
TENGGARANG, Radar Ijen - Unsur pimpinan pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bondowoso semakin memprihatinkan setelah mengalami belasan kekosongan kepala.
Komisi I DPRD Bondowoso pun melontarkan kritik terhadap keterlambatan proses open bidding untuk mengisi kekosongan jabatan tertinggi di beberapa OPD.
Padahal sebelumnya sempat dijanjikan akan dilakukan lelang terbuka antara bulan September dan Oktober.
Ketua Komisi I DPRD Bondowoso Setya Budi menyarankan agar proses tersebut dilaksanakan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso terpilih.
"Sebab, jika dipaksakan menggunakan anggaran PAPBD, sangat tidak memungkinkan, karena saat ini terkesan sudah terlambat," ungkapnya.
Saat ini, terdapat sekitar 11 OPD yang dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai OPD mana saja yang akan menjadi prioritas dalam open bidding. Hal ini justru cukup rawan. Sebab, unsur pimpinan yang dijabat Plt tidak bisa memberikan kebijakan secara penuh.
Setyo Budi mempertanyakan lambatnya pelaksanaan open bidding, meskipun anggaran untuk kegiatan ini telah disetujui dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun Anggaran 2024 yang disahkan pada Agustus lalu.
Ia juga menyoroti belum turunnya surat rekomendasi atau persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PANRB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai dasar pelaksanaan open bidding.
"Karena saat ini sudah mendekati akhir tahun anggaran, waktu yang tersedia tidak cukup jika dilaksanakan pada bulan Desember 2024," kata Setyo Budi saat ditemui, Sabtu (7/12).
Budi menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2019, proses pengumuman untuk open bidding memerlukan waktu paling singkat 15 hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran. Hal ini membuat pelaksanaan pada akhir tahun menjadi tidak memungkinkan.
Atas beberapa pertimbangan, Ketua DPC Gerindra itu meminta agar open bidding ditunda hingga setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada 2024.
Ia menilai, bupati yang baru harus memiliki kesempatan untuk mengevaluasi kapasitas peserta open bidding dan memilih pejabat yang benar-benar mampu mendukung pembangunan ke depan.
"Bupati juga harus tahu peserta open bidding memiliki integritas dan kapasitas yang jelas untuk mengemban tugas yang diamanatkan, karena yang memilih dari 3 peserta terbaik adalah kewenangan bupati," pungkasnya. (faq/c2/bud)



