Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Pasangan Ganda Campuran Indonesia Dihentikan Wakil Hongkong di 16 Besar
Dua kadis yang jadi asisten adalah Haeriyah Yuliati dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Serta Hari Cahyono yang jabatan sebelumnya Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang, menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Sedangkan Munandar, Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK), menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Publik.
Pada saat acara pelantikan dimulai, jajaran petinggi Pemkab Bondowoso banyak yang tidak hadir. Di antaranya, Sekretaris Daerah (Sekda) Bambang Soekwanto, Wabup Bondowoso Irwan Bachtiar, dan Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir. Hanya ada Bupati Salwa dan beberapa pejabat lain yang melakukan prosesi pelantikan tersebut.
Bupati Bondowoso Salwa Arifin mengatakan, dia tidak mempermasalahkan kebocoran dokumen negara di media sosial tersebut. Dia memaklumi dengan kondisi saat ini yang marak dengan media sosial. "Sekarang kan memang sudah (tersebar, Red), ya, karena medsos. Saat ini mudah terekam dan mudah keluar, jadi saya tidak mempermasalahkan, (kebocoran dokumen, Red)," katanya.
Dia juga menambahkan, sejumlah pejabat yang tidak hadir dalam proses pelantikan itu tengah bertugas di luar kota. "Iya, karena ada tugas di luar, jadi ikut secara daring," jawabnya singkat.
Salwa menegaskan, proses mutasi itu telah sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dia menyebut mutasi kali ini telah sesuai dengan kebutuhan birokrasi Pemkab Bondowoso. "Semua sudah sesuai dengan rekomendasi dari KASN, makanya saya berani melakukan itu. Dan ini bukan persoalan urgensinya, tapi ini demi kebutuhan untuk segera diisi,” terangnya.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bondowoso Sugiono Eksantoso menyebut, rekomendasi mutasi itu telah sesuai dengan regulasi yang ada. Dia juga menampik adanya kebocoran dokumen negara yang beredar di media sosial.
Menurutnya, kebocoran dokumen itu berpotensi pidana. Sebab, telah menyebarluaskan data rahasia negara. "Kalau ketemu ada yang membocorkan, itu berurusan dengan hukum nanti. Kan itu rahasia negara," ujarnya.
Dia juga menjawab tentang sejumlah pejabat tinggi yang tidak hadir. Menurutnya, hal itu tidak ada masalah. Sebab, mereka tengah bertugas di luar kota. "Yang tidak hadir sedang tugas di luar, dikasih forum daring. Bahkan sekda juga sudah diberi undangan," tuturnya.
Dokumen mutasi jabatan JPT pratama yang tersebar di grup WA, sekitar pukul 20.30, Rabu, 14 Juni, tersebut juga sama dengan yang dilakukan Bupati Bondowoso Salwa Arifin dalam mutasi pejabat eselon II tersebut. (mun/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



