DABASAH, Radar Ijen - Janji perlindungan sosial bagi guru ngaji di Bondowoso kini tersendat di meja administrasi. Seratusan keluarga mengaku tak bisa mencairkan santunan kematian BPJS Ketenagakerjaan. karena premi belum dibayar.
Keluhan soal mandeknya klaim santunan kematian guru ngaji juga diakui membanjiri meja Royhan Muktafi Billah, Kepala Bagian Kesra Pemkab Bondowoso. Dia menyebut aduan datang silih berganti, bahkan lewat pesan pribadi.
Baca Juga: Kabupaten Bondowoso Hanya Punya 19 Persen Fasum Ruang Terbuka Hijau, Jauh dari Kata Layak?
"Kalau 100 aja ke saya, ada, yang japri. Yang tak bisa klaim," ujarnya.
Royhan meluruskan, persoalan ini bukan berarti klaim tidak bisa dilakukan sama sekali. Mengacu pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2021, klaim baru bisa diproses setelah premi dibayarkan.
Masalahnya, hingga kini pemerintah daerah belum bisa memenuhi kewajiban tersebut. Faktor efisiensi anggaran menjadi penyebab utama tertundanya pembayaran premi.
Namun, ia memastikan persoalan ini tidak dibiarkan berlarut. Pemkab berencana memasukkan pembayaran premi dalam APBD Perubahan.
"Setelah dibayarkan (preminya, red) kemungkinan paling akhir bulan Oktober, siapa pun yang meninggal sejak Januari bisa mengklaim lagi," ujarnya.
Nilai tunggakan premi yang belum terbayar mencapai sekitar Rp900 juta. Angka itu mencakup 5.865 guru ngaji dan 213 guru sekolah minggu, dengan besaran iuran Rp 140.400 per orang per tahun.
