Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pj Bupati Bondowoso Tak Harus Putra Daerah

A
Penulis: Alvioniza❯
Foto : AHMAD DHAFIR Ketua DPRD Bondowoso (Makmun Radar Ijen)
Foto : AHMAD DHAFIR Ketua DPRD Bondowoso (Makmun Radar Ijen)
TENGGARANG, RADARJEMBER.ID– Masa berakhir kepemimpinan Bupati Salwa Arifin tinggal beberapa bulan saja, sampai September 2023. Sebagaimana regulasi yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 bahwa harus ada penjabat atau Pj bupati. Untuk menggantikan jabatan kepala daerah sampai bupati baru terpilih pada 2024 nanti.

Oleh sebab itu, proses penentuan Pj tersebut saat ini juga harus menerima usulan dan masukan dari lembaga legislatif atau DPRD. Seluruh jajaran dewan dapat mengusulkan orang yang layak untuk menjadi Pj bupati nantinya. Namun, keputusannya tetap melalui pimpinan dewan. Dalam hal itu, setiap orang yang memenuhi kriteria dapat menjadi Pj bupati, bahkan tidak harus putra daerah.

Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan, mekanisme usulan penjabat bupati antara lain diusulkan oleh DPRD. Dia juga menyatakan, proses Pj nanti harus sesuai dengan regulasi. Sehingga, tidak terkesan ada kepentingan politik dan sebagainya. “Artinya, saat orang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan, jangan ada anggapan bahwa itu tarik-menarik kepentingan politik,” katanya.

Dia mengungkapkan, sikap netral dalam pemilihan Pj bupati itu harus diutamakan. Setidaknya, tidak ada pihak yang menabrak aturan atau menambah aturan baru. “Biarkan berjalan dengan regulasi, harus netral dengan mengindahkan undang-undang yang sudah diatur dalam Permendagri,” imbuhnya.

Pihaknya juga menegaskan untuk tidak memberi kriteria secara sepihak yang tidak ada di dalam Permendagri. “Jangan memberikan kriteria untuk jadi Pj Bupati Bondowoso, karena itu sudah tidak netral. Misalnya, Pj bupati harus putra daerah. Itu saja sudah tarik-menarik kepentingan politik, karena tidak diatur dalam Permendagri,” tegasnya.

Dhafir meminta agar seluruh pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengusulkan nama-nama Pj Bupati Bondowoso tidak menambah-nambah aturan. “Biarkan semua berjalan dengan kriteria yang ada, tanpa menambahi, apalagi membumbui regulasi tersebut,” pungkasnya. (mun/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer