Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tupoksi BPD Bondowoso Bakal Diperkuat

Faqih Humaini
Penulis: Faqih Humaini❯

DIKUKUHKAN: Sejumlah anggota PABPDSI Bondowoso saat dilantik, kemarin (9/11).(FAQIH HUMAINI/RADAR IJEN)
DIKUKUHKAN: Sejumlah anggota PABPDSI Bondowoso saat dilantik, kemarin (9/11).(FAQIH HUMAINI/RADAR IJEN)


Advertisement

radarjember.id -  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didorong menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih.

Salah satunya upayanya dengan menggelar bimbingan teknis (bimtek) terkait tugas dan fungsi (tupoksi) lebih detail.

Ketua PABPDSI Bondowoso Sucipto mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, pihaknya bakal menindaklanjuti arahan tersebut dengan memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan.

Advertisement

“Kami ingin memastikan setiap BPD di 23 kecamatan bisa berperan aktif. Karena itu, kami akan menggelar bimbingan teknis untuk memperdalam pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab BPD,” ujarnya.

Menurut Sucipto, peningkatan kapasitas BPD juga akan diiringi dengan kolaborasi bersama Sentra Komunikasi Antar Kepala Desa (SKAK) dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bondowoso.

Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat melalui penguatan ekonomi desa berbasis koperasi.

Advertisement

Sementara itu, Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Jatim Oetomo Sapto Amin mengatakan, BPD memiliki posisi strategis dalam memastikan kebijakan nasional diterapkan secara efektif di tingkat desa.

Menurutnya, dengan jumlah anggota BPD yang mencapai lebih dari 55 ribu orang di Jatim, potensi pemberdayaan ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih sangat besar.

“Presiden ke-8 Prabowo Subianto menjadikan Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas nasional. Kita di desa harus menjadi bagian dari gerakan itu. Koperasi ini bukan sekadar wadah ekonomi, tapi simbol kemandirian rakyat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas dan mitra pemerintah desa dalam pembahasan APBDes, tetapi juga sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di lapangan.

Peran aktif BPD dinilai penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, Oetomo mengingatkan pentingnya sinergi antara BPD dan kepala desa dalam mewujudkan pemerintahan desa yang solid.

Ia menyoroti masih adanya kasus di mana BPD tidak dilibatkan dalam pembahasan anggaran desa, yang menurutnya bisa menghambat akuntabilitas dan transparansi.

“Pemerintahan desa harus kompak. Tidak boleh ada ego sektoral. Tujuannya satu, yakni kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (faq/fid)

Advertisement
Editor : Adeapryanis

Artikel Terkait

BPD Ngaku Tak Dilibatkan Musdes, Penyewaan TKD Kejayan Bondowoso Dipersoalkan

BPD Ngaku Tak Dilibatkan Musdes, Penyewaan TKD Kejayan Bondowoso Dipersoalkan

Proses penyewaan Tanah Kas Desa (TKD) Kejayan di Pujer, Bondowoso, dilaporkan ke Kejari karena diduga tidak melibatkan BPD dan melanggar Perda Pengelolaan Aset.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer