Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sempat Molor, Raperda Pengelolaan Keuangan Disahkan

S
Penulis: Safitri❯
AKHIRNYA DISEPAKATI: Bupati Bondowoso didampingi Ketua DPRD Bondowoso saat menetapkan Raperda Pengelolaan Keuangan, kemarin (7/6).
AKHIRNYA DISEPAKATI: Bupati Bondowoso didampingi Ketua DPRD Bondowoso saat menetapkan Raperda Pengelolaan Keuangan, kemarin (7/6).
TENGGARANG, Radar Ijen -  Menjelang akhir masa kepemimpinan Bupati Salwa Arifin, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah baru disetujui dan disepakati dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Bondowoso, kemarin (7/6). Molornya pengesahan tersebut akibat dari banyaknya perubahan dalam setiap pasalnya.

BACA JUGA : Kuningnya Rumput Stadion Magenda, Hanya Ada Dua Petugas yang Merawat

Tata kelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pemakaian, hingga pertanggungjawaban oleh setiap pengguna anggaran baru mempunyai dasar hukum yang jelas saat ini. Sebelumnya, pengelolaan uang rakyat tersebut masih menjadi pertanyaan, lantaran tidak mempunyai landasan regulasi daerah yang disepakati bersama.

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan, molornya pengesahan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut lantaran banyaknya subpoinnya. Sehingga, meski baru disahkan, peraturan tersebut akan menjadi pengawas bagi pengelolaan keuangan daerah. "Bukan dibahas sekarang, karena memang ada perubahan-perubahan yang membutuhkan waktu cukup lama," katanya.

Dia menjelaskan, raperda tersebut dibahas dan disetujui bersama. Hal itu akan menjadi tolok ukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah nantinya. "Artinya, sebagai dasar hukum untuk pengelolaan keuangan daerah. Jangankan uang negara dan uang rakyat, uang untuk keluarga saja harus jelas pertanggungjawabannya," jelasnya.

Dia menilai, raperda tersebut dapat mempermudah pemeriksaan penggunaan uang daerah. "Nantinya untuk pemeriksaan dari hasil penggunaan uang setiap instansi pemerintah di Bondowoso. Dengan itu, pertanggungjawaban keuangan daerah akan semakin mudah," tegasnya.

Berkaitan dengan itu, penting diketahui bahwa APBD Bondowoso saat ini mengalami defisit sebesar Rp 80 miliar. Sehingga, pemkab harus memutar haluan penganggaran dengan cara refocusing dan memangkas kebutuhan yang kurang mendesak. (mun/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer