Dibalik Meroketnya Harga LPG Non-Subsidi, Konsumsi Stabil Tapi Beban Operasional Usaha Kian Berat
DABASAH, Radar Ijen - Kenaikan harga LPG non-subsidi tak menggoyahkan konsumsi. Namun, dampaknya mulai menjalar ke sektor usaha. Dari hotel hingga dapur layanan publik, biaya operasional merangkak naik dan harga jual terancam ikut terkerek.
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga LPG non-subsidi di seluruh Indonesia sejak 18 April 2026. Kenaikan ini melanjutkan tren penyesuaian harga yang sudah terasa sejak akhir Maret lalu.
Harga gas Bright 12 kilogram kini naik sekitar Rp 36 ribu menjadi Rp 228 ribu per tabung. Di tingkat pengecer, bahkan sudah menyentuh Rp 245 ribu. Sementara itu, Bright 5,5 kilogram ikut naik Rp 17 ribu menjadi Rp 107 ribu.
Di Bondowoso, kenaikan ini tidak serta-merta menurunkan penjualan. Segmen pengguna yang didominasi kalangan menengah ke atas membuat konsumsi relatif stabil.
Pemilik pangkalan LPG di Kelurahan Badean, Yono mengatakan, tren kenaikan sebenarnya sudah terjadi bertahap. Namun, respons pasar cenderung datar. "Ini kan istilahnya yang pakai menengah ke atas. Walaupun naik ya wajar saja," ujarnya.
Dalam sehari, ia menjual sekitar 10 hingga 15 tabung Bright. Mayoritas pembeli berasal dari pelaku usaha seperti rumah makan, hotel, rumah sakit, hingga dapur SPPG. Sementara konsumen rumah tangga relatif terbatas. "Rumah tangga ada satu, dua," ujarnya.
Menariknya, di tengah kabar kelangkaan di sejumlah daerah, pasokan di Bondowoso justru terbilang aman.
Bahkan, ada konsumen dari luar kota yang membeli LPG non-subsidi di wilayah tersebut.
"Kalau nonsubsidi bebas karena nonsubsidi, mau dijual ke Jember, Situbondo. Tapi kalau 3 kilogram subsidi ini tidak boleh, bisa pidana," tegasnya.
