KADEMANGAN, Radar Ijen - Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau prevalence of undernourishment (PoU) di Bondowoso tahun 2023 lalu menurun 4,15 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menjadi pertanda baik perkembangan kecukupan konsumsi pangan oleh masyarakat Bondowoso.
Menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), PoU merupakan suatu kondisi seseorang, secara regular, mengonsumsi jumlah makanan yang tidak cukup untuk memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi.
Melansir data Badan Pusat Statistik (BPS), PoU di Bondowoso mencapai 12,72 persen pada 2023, setelah tahun sebelumnya mencapai 16,87 persen. Bondowoso menempati peringkat ke-37 angka PoU terendah dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Angka itu juga di atas rata-rata PoU nasional yang hanya sebesar 8,53 persen.
Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bondowoso Slamet Santoso menyambut baik penurunan angka PoU tersebut. Bukan tanpa alasan, tingginya PoU dapat memengaruhi indikator-indikator kesehatan. "Terutama berdampak pada nilai asupan gizi pada remaja putri, bumil (ibu hamil), dan balita," ucapnya, Selasa (9/7) kemarin.
Selain itu, tingginya PoU juga akan memengaruhi anemia pada remaja, kurangnya energi kronis (KEK) pada bumil, stunting, gizi kurang, dan gizi buruk pada balita. "Ini bagian dari indikator kesehatan," tuturnya.
Slamet pun berharap Bondowoso terus menurunkan angka PoU. "Untuk masyarakat kita, terutama kelompok rentan, yakni bumil, balita, lansia, maskin (masyarakat miskin) untuk mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi yang baik, berimbang kebutuhan, dan kecukupan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin," tuturnya.
Dia juga menyebutkan, pemerintah telah melakukan intervensi untuk melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah memastikan bantuan sosial kepada masyarakat benar-benar tepat sasaran. "Hendaknya masyarakat memiliki jaminan kesehatan (BPJS, Red) dan Bondowoso juga sudah UHC. Bila kondisi sakit memerlukan pelayanan kesehatan, bisa terkaver," pungkasnya. (hlb/c2/bud)
Editor : Radar Digital