
KOTAKULON, Radar Ijen - Target Pemkab Bondowoso untuk merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) hingga kini belum terpenuhi. Sebab, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Pemkab Bondowoso dituntut setidaknya merenovasi seribu rumah dalam satu tahun anggaran. Hal itu juga menjadi salah satu upaya menekan angka kemiskinan di Bumi Ki Ronggo.
Namun, di tengah perjalanan, renovasi tersebut menuai banyak kendala. Di antaranya, setelah disepakati RPJMD Tahun 2018, tepatnya pada awal kepemimpinan Bupati Salwa dan Wabup Irwan, pandemi Covid-19 mewabah. Oleh karenanya, anggaran yang telah diplot untuk RTLH dialihkan. Rencana renovasi seribu rumah RTLH dalam satu tahun itu pun tak tercapai.
Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar menyampaikan, pada tahun 2018 lalu, total ada75 ribu RTLH. Kemudian, dalam RPJMD dibuat estimasi waktu penyelesaian renovasi selama 10 tahun. "Di awal, kami estimasikan dalam sepuluh tahun selesai. Satu tahun anggaran ditarget seribu rumah yang bersumber dari dana APBD," katanya.
Menurutnya, selain dari APBD, perbaikan RTLH juga dibantu dana desa (DD). Namun, kedua sumber dana itu belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. "Karena, waktu itu Pemkab Bondowoso langsung dihadapkan dengan korona, ya, sehingga anggaran banyak mengalir ke sana (penanganan Covid-19, Red), sehingga target RTLH belum dapat dicapai," imbuhnya.
Hingga kini, di akhir masa jabatan bupati dan wabup, renovasi ribuan RTLH belum juga terpenuhi. Dia berharap pada tahun anggaran berikutnya program renovasi RTLH di Bondowoso dapat dimaksimalkan lagi. Sebab, hal itu juga menjadi upaya menekan besarnya angka kemiskinan di Kota Tape. "Mungkin pada tahun penganggaran berikutnya ini bisa dimaksimalkan kembali, karena ini berkaitan dengan kemiskinan juga," pungkasnya. (mun/c2/dwi)
