radar jember - KOMISI III DPRD Bondowoso, menegaskan pihaknya terus mengawal aspirasi masyarakat pasca ambruknya jembatan penghubung berstatus jalan provinsi.
Ia menyebut tanggung jawab teknis berada pada PU Provinsi dan BSBK, namun dampak langsung yang dirasakan warga membuat DPRD merasa perlu mendorong percepatan penanganan.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono, informasi yang diterima Komisi III menyebut proyek perbaikan sebenarnya sudah terjadwal dan bahkan masuk tahap perencanaan sejak 2025.
Jika sesuai rencana, pekerjaan akan dimulai awal triwulan kedua atau sekitar April.
“Artinya memang sudah ada perencanaan. Hanya saja kami di daerah belum bisa melihat secara detail dokumen perencanaannya seperti apa,” ujarnya.
Ia menyayangkan kerusakan hingga berujung ambruk terjadi sebelum realisasi proyek dimulai. Padahal, jika telah direncanakan sejak tahun lalu, semestinya ada langkah antisipatif agar kondisi tidak semakin parah.
Kini, dampaknya terasa langsung pada mobilitas warga, termasuk jalur strategis penghubung Bondowoso menuju Jember dan daerah sekitar.
Sutriyono juga menyoroti estimasi pengerjaan yang disebut mencapai delapan bulan. Menurutnya, waktu tersebut cukup lama untuk jalur vital yang menopang aktivitas ekonomi.
Distribusi hasil pertanian, perdagangan, hingga jasa terancam terganggu.
“Kalau sampai delapan bulan, ini bukan waktu yang singkat. Pemerintah harus jeli melihat dampak ekonominya, jangan sampai roda ekonomi masyarakat lumpuh,” tegasnya.
Ia mendorong agar status kejadian dipertimbangkan sebagai bencana sehingga penanganannya bisa menggunakan mekanisme darurat. Dengan adanya SK dari kepala daerah, prosedur dapat dipercepat.
“Kalau sudah ada SK bencana, biasanya prosesnya lebih cepat. Ini perlu dipertimbangkan demi kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Selain percepatan jembatan utama, Komisi III menekankan kesiapan jalur alternatif, termasuk jalan lingkar Pancoran tembus Desa Kejawan, Kecamatan Grujugan, yang hingga kini belum rampung.
Jalur pengalihan juga harus dipastikan aman, dilengkapi penerangan jalan umum serta pengaturan lalu lintas di titik strategis.
“BSBK harus menyiapkan alternatif lain, Dishub juga harus siaga memfasilitasi. Ini perlu langkah proaktif bersama agar jalur transportasi tetap berjalan, masyarakat aman dan nyaman, serta ekonomi Bondowoso tidak sampai lumpuh,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi