Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Kuningnya Rumput Stadion Magenda, Hanya Ada Dua Petugas yang Merawat
Tata kelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pemakaian, hingga pertanggungjawaban oleh setiap pengguna anggaran baru mempunyai dasar hukum yang jelas saat ini. Sebelumnya, pengelolaan uang rakyat tersebut masih menjadi pertanyaan, lantaran tidak mempunyai landasan regulasi daerah yang disepakati bersama.
Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan, molornya pengesahan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut lantaran banyaknya subpoinnya. Sehingga, meski baru disahkan, peraturan tersebut akan menjadi pengawas bagi pengelolaan keuangan daerah. "Bukan dibahas sekarang, karena memang ada perubahan-perubahan yang membutuhkan waktu cukup lama," katanya.
Dia menjelaskan, raperda tersebut dibahas dan disetujui bersama. Hal itu akan menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah nantinya. "Artinya, sebagai dasar hukum untuk pengelolaan keuangan daerah. Jangankan uang negara dan uang rakyat, uang untuk keluarga saja harus jelas pertanggungjawabannya," jelasnya.
Dia menilai, raperda tersebut dapat mempermudah pemeriksaan penggunaan uang daerah. "Nantinya untuk pemeriksaan dari hasil penggunaan uang setiap instansi pemerintah di Bondowoso. Dengan itu, pertanggungjawaban keuangan daerah akan semakin mudah," tegasnya.
Berkaitan dengan itu, penting diketahui bahwa APBD Bondowoso saat ini mengalami defisit sebesar Rp 80 miliar. Sehingga, pemkab harus memutar haluan penganggaran dengan cara refocusing dan memangkas kebutuhan yang kurang mendesak. (mun/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



