
BONDOWOSO, Radar Ijen – Libur panjang Natal dan tahun baru (Nataru), harga komoditas barang pokok dan barang penting (bapokting) menjadi perhatian. Untuk mengantisipasi lonjakan, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso melakukan kroscek harga setiap hari. Namun, hingga tahun baru nanti, yakin tidak ada lonjakan harga berarti.
Kabid Perdagangan Diskoperindag Bondowoso Totok Hariyanto mengungkapkan, pihaknya tidak menemukan indikasi naiknya harga bapokting pada libur Nataru. Dia juga mengatakan, saat ini harga bahan pokok masih terpantau normal. “Sampai saat ini masih dalam batas normal,” terangnya.
Pria yang akrab disapa Totok tersebut mengatakan, ada beberapa alasan saat Nataru harga bahan pokok cenderung normal. Menurutnya, libur Nataru berbeda dengan hari besar keagamaan lainnya. “Memang menjadi kebiasaan menjelang hari besar keagamaan, hampir semua harga naik. Tapi, Natal tidak sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha,” ucapnya.
Namun, pihaknya tidak menampik kenaikan harga tetap jadi perhatian Diskoperindag. Oleh karena itu, pemantauan harga tetap dilakukan setiap hari. Setiap harinya perlu ada laporan tentang harga dan stok bapokting. Termasuk mengirimkan data itu ke Pemprov dan pusat. “Kalau di level kabupaten itu kami adakan laporan seminggu dua kali. Hari Senin dan Kamis,” terangnya.
Maka dari itu, jika pun diketahui ada kenaikan harga yang signifikan, pihaknya pasti turun tangan untuk mencari penyebabnya. Jadi, Diskoperindag selalu memantau perkembangan harga di pasar. “Tapi untuk saat ini stok aman dan harganya pun normal,” jelasnya.
Di sisi lain, menanggapi kenaikan harga cabai akhir-akhir ini, Totok menjelaskan bahwa itu bukan disebabkan Nataru. Namun, kelangkaan stok yang disebabkan cuaca yang tidak menentu akibat fenomena El Nino. “Komoditas pangannya menurun, sehingga mengakibatkan harga naik,” ungkapnya.
Totok juga mengakui, atas kenaikan harga cabai dan komoditas pertanian lainnya, pihaknya tidak punya wewenang untuk menentukan kisaran harga. “Memang ada beberapa komoditas yang bisa ditentukan pemerintah. Seperti beras, gula, dan minyak goreng. Kalau hasil pertanian tidak bisa menentukan,” pungkasnya. (mg1/c2/dwi)



