Saya terkejut-senang. Yakni ketika menerima WA dari teman baik. Yang memberitahukan bahwa pemerintah sudah punya target –memproduksi minyak mentah 1 juta barel/hari.

Itu angka keramat yang sulit dicapai presiden siapa pun: kecuali Pak Harto.

Produksi minyak mentah kita turun terus. Terakhir kurang dari 800.000 barel sehari. Akibatnya kita harus impor BBM terus. Pun kian lama kian besar. Kebutuhan minyak sehari mencapai 1,2 juta barel.

“Hebat,” kata saya dalam hati.

Mestinya teman saya itu jangan meneruskan WA-nya. Yang hanya membuat kegembiraan saya itu layu ketika baru saja mulai berkembang.
“Itu target tahun 2030,” tulisnya.

Ups…

Ya sudah.

Yang penting ada target. Kalau pun tidak tercapai kan kita sudah lupa.

Tapi belum tentu tidak tercapai. Bisa jadi justru tercapai lebih cepat.

Mengapa?

Pemerintah Jokowi sudah mengoreksi keputusan pemerintah Jokowi sebelumnya.

Yakni tidak lagi memaksakan aturan gross split pada investor di ladang migas.

Menteri ESDM yang baru, Arifin Tasrif, membuat putusan bijak. Tidak perlu mencabut peraturan menteri sebelumnya –yang membuat Bu Susi sewot.

Ups… Salah.

Ini kan tidak ada hubungannya dengan Bu Susi –mantan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Ini menyangkut Kementerian ESDM. Yang aturan gross split itu memang banyak juga bagusnya.

Kini, dengan peraturan bijak itu, investor boleh pilih. Ada dua menu yang kini tersedia: menu lama (gross split) atau menu yang lebih lama lagi (cost recovery).

Di atas kertas sistem gross split sebenarnya memang lebih sederhana. Juga bisa menghilangkan ruwetnya proses persetujuan untuk mendapatkan cost recovery.

‘Keruwetan’ itulah yang selama itu membuat birokrasi di BP-Migas (kini SKK Migas) menjadi obesitas –dengan segala penyakit ikutannya.

BP-Migas pernah menjadi mirip kerajaan di dalam negara.

Saya pernah ke kantor Kepala BP Migas. Waktu saya masih menjadi sesuatu dulu. Saya kaget-habis: mewahnya tak terpermanai.

Ruang kepala itu satu lantai penuh. Dengan perabotan yang sangat tidak pantasnya –sebagai kantor instansi pemerintah.

Saya benar-benar speechless.

Saya mencoba memahami jalan pikirannya. Misalnya “memancing ikan besar jangan pakai cacing kecil”. Atau “kalau yang diumpankan kacang dapatnya hanya monyet”. Lalu ingat juga pepatah Surabaya “jer basuki mowo beo”.

Tetap saja saya tidak paham.

Kritik keras yang lain terhadap sistem ruwet cost recovery adalah: besarnya uang yang dikeluarkan pemerintah. Yang dipotongkan dari bagi hasil minyak.

Itu karena biaya apa pun yang terkait dengan pengeboran harus diganti. Termasuk biaya pulang untuk libur akhir pekan –yang pulangnya itu ke luar negeri.

Dengan sistem gross split semua keruwetan itu hilang. Pokoknya, wahai investor, silakan gali sumur migas. Tanggung sendiri semua biayanya. Kalau berhasil kalian akan mendapat bagian –lebih banyak dari pada sistem recovery.