RADAR JEMBER - KOMISI III DPRD Bondowoso, menegaskan bahwa percepatan eksekusi program pembangunan tahun anggaran 2026 tidak bisa lagi ditawar.
Menurutnya, realisasi anggaran harus segera berjalan sejak awal tahun agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso, Sutriyono menilai, keterlambatan pelaksanaan kegiatan di awal tahun masih menjadi persoalan klasik yang berulang.
Kondisi tersebut berpotensi membuat program pembangunan menumpuk di akhir tahun dan berdampak pada kualitas pekerjaan. “Tidak boleh lagi ada alasan lambat karena administrasi. Eksekusi harus cepat, tapi tetap sesuai aturan,” ungkapnya.
Sektor perumahan dan kawasan permukiman, lanjut dia, merupakan urusan strategis karena menyangkut kebutuhan dasar warga.
Dengan cakupan wilayah Bondowoso yang luas, perencanaan program harus benar-benar selektif dan berorientasi pada kebutuhan riil di lapangan.
“Wilayah kita besar, kebutuhan infrastrukturnya juga tidak sedikit. Maka penentuan prioritas harus tepat sasaran,” ujarnya.
Sutriyono juga menyoroti pentingnya penguatan dokumen perencanaan, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Ia menyebut, hingga kini masih banyak wilayah perencanaan di Bondowoso yang belum memiliki RDTR sebagai dasar pengembangan kawasan.
“RDTR ini pintu masuk utama untuk dukungan anggaran pusat. Kalau dokumennya tidak lengkap, peluang kita juga tertutup,” katanya.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Komisi III DPRD memastikan dukungan politik anggaran tetap diberikan sepanjang program yang dijalankan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami mendukung penuh, terutama untuk infrastruktur dasar. Tapi dalam kondisi anggaran terbatas, prioritas harus jelas dan tidak bisa ditawar,” pungkasnya. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi