Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penanganan Gizi Buruk Mulai Diseriusi

S
Penulis: Safitri❯
CARI SOLUSI: Suasana rapat antara Komisi IV DPRD dengan sejumlah OPD yang membahas penanganan warga kekurangan gizi, kemarin (13/6), di Gedung DPRD Bondowoso. 
CARI SOLUSI: Suasana rapat antara Komisi IV DPRD dengan sejumlah OPD yang membahas penanganan warga kekurangan gizi, kemarin (13/6), di Gedung DPRD Bondowoso. 
TENGGARANG, Radar Ijen – Adanya remaja berusia 15 tahun yang menderita hidrosefalus di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso, akhirnya memantik perhatian DPRD Bondowoso. Komisi IV DRPD Bondowoso memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memberikan penanganan secara medis maupun sosial.

BACA JUGA : Solusi Investasi Jangka Panjang, Antrean User Clarysa Tembus 20 Orang

Ketua Komisi IV Kukuh Rahardjo mengatakan, pihaknya telah memanggil berbagai instansi lintas sektoral untuk rapat dengar pendapat (RDP). Di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta RSD dr Koesnadi. Hal itu dalam rangka memberikan atensi terhadap salah seorang warga yang menderita gizi buruk sekaligus hidrosefalus. "Ini kami langsung rapat tatap muka. Sebelumnya hanya by phone saja. Pertemuan ini untuk membahas kasus yang terjadi kepada warga Desa Pancoran yang mengalami gizi buruk hingga hidrosefalus. Kami menggali informasi dari OPD terkait," katanya.

Dia menganggap penanganan kasus tersebut terkesan lamban. Sebab, selama 15 tahun mengalami penderitaan gizi buruk, baru menjadi perhatian publik. "Secara teknis memang sudah dilaksanakan oleh OPD terkait. Namun, karena mempunyai sektoral masing-masing, jadi tidak ada koordinasi dengan OPD yang lain," imbuhnya. Pihaknya mendorong agar penanganan kasus demikian tidak menunggu ramai di publik. Setiap instansi setidaknya saling berkoordinasi dan bergerak sesuai dengan fungsinya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso  Anisatul Hamidah menyampaikan,  remaja yang mengalami gizi buruk dan hidrosefalus itu telah menjadi anggota PKH sejak tahun 2020. Namun, sempat tidak cair karena ada temuan data ganda. "Remaja yang mengalami hidrosefalus itu dapat PKH, ibunya juga dapat," timpalnya.

Dia mengungkapkan, penanganan penderita hidrosefalus juga telah dilakukan sebelum-sebelumnya. Salah satunya bantuan permakanan disabilitas, yaitu bantuan untuk meningkatkan gizi. "Kami memastikan keluarga itu (penderita hidrosefalus, Red) hendak periksa kapan pun itu gratis," ujarnya.

Dia juga menjelaskan, progres yang tengah diajukan saat ini adalah kursi roda. “Kursi rodanya lebih fleksibel dan dapat diangkat,” paparnya. Selain itu, ada gerobak untuk kepentingan usaha keluarga penderita gizi buruk. "Itu hasil asesmen yang terakhir. Kalau yang lainnya sudah sebelumnya. Bahkan, kami juga mengajukan modal usaha. Kemungkinan akan dipenuhi oleh Kemensos RI," pungkasnya. (mun/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Dengan penetapan M, penyidikan dugaan korupsi proyek Jalan Pakisan-Sumber Balen kini tidak hanya menyasar pihak penyedia jasa, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer