Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Buruh Tani Bondowoso Diusulkan Dapat Jaminan Sosial

HIlham Wahyudi

Sejumlah buruh tani di Bondowoso bersiap menanam pisang di lahannya, beberapa waktu lalu.
Sejumlah buruh tani di Bondowoso bersiap menanam pisang di lahannya, beberapa waktu lalu.
MAESAN, Radar Ijen - Ribuan buruh tani di Bondowoso akan segera mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan. Menyusul langkah Pemkan mengusulkan mereka sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Untuk menjalankan program itu, kurang lebih membutuhkan anggaran sejumlah Rp 1 miliar. 


Advertisement

Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, ada 8445 buruh tani di Bumi Ki Ronggo, yang diusulkan untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka bisa mendapat perlindungan sosial. Tak hanya itu, Pemkab Bondowoso juga sudah membantu membayar premi yang dibutuhkan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati yang dikeluarkan pada April 2025 lalu. Pasca Pemkab Pemkab Bondowoso menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. 

Tak tanggung-tanggung, premi peserta sebesar Rp 16.880 per bulan, dibayarkan langsung oleh pemerintah daerah untuk periode 10 bulan ke depan, tepatnya hingga 31 Desember 2025. Total anggaran yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp1 miliar. “Kalau terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia, para buruh tani ini sudah terlindungi dan bisa melakukan klaim,” Kata Tohari, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso.

Namun dibalik kabar baik itu, Tohari menyayangkan buruknya koordinasi antar instansi. Menurutnya, mayoritas buruh tani tak tahu bahwa mereka sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan petugas di lapangan, seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang turut mendata peserta, juga mengaku tidak tahu soal pembayaran premi. “PPL saja tidak tahu kalau para petani yang mereka data sudah dibayarkan preminya. Ini sangat mengecewakan. Padahal data itu dari mereka,” imbuhnya..

Advertisement

Tohari pun menyoroti lemahnya koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan, DPMPTSP dan Naker Bondowoso, serta instansi teknis lainnya. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memastikan, akan segera memanggil sejumlah pihak terkait, untuk mengurai persoalan sekaligus memastikan jalannya program tepat sasaran.

Tohari berharap, ke depan sosialisasi lebih digencarkan, termasuk melalui distribusi kartu peserta atau sosialisasi langsung ke kelompok tani. “Kalau bisa cukup pakai KTP untuk klaim, itu baik. Tapi kalau pakai kartu peserta lebih memudahkan petani paham bahwa mereka sudah terlindungi,” pungkasnya. (ham/fid)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Petani Melon Bansari Perluas Akses Pasar melalui Program Klasterku Hidupku BRI

Petani Melon Bansari Perluas Akses Pasar melalui Program Klasterku Hidupku BRI

Salah satu penggerak Klaster Usaha Melon Bansari, Hendi Nur Seto, mengungkapkan bahwa keterbatasan akses pasar sempat menjadi hambatan utama dalam mengembangkan usaha kelompok.

Serapan Gabah Moncer, Puluhan Ribu Ton Beras Tersimpan: Begini Kata Perum Bulog Kantor Cabang (Kanca) Bondowoso

Serapan Gabah Moncer, Puluhan Ribu Ton Beras Tersimpan: Begini Kata Perum Bulog Kantor Cabang (Kanca) Bondowoso

Perum Bulog Kantor Cabang (Kanca) Bondowoso memastikan stok beras di wilayah kerjanya dalam kondisi aman dan melimpah. Hingga 24 Juli 2026, cadangan beras yang dikelola mencapai 70.025 ton, jumlah yang dinilai lebih dari

Hoaks! JKN Tidak Dihapus, BPJS Kesehatan Tegaskan Program Tetap Berjalan

Hoaks! JKN Tidak Dihapus, BPJS Kesehatan Tegaskan Program Tetap Berjalan

Isu yang ramai di media sosial soal penghapusan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan digantikan Klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dipastikan keliru. BPJS Kesehatan membantah k

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer