
TENGGARANG, Radar Ijen – Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi hal yang diprioritaskan dalam Perubahan APBD (PAPBD) Bondowoso 2023. Meski demikian, angka perubahannya dalam PAPBD belum tuntas. Hal itu karena perubahannya masih dalam tahap pembacaan nota penjelasan PAPBD oleh Bupati Bondowoso Salwa Arifin di rapat paripurna, kemarin siang (14/9).
Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan, PAPBD 2023 diprioritaskan pada beberapa bidang. Yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212. "Di perubahan anggaran ini hanya membahas angka-angka yang disepakati antara Badan Anggaran dengan DPRD Bondowoso," ujarnya.
Dia menargetkan pembahasan PAPBD bisa rampung dalam seminggu. Hal itu akan berkaitan dengan kekhawatiran para ASN yang tidak akan digaji selama tiga bulan ke depan. "Awal kekhawatiran itu karena anggaran belanja pegawai saat itu digeser untuk PMK 212," bebernya.
Pria itu menegaskan, selama tiga bulan ke depan ASN dipastikan akan mendapatkan gaji. Meski begitu, dampak yang terjadi adalah pengurangan kegiatan di beberapa instansi. Ahmad Dhafir menjelaskan, dana alokasi umum (DAU) dialokasikan terhadap kebutuhan yang bersifat wajib. Dalam hal ini belanja pegawai atau gaji ASN Bondowoso. "Maka, kemudian sisanya untuk program prioritas," terangnya saat dijumpai seusai rapat paripurna.
Sementara itu, selepas rapat paripurna, Bupati Bondowoso Salwa Arifin terlihat buru-buru, sehingga tampak menghindar dari awak media. Orang nomor satu di Bondowoso itu langsung menuju ruang makan, selanjutnya keluar dari gedung dewan. Setidaknya, nota penjelasan PAPBD 2023 yang dibacakan oleh Salwa Arifin mengutamakan kepastian penerimaan pendapatan dan belanja pegawai. (faq/c2/dwi)



