
BADEAN, Radar Ijen – Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Bondowoso mengimbau kepada masyarakat agar tak sungkan menanyakan langsung terkait aturan pekerja migran.
Hal itu demi menghindari semakin banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang ilegal.
Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang prosedur dan proses pengurusan PMI.
Hal ini juga merupakan usaha untuk menghindari banyaknya pekerja ilegal.
Sebab, pekerja ilegal akan membutuhkan prosesi ekstra untuk dilakukan penanganan jika mengalami hal-hal darurat.
Kabid Tenaga Kerja DPMPTSP Naker Bondowoso Jamila Fitri Yastuti mengatakan, status legal pada PMI akan memberikan kemudahan dalam beberapa hal.
Seperti ketika mengalami sesuatu yang tidak diinginkan.
Jika terjadi hal itu, maka perlu segera melapor.
“Pihak pekerja yang legal, jika ada masalah cukup lapor saja ke pihak P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia). Tapi, kalau yang ilegal laporannya bisa sampai ke dinas jika memang membutuhkan bantuan,” ungkapnya.
Beruntung, tambahnya, di antara para PMI legal tidak ada yang mengalami hal buruk di perantauan. Hal ini juga dipengaruhi status legal mereka.
“Makanya untung, untuk yang legal-legal sampai saat ini tidak ada pengaduan ke kami yang bermasalah,” ungkapnya.
Di sisi lain, Jamila memastikan pihak DPMPTSP Naker tetap akan membantu PMI yang ilegal.
“Entah itu meninggal, sakit, ataupun lainnya, kami akan tetap membantu. Karena bagaimana pun itu adalah warga negara Indonesia yang berhak mendapat bantuan. Tentu dengan bekerja sama dengan pihak terkait. Seperti di provinsi ada UPT P2TK atau bisa langsung lapor ke kedutaan,” ungkapnya.
Sebagai informasi, pada 2022 lalu ada 96 PMI asal Bondowoso yang berangkat. Naik menjadi 98 orang di tahun 2023.
“2020 dan 2021 angkanya kecil karena pandemi. Kalau sebelum pandemi bisa sampai seratus lebih. Untuk tahun ini, per Januari lalu sudah ada lima orang. Tujuan terbanyaknya itu ke Malaysia,” pungkas Jamila. (mg1/c2/dwi)



