
PANCORAN, Radar Ijen - Pengujian Kendaraan Bermotor atau Uji KIR untuk kendaraan bermuatan barang maupun orang sejatinya tidak hanya satu kali dilakukan. Termasuk truk tebu yang juga diwajibkan per enam bulan sekali melakukan Uji KIR. Hal itu demi menjaga keamanan kendaraan saat beroperasi di jalan raya secara berkala.
Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan (Dishub) Bondowoso, Dwi Kuswantoro mengatakan, kaitannya tentang Uji KIR telah ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bahwa uji berkala wajib dilakukan untuk mobil penumpang umum dan mobil barang. “Seperti bus, truk gandengan, dan truk tempelan yang beroperasi di jalan, harus Uji KIR,” ucapnya.
Dia mengatakan, setiap kendaraan yang terus beroperasi tentu bakal mengalami permasalahan pada bagian tertentu. Apalagi, mobil yang digunakan untuk angkutan barang dan orang. Pemerintah mewajibkan dua jenis kendaraan tersebut untuk melakukan uji KIR dua kali dalam satu tahun.
Kuswantoro menegaskan, apabila terjadi keterlambatan pada uji KIR, kendaraan tersebut bakal terkena sanksi pembayaran uang setiap bulan. Diantaranya, untuk pikap senilai Rp 6 ribu, sementara untuk truk sebanyak Rp 7.500. Bahkan, jika tidak mengantongi pengesahan uji KIR, maka akan dikenakan sanksi tilang oleh kepolisian. "Biaya retribusi untuk uji berkala berbeda-beda, sesuai dengan jumlah berat yang diperbolehkan. Nah kalau terjadi keterlambatan itu dikenakan denda uang perbulan," ungkapnya.
Selain itu, sebagai upaya sosialisasi, pihaknya juga berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan besar di Bondowoso yang mengoperasikan armada bermuatan barang setiap harinya. Seperti Pabrik Gula Prajekan. "PG Prajekan banyak truk yang mengangkut tebu, kami juga telah ke sana menemui pimpinannya, agar kendaraannya (PG Prajekan, Red) agar Uji KIR semua," pungkasnya. (mun/dwi)



