiswa S3.

Atau merintis dan menjalani bisnis sendiri. Bagi mahasiswa yang selama ini sudah merangkap berbisnis kecil-kecilan tentu tidak ada alasan lagi bisnisnya tidak berkembang –dengan alasan sibuk kuliah.

Sering sekali saya diundang ke kampus untuk memberi kuliah umum tentang bisnis. Saya selalu kaget –kaget yang saya selalukan– melihat begitu banyak mahasiswa yang sudah mulai berbisnis. Banyak juga yang sulit berkembang dengan alasan itu tadi –sibuk kuliah.

Dengan kebijakan baru ini tentu kehidupan di kampus akan berubah total.

Sepertiga pengunjung kantin akan hilang. Tempat kos lebih sepi. Tempat parkir motor bisa sedikit lebih longgar.

Tapi bukan itu yang penting. Mahasiswa menjadi tidak lagi hanya berorientasi pada buku. Atau teori. Ketika lulus S1 mereka juga sudah pernah belajar di kehidupan nyata.

Maka kampus-kampus kini sangat sibuk untuk merumuskan detil kebijakan itu. Terutama dalam mengatur kembali dosennya.

Misalnya soal tiga semester itu. Baru dua semester yang disebut harus bekerja di luar kampus. Yang satu semester lagi belum dijelaskan untuk apa.

Demikian juga kegiatan di luar kampus itu ternyata belum sepenuhnya boleh merdeka. Masih harus mendapat persetujuan universitas –bahkan persetujuan Kemendikbud.

Kemendikbud pun masih akan sangat sibuk. Termasuk menilai kembali banyak kebijakan lama. Misalnya apakah penentuan rasio jumlah dosen-mahasiswa yang ada sekarang masih relevan.

Begitu banyak detil yang harus dibahas di kampus. Misalnya pada semester berapa mahasiswa boleh ‘kuliah’ di luar kampus. Di awal? Pertengahan? Akhir?

Lalu berapa SKS yang mereka peroleh selama ‘kuliah’ di luar kampus itu. Lalu bagaimana cara menilai mereka.

Tapi itu semua tidak akan sulit. Sudah banyak contoh di negara maju. Tinggal meniru mereka saja. Atau menyesuaikannya.

Yang sulit mungkin mencari ‘tempat kuliah’ itu. Di Indonesia perbandingan banyaknya mahasiswa dengan tempat usaha tidak sebagus di negara maju.