
Dinilai Ada Unsur Nepotisme
KEMBANG, Radar Ijen - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bondowoso akan menggelar sidang etik hari ini (12/2) atas kasus dugaan caleg dari salah satu parpol yang mendikte ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS), Desa Padasan Kecamatan Pujer.
Caleg berinisial AW diduga meminta kepada ketua PPS untuk memasukan sejumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di desa tersebut.
Ketua KPU Bondowoso Junaidi menjelaskan, Tim pemeriksa KPU sudah mengklarifikasi kepada empat orang saksi, termasuk Ketua PPS berinisial MRS untuk dimintai keterangan.
Dari hasil pemeriksaan itu, MRS mengakui telah diminta oleh AW memasukan 35 anggota KPPS.
"Jadi Ketua PPS itu mengakui. Alasannya mengakomodir saja lah. Melihat ada rasa kekerabatan," ungkapnya.
Junaidi menjelaskan, kasus tersebut ada unsur nopetisme. Sebab, MRS selaku ketua PPS adalah sepupu dari AW yang saat inimenjadi caleg DPRD Bondowoso Daerah Pilihan (Dapil III). "Jadi si pihak ketua PPS dan caleg itu itu sepupuan. Sehingga disebut ada unsur nepotisme," tuturnya.
Sidang etik akan dilaksanakan di kantor KPU Bondowoso. Alasan pelaksanaan sidang tersebut sebab, berkas perkara sudah dinilai lengkap.
KPU Bondowoso juga sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)Bondowoso.
"Untuk yang kasus Desa Padasan sidang etik digelar pada Senin (12/2)," ungkapnya pada Jumat (9/2) lalu.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Kadiv Sosdiklih, Parmas, dan SDM) KPU Bondowoso Sunfi Fahlawati menjelaskan, dirinya telah memanggil sejumlah anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Padasan hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pujer.
"Betul, kami telah memanggil sejumlah panitia penyelenggara di Desa Padasan, Kecamatan Pujer, untuk dimintai keterangan dan klarifikasi," ungkapnya.
Fifi, sapaan akrab Sunfi Fahlawati, juga membenarkan adanya intervensi dari oknum caleg Bondowoso dalam menentukan KPPS kepada penyelenggara pemilu, yaitu Ketua PPS Desa Padasan.
Saat ini, pihaknya masih mendalami adanya dugaan pelanggaran yang telah terjadi di Desa Padasan tersebut.
"Kami sudah mempelajari berkas-berkas dan mengidentifikasi," katanya. (faq/fid)



