radar jember - PEMKAB Bondowoso memanfaatkan momentum pelantikan pejabat sebagai langkah awal mempercepat penataan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Melalui evaluasi kinerja yang terukur, Pemkab ingin memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar pengisian jabatan struktural, melainkan penetapan standar kerja baru di lingkungan birokrasi daerah.
Kepala OPD dituntut mampu bergerak cepat, adaptif, dan menghasilkan kinerja nyata.
“Yang kami dorong adalah progresivitas. OPD harus mampu menunjukkan kinerja yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya, Kamis (29/1).
Ia menjelaskan, Pemkab telah menyiapkan mekanisme evaluasi kinerja secara berkala, termasuk evaluasi enam bulanan bagi pejabat yang baru dilantik.
Evaluasi tersebut menjadi instrumen untuk memastikan setiap kebijakan dan program OPD berjalan efektif serta selaras dengan visi kepala daerah.
“Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai target,” kata Fathur Rozi.
Menurutnya, penataan birokrasi juga dilakukan melalui mutasi, rotasi, dan promosi jabatan terhadap 139 pejabat eselon III dan IV.
Langkah ini ditempuh untuk menempatkan aparatur sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi, sekaligus memperkuat lini pelayanan publik.
“Penempatan pejabat harus tepat. Kalau posisinya sesuai, kinerja organisasi akan lebih optimal,” jelasnya.
Baca Juga: Soal Ada Bantuan tak Tepat Sasaran, Dinsos P3AKB Bondowoso Klaim Semua Data Berasal dari Pusat?
Fathur Rozi menambahkan, reformasi birokrasi menjadi prasyarat penting agar pelayanan publik tidak terhambat oleh prosedur berbelit atau pola kerja lama.
Pemkab ingin memastikan masyarakat merasakan langsung kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat dan solutif.
“Ujung dari semua kebijakan ini adalah pelayanan publik yang lebih baik. Itu yang menjadi fokus utama kami,” tegasnya.
Ia menekankan, seluruh proses penataan dan evaluasi jabatan dilakukan secara objektif dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan birokrasi yang lebih tertata dan profesional, Pemkab Bondowoso berharap mampu menjawab tantangan pelayanan publik ke depan. (faq/bud)
Editor : M. Ainul Budi