
TENGGARANG, Radar Ijen - DPRD Bondowoso telah menerima sembilan rancangan peraturan daerah yang diusulkan Bupati Bondowoso, dalam rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025. Kesembilan usulan raperda tersebut telah dibahas oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bondowoso.
Hal itu tertuang dalam dokumen laporan Bapemperda di rapat paripurna. baru-baru ini. Dalam dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Bapemperda Andi Hermanto tersebut disebutkan bahwa pembahasan bersama OPD terkait sudah dilakukan. "Seperti rapat kerja dan rapat konsultasi bersama OPD pemrakarsa raperda tahun 2025," ungkap Andi Hermanto.
Pembahasan usulan raperda 2025 tersebut juga telah berdasarkan beberapa regulasi. Seperti mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Selain itu, ada pula Permen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
"Ada juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Termasuk peraturan DPRD Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso," ungkap Andi.
Andi menyebutkan, kesembilan raperda tersebut antara lain adalah Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2024, Raperda tentang Perubahan APBD TA 2025, Raperda tentang APBD TA 2026. Ketiganya diusulkan BPKAD. Selain itu, ada pula Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso 2025-2030, yang diusulkan BP4D.
Selain itu, ungkap Andi, terdapat Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Ijen Tirta yang diusulkan bagian perekonomian, Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang diusulkan DPMPTSP Naker, Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan Kabupaten Bondowoso, yang diusulkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. "Dan satu raperda yang diusulkan DPMD," pungkasnya. (hlb/c2/fid)



