RADAR JEMBER - Akurasi data desil penerima bantuan sosial kembali menjadi sorotan di Kabupaten Bondowoso.
Ketidaktepatan data dinilai berpotensi membuat penyaluran bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bansos lainnya, tidak tepat sasaran serta menimbulkan keluhan di tengah masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Bondowoso, A. Mansur, menegaskan banyak aduan yang diterimanya terkait ketidaksesuaian data desil penerima bantuan.
“Banyak keluhan yang kami terima. Yang terlihat mampu justru masuk desil 5 ke bawah, sementara yang terlihat tidak mampu malah berada di desil 6 ke atas. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari daerah pemilihan IV tersebut, Dinas Sosial P3AKB perlu melakukan penelusuran dan penelitian data secara lebih mendalam agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ia menekankan, pemerintah harus mampu menyajikan data yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan melalui koordinasi berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten hingga pemerintah desa yang paling mengetahui kondisi sosial ekonomi warganya.
Selain pembenahan data, Mansur menilai edukasi kepada masyarakat juga menjadi hal penting.
Masyarakat perlu diberikan pemahaman terkait regulasi terbaru, termasuk kebijakan graduasi PKH dan sistem desil yang digunakan pemerintah sebagai dasar penyaluran bantuan sosial.
“Ketika ada aturan baru, pemerintah harus hadir memberikan penjelasan kepada masyarakat, baik melalui desa maupun pendamping PKH secara masif, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” jelasnya.
Mansur juga menegaskan peran Dinas Sosial sebagai jembatan aspirasi masyarakat.
Ia menyebut, banyak warga yang sebenarnya layak menerima bantuan, namun akhirnya tidak mendapatkan bansos karena tidak masuk dalam desil 1 sampai 5 sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, ia mengakui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya pemerintah memperbaiki kekacauan data sebelumnya.
Namun, ia menekankan pentingnya ground check langsung ke lapangan oleh pemerintah desa dan Dinas Sosial agar data desil secara bertahap dapat disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat. (faq/fid)
