
KADEMANGAN, Radar Ijen - Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bondowoso sampai saat ini belum ada tanda-tanda kejelasan kapan selesai.
Sebelumnya DPRD Bondowoso telah memberikan warning untuk Pemkab Bondowoso, agar proaktif komunikasi dengan pemerintah pusat. Apalagi, raperda tersebut dikerjakan mulai 2021 lalu.
Kabid Tata Ruang Dinas Perumahan, Permukiman, dan Cipta Karya Tata Ruang (Perkim Ciptaru) Bondowoso Hendri Kurniawan mengatakan, sampai saat ini Raperda RTRW Bondowoso belum juga selesai.
Tahapannya tinggal menunggu keputusan dari pemerintah pusat. "Sampai saat masih proses ya. Belum bisa diprediksi sampai mana atau berapa persen, karena prosesnya langsung di sana (pemerintah pusat, Red)," katanya.
Oleh sebab itu, mengenai tata ruang, pihaknya masih menggunakan perda yang lama. Mulai dari lahan pertanian, perkantoran, hingga bisnis.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bondowoso Sinung Suradjat menyampaikan, pemkab harus proaktif dalam mengawal Raperda RTRW tersebut. “Alasan kami semata-mata hanya percepatan investasi daerah, membuka lapangan kerja baru, pendapatan asli daerah (PAD), dan sebagainya,” bebernya.
Apalagi, Raperda RTRW tersebut mulai dikerjakan pada tahun 2021, namun hingga sekarang belum juga rampung. Bahkan, panitia khusus (pansus) yang terbentuk sebelumnya juga telah bubar. “Memang ada sedikit kendala, yakni akselerasi dari Pemkab Bondowoso yang lemah. Sehingga prosesnya lambat,” paparnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Bondowoso Sutriyono mengatakan, molornya pengesahan Raperda RTRW menjadi catatan rekomendasi LKPJ tahun 2022. “Kenapa itu menjadi penting, karena kami mau mengakhiri RPJMD tahun 2018 hingga tahun 2023. Otomatis, kami harus menyelesaikan raperda tersebut karena akan menjadi rekomendasi untuk periode berikutnya,” tegasnya. (mun/c2/dwi)



