
KADEMANGAN, Radar Ijen - Sejak digarap pada tahun 2021 lalu, Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bondowoso belum juga rampung. Padahal, hal itu menjadi rekomendasi dari DPRD Bondowoso untuk segera diselesaikan. Bahkan, Pemkab Bondowoso diminta untuk proaktif dalam melakukan komunikasi lintas sektor, termasuk ke pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkim Ciptaru) Bondowoso Dadan Kurniawan mengatakan, upaya proaktif komunikasi dengan pemerintah pusat telah intens dilakukan. Pihaknya juga tengah menunggu proses dari atas. "Kami sudah melakukan upaya komunikasi dengan pemerintah pusat. Apa yang kurang dan perlu diperbaiki telah kami koordinasikan. Namun, sampai saat ini masih proses," katanya.
Mantan kepala BPBD Bondowoso itu menyebut, salah satu yang menjadi kendala yaitu penyesuaian dengan perubahan batas wilayah antara Bondowoso dengan Banyuwangi. "Karena RTRW juga harus menyesuaikan dengan itu. Memang ada perubahan batas wilayah antara Bondowoso dengan Banyuwangi. Bahkan di perbatasan dengan Situbondo juga ada perubahan dari pusat," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Bondowoso Sutriyono mengatakan, molornya Raperda RTRW menjadi catatan rekomendasi LKPJ tahun 2022 untuk segera dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2023 saat ini. Sebab, raperda tersebut bakal menjadi rekomendasi periode kepemimpinan berikutnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Suradjat. Menurutnya, pentingnya Raperda RTRW dinilai bakal mempercepat proses investasi di Bumi Ki Ronggo. Sehingga, juga bakal berdampak dengan peluang lapangan pekerjaan. "Alasan kami semata-mata hanya percepatan investasi daerah, membuka lapangan kerja baru, pendapatan asli daerah (PAD), dan lainnya," pungkasnya. (mun/c2/dwi)



