
TENGGARANG, Radar Ijen – Kepemimpinan Bondowoso saat ini adalah hasil koalisi PPP dan PDIP, yaitu Bupati Salwa Arifin dari PPP dan Wakil Bupati (Wabub) Irwan Bachtiar Rachmat. Namun, untuk mengusulkan nama Penjabat (Pj) Bupati Bondowoso, dua partai besar itu tidak sama. Bahkan, untuk menentukan nama Pj bupati, fraksi lainnya juga belum ada titik temu untuk menyepakati tiga nama yang diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.
Fraksi PPP bersama PKS mengusulkan nama Sekda Bondowoso Bambang Soekwanto. Sementara, Fraksi PDIP, PKB, dan Golkar mengusulkan tiga nama yang menjabat bukan dari lingkungan Pemkab Bondowoso. Melainkan dari Pemprov Jatim hingga ke tingkat kementerian (selengkapnya lihat grafis).
Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir menjelaskan, pada saat rapat koordinasi terakhir (20/7), semua fraksi diminta untuk mengumpulkan nama-nama usulan Pj Bupati Bondowoso. Hasilnya, tiga fraksi, yakni PKB, Golkar, dan PDIP, mengusulkan tiga nama yang sama. Sementara dua fraksi, yakni PPP dan PKS, hanya mengusulkan satu nama. Total ada empat nama. "Setelah kami himpun, usulan dari fraksi itu ternyata yang terkumpul ada empat nama," katanya.
Dia menyebut, empat nama itu harus dikerucutkan lagi menjadi tiga nama dengan sistem musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Hal itu sesuai dengan peraturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tentang usulan Pj bupati. "Kami di DPRD hanya diberi jatah untuk mengusulkan tiga nama. Nah, saat ini sudah muncul empat nama, maka harus dilakukan pembahasan lagi," imbuhnya.
Saat dilakukan pembahasan, fraksi PKB dan PDIP mengusulkan agar setiap fraksi memilih sesuai dengan usulannya. Namun, hal itu tidak disepakati oleh fraksi PPP. Sebab, partai berlogo Kakbah itu hanya mengusulkan satu nama.
Pada situasi itulah rakor terjadi perdebatan, serta tidak menemukan titik terang keputusan usulan nama Pj bupati yang bakal dikirim ke Kemendagri. "Ini yang menjadi perdebatan. Kemudian, seusai dengan tata tertib, keputusan untuk mengusulkan dengan musyawarah mufakat atau dengan suara terbanyak nantinya di rapat paripurna. Saya sebagai pimpinan harus mengakomodasi seluruhnya. Kalau tidak bisa musyawarah mufakat, ya, melalui suara terbanyak nanti," pungkasnya. (mun/c2/dwi)



