alexametrics
28 C
Jember
Thursday, 18 August 2022

Butuh Ruang dan Kebebasan Berekspresi

Mobile_AP_Rectangle 1

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Memasuki tahun kedua pandemi korona, pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan jilid dua. Sebutannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, yang penerapan peraturannya lebih ketat. Tentu saja, kebijakan tersebut berdampak terhadap pelaku seni tradisional di Jember. Sebab, mereka kini tidak lagi mendapat kebebasan berekspresi akibat peraturan tersebut. Apalagi sebelum adanya kebijakan itu, pemerintah daerah memang kurang menaruh perhatian terhadap eksistensi mereka.

Ketua Dewan Kesenian Jember Eko Suwargono mengatakan, keadaan seni tradisional di Jember saat ini jauh dari kata damai. Sejak pertama Jember memberlakukan peraturan social distancing, keadaan kesenian di Jember mulai naik turun. Antara aktif dan tidak aktif.

Sebagian, kata dia, memang tak bisa menerima peraturan tersebut. Sebab, mayoritas para pelaku seni tradisional di Jember menggantungkan hidupnya pada aktivitas kesenian dan menjadi sumber penghasilan utama bagi mereka. “Tapi, mereka jalan sendiri-sendiri. Karena mayoritas para seniman mengandalkan aktivitas kesenian sebagai penghasilan utama mereka. Sekitar 70 persen,” ungkap Eko.

Mobile_AP_Rectangle 2

Pada tahun pertama adanya wabah, mereka masih diberi kesempatan untuk berekspresi secara terbatas. “Boleh berekspresi tidak beramai-ramai. Tapi, kreativitas yang dilakukan, utamanya untuk memperbaiki kualitas estetika, menjadi semakin terbatas,” imbuhnya.

Adanya peraturan terbaru yang berlaku selama 17 hari itu membuat para pelaku seni semakin terpuruk. Sebab, memang tak hanya pemerintah yang mengklaim bahwa peraturan ini ketat. Namun, masyarakat bawah juga mengeluh akan sulitnya peraturan itu. Karenanya, pada PPKM darurat ini kegiatan kesenian praktis tidak ada. “Saya ditelepon oleh teman-teman, khususnya para juragan kesenian jaranan, ludruk, janger, gandrung. Mereka sambat karena tidak bisa beraktivitas. Padahal itu menjadi penghasilan mereka,” katanya.

Sebagai pimpinan kesenian tradisional, pihaknya tak mempunyai kewenangan mengizinkan para pelaku seni untuk melakukan aktivitas. Sebab, dirinya juga harus mengikuti kebijakan pemerintah. “Sementara ini, masih ada beberapa aktivitas kesenian yang aktif. Seperti kreativitas menulis, melukis. Itu saja yang bisa. Selain itu, seperti ludruk atau pertunjukan, itu tidak bisa sama sekali. Yang paling terpuruk itu pelaku seni pertunjukan,” ujarnya.

Sebelum pandemi, aktivitas mereka diberi keleluasaan yang luas. Pemerintah daerah memberi ruang beraktivitas, baik di perdesaan atau di tempat umum, untuk menggelar pertunjukan seni. “Kecamatan se-Jember itu sudah kami kelilingi, menyaksikan atraksi seni pertunjukan. Baik kuda lumping, ludruk, macapat, seni rupa, Can-Macanan Kaduk, hingga Tak-Bhutaan,” paparnya.

Meski pada dasarnya penghasilan dari aktivitas kesenian tak seberapa banyak, namun kebebasan berekspresi menjadi kebahagiaan utama bagi mereka. Utamanya di perdesaan yang biasanya sangat meriah saat ada pergelaran seni tradisional. Tentunya, hal itu membuat mereka bisa bertahan meski dengan penghasilan yang pas-pasan. “Pemerintah memberi kebebasan itu, asal tidak mengandung unsur SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan, Red). Termasuk seni modern dan dangdut, juga sangat gegap gempita waktu itu,” terang Eko.

Meski secara perizinan diberi keleluasaan, namun di sisi lain, secara kepemilikan, mereka belum memiliki fasilitas khusus dari pemerintah daerah. Utamanya, gedung kesenian untuk peningkatan kualitas kesenian. Ruang yang bersifat sentral itu masih belum terdengar. Padahal, seharusnya gedung kesenian bisa digunakan untuk latihan atau berekspresi.

“Kalaupun ada, cara untuk mengajukannya sangat sulit sekali prosedurnya. Apalagi untuk seniman di desa, mereka tidak memahami prosedur administrasinya. Jadi, hanya kelompok tertentu saja yang memiliki akses untuk mengajukan itu,” sebut Eko. Sejauh ini, dia berkata, pemerintah hanya menyediakan ruang publik, seperti ruang terbuka hijau atau lapangan, yang juga berfungsi untuk ruang pertunjukan bagi para seniman.

- Advertisement -

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Memasuki tahun kedua pandemi korona, pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan jilid dua. Sebutannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, yang penerapan peraturannya lebih ketat. Tentu saja, kebijakan tersebut berdampak terhadap pelaku seni tradisional di Jember. Sebab, mereka kini tidak lagi mendapat kebebasan berekspresi akibat peraturan tersebut. Apalagi sebelum adanya kebijakan itu, pemerintah daerah memang kurang menaruh perhatian terhadap eksistensi mereka.

Ketua Dewan Kesenian Jember Eko Suwargono mengatakan, keadaan seni tradisional di Jember saat ini jauh dari kata damai. Sejak pertama Jember memberlakukan peraturan social distancing, keadaan kesenian di Jember mulai naik turun. Antara aktif dan tidak aktif.

Sebagian, kata dia, memang tak bisa menerima peraturan tersebut. Sebab, mayoritas para pelaku seni tradisional di Jember menggantungkan hidupnya pada aktivitas kesenian dan menjadi sumber penghasilan utama bagi mereka. “Tapi, mereka jalan sendiri-sendiri. Karena mayoritas para seniman mengandalkan aktivitas kesenian sebagai penghasilan utama mereka. Sekitar 70 persen,” ungkap Eko.

Pada tahun pertama adanya wabah, mereka masih diberi kesempatan untuk berekspresi secara terbatas. “Boleh berekspresi tidak beramai-ramai. Tapi, kreativitas yang dilakukan, utamanya untuk memperbaiki kualitas estetika, menjadi semakin terbatas,” imbuhnya.

Adanya peraturan terbaru yang berlaku selama 17 hari itu membuat para pelaku seni semakin terpuruk. Sebab, memang tak hanya pemerintah yang mengklaim bahwa peraturan ini ketat. Namun, masyarakat bawah juga mengeluh akan sulitnya peraturan itu. Karenanya, pada PPKM darurat ini kegiatan kesenian praktis tidak ada. “Saya ditelepon oleh teman-teman, khususnya para juragan kesenian jaranan, ludruk, janger, gandrung. Mereka sambat karena tidak bisa beraktivitas. Padahal itu menjadi penghasilan mereka,” katanya.

Sebagai pimpinan kesenian tradisional, pihaknya tak mempunyai kewenangan mengizinkan para pelaku seni untuk melakukan aktivitas. Sebab, dirinya juga harus mengikuti kebijakan pemerintah. “Sementara ini, masih ada beberapa aktivitas kesenian yang aktif. Seperti kreativitas menulis, melukis. Itu saja yang bisa. Selain itu, seperti ludruk atau pertunjukan, itu tidak bisa sama sekali. Yang paling terpuruk itu pelaku seni pertunjukan,” ujarnya.

Sebelum pandemi, aktivitas mereka diberi keleluasaan yang luas. Pemerintah daerah memberi ruang beraktivitas, baik di perdesaan atau di tempat umum, untuk menggelar pertunjukan seni. “Kecamatan se-Jember itu sudah kami kelilingi, menyaksikan atraksi seni pertunjukan. Baik kuda lumping, ludruk, macapat, seni rupa, Can-Macanan Kaduk, hingga Tak-Bhutaan,” paparnya.

Meski pada dasarnya penghasilan dari aktivitas kesenian tak seberapa banyak, namun kebebasan berekspresi menjadi kebahagiaan utama bagi mereka. Utamanya di perdesaan yang biasanya sangat meriah saat ada pergelaran seni tradisional. Tentunya, hal itu membuat mereka bisa bertahan meski dengan penghasilan yang pas-pasan. “Pemerintah memberi kebebasan itu, asal tidak mengandung unsur SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan, Red). Termasuk seni modern dan dangdut, juga sangat gegap gempita waktu itu,” terang Eko.

Meski secara perizinan diberi keleluasaan, namun di sisi lain, secara kepemilikan, mereka belum memiliki fasilitas khusus dari pemerintah daerah. Utamanya, gedung kesenian untuk peningkatan kualitas kesenian. Ruang yang bersifat sentral itu masih belum terdengar. Padahal, seharusnya gedung kesenian bisa digunakan untuk latihan atau berekspresi.

“Kalaupun ada, cara untuk mengajukannya sangat sulit sekali prosedurnya. Apalagi untuk seniman di desa, mereka tidak memahami prosedur administrasinya. Jadi, hanya kelompok tertentu saja yang memiliki akses untuk mengajukan itu,” sebut Eko. Sejauh ini, dia berkata, pemerintah hanya menyediakan ruang publik, seperti ruang terbuka hijau atau lapangan, yang juga berfungsi untuk ruang pertunjukan bagi para seniman.

JEMBER, RADARJEMBER.ID – Memasuki tahun kedua pandemi korona, pemerintah kembali menerapkan kebijakan pembatasan jilid dua. Sebutannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, yang penerapan peraturannya lebih ketat. Tentu saja, kebijakan tersebut berdampak terhadap pelaku seni tradisional di Jember. Sebab, mereka kini tidak lagi mendapat kebebasan berekspresi akibat peraturan tersebut. Apalagi sebelum adanya kebijakan itu, pemerintah daerah memang kurang menaruh perhatian terhadap eksistensi mereka.

Ketua Dewan Kesenian Jember Eko Suwargono mengatakan, keadaan seni tradisional di Jember saat ini jauh dari kata damai. Sejak pertama Jember memberlakukan peraturan social distancing, keadaan kesenian di Jember mulai naik turun. Antara aktif dan tidak aktif.

Sebagian, kata dia, memang tak bisa menerima peraturan tersebut. Sebab, mayoritas para pelaku seni tradisional di Jember menggantungkan hidupnya pada aktivitas kesenian dan menjadi sumber penghasilan utama bagi mereka. “Tapi, mereka jalan sendiri-sendiri. Karena mayoritas para seniman mengandalkan aktivitas kesenian sebagai penghasilan utama mereka. Sekitar 70 persen,” ungkap Eko.

Pada tahun pertama adanya wabah, mereka masih diberi kesempatan untuk berekspresi secara terbatas. “Boleh berekspresi tidak beramai-ramai. Tapi, kreativitas yang dilakukan, utamanya untuk memperbaiki kualitas estetika, menjadi semakin terbatas,” imbuhnya.

Adanya peraturan terbaru yang berlaku selama 17 hari itu membuat para pelaku seni semakin terpuruk. Sebab, memang tak hanya pemerintah yang mengklaim bahwa peraturan ini ketat. Namun, masyarakat bawah juga mengeluh akan sulitnya peraturan itu. Karenanya, pada PPKM darurat ini kegiatan kesenian praktis tidak ada. “Saya ditelepon oleh teman-teman, khususnya para juragan kesenian jaranan, ludruk, janger, gandrung. Mereka sambat karena tidak bisa beraktivitas. Padahal itu menjadi penghasilan mereka,” katanya.

Sebagai pimpinan kesenian tradisional, pihaknya tak mempunyai kewenangan mengizinkan para pelaku seni untuk melakukan aktivitas. Sebab, dirinya juga harus mengikuti kebijakan pemerintah. “Sementara ini, masih ada beberapa aktivitas kesenian yang aktif. Seperti kreativitas menulis, melukis. Itu saja yang bisa. Selain itu, seperti ludruk atau pertunjukan, itu tidak bisa sama sekali. Yang paling terpuruk itu pelaku seni pertunjukan,” ujarnya.

Sebelum pandemi, aktivitas mereka diberi keleluasaan yang luas. Pemerintah daerah memberi ruang beraktivitas, baik di perdesaan atau di tempat umum, untuk menggelar pertunjukan seni. “Kecamatan se-Jember itu sudah kami kelilingi, menyaksikan atraksi seni pertunjukan. Baik kuda lumping, ludruk, macapat, seni rupa, Can-Macanan Kaduk, hingga Tak-Bhutaan,” paparnya.

Meski pada dasarnya penghasilan dari aktivitas kesenian tak seberapa banyak, namun kebebasan berekspresi menjadi kebahagiaan utama bagi mereka. Utamanya di perdesaan yang biasanya sangat meriah saat ada pergelaran seni tradisional. Tentunya, hal itu membuat mereka bisa bertahan meski dengan penghasilan yang pas-pasan. “Pemerintah memberi kebebasan itu, asal tidak mengandung unsur SARA (suku, ras, agama, dan antargolongan, Red). Termasuk seni modern dan dangdut, juga sangat gegap gempita waktu itu,” terang Eko.

Meski secara perizinan diberi keleluasaan, namun di sisi lain, secara kepemilikan, mereka belum memiliki fasilitas khusus dari pemerintah daerah. Utamanya, gedung kesenian untuk peningkatan kualitas kesenian. Ruang yang bersifat sentral itu masih belum terdengar. Padahal, seharusnya gedung kesenian bisa digunakan untuk latihan atau berekspresi.

“Kalaupun ada, cara untuk mengajukannya sangat sulit sekali prosedurnya. Apalagi untuk seniman di desa, mereka tidak memahami prosedur administrasinya. Jadi, hanya kelompok tertentu saja yang memiliki akses untuk mengajukan itu,” sebut Eko. Sejauh ini, dia berkata, pemerintah hanya menyediakan ruang publik, seperti ruang terbuka hijau atau lapangan, yang juga berfungsi untuk ruang pertunjukan bagi para seniman.

BERITA TERKINI

Wajib Dibaca

/