Buruh Tani Bondowoso Diusulkan Dapat Jaminan Sosial


Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, ada 8445 buruh tani di Bumi Ki Ronggo, yang diusulkan untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mereka bisa mendapat perlindungan sosial. Tak hanya itu, Pemkab Bondowoso juga sudah membantu membayar premi yang dibutuhkan. Hal tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati yang dikeluarkan pada April 2025 lalu. Pasca Pemkab Pemkab Bondowoso menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Tak tanggung-tanggung, premi peserta sebesar Rp 16.880 per bulan, dibayarkan langsung oleh pemerintah daerah untuk periode 10 bulan ke depan, tepatnya hingga 31 Desember 2025. Total anggaran yang dikucurkan mencapai lebih dari Rp1 miliar. “Kalau terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia, para buruh tani ini sudah terlindungi dan bisa melakukan klaim,” Kata Tohari, Ketua Komisi II DPRD Bondowoso.
Namun dibalik kabar baik itu, Tohari menyayangkan buruknya koordinasi antar instansi. Menurutnya, mayoritas buruh tani tak tahu bahwa mereka sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan petugas di lapangan, seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang turut mendata peserta, juga mengaku tidak tahu soal pembayaran premi. “PPL saja tidak tahu kalau para petani yang mereka data sudah dibayarkan preminya. Ini sangat mengecewakan. Padahal data itu dari mereka,” imbuhnya..
Tohari pun menyoroti lemahnya koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan, DPMPTSP dan Naker Bondowoso, serta instansi teknis lainnya. Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu memastikan, akan segera memanggil sejumlah pihak terkait, untuk mengurai persoalan sekaligus memastikan jalannya program tepat sasaran.
Tohari berharap, ke depan sosialisasi lebih digencarkan, termasuk melalui distribusi kartu peserta atau sosialisasi langsung ke kelompok tani. “Kalau bisa cukup pakai KTP untuk klaim, itu baik. Tapi kalau pakai kartu peserta lebih memudahkan petani paham bahwa mereka sudah terlindungi,” pungkasnya. (ham/fid)



