Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oleh sebab itu, proses penentuan Pj tersebut saat ini juga harus menerima usulan dan masukan dari lembaga legislatif atau DPRD. Seluruh jajaran dewan dapat mengusulkan orang yang layak untuk menjadi Pj bupati nantinya. Namun, keputusannya tetap melalui pimpinan dewan. Dalam hal itu, setiap orang yang memenuhi kriteria dapat menjadi Pj bupati, bahkan tidak harus putra daerah.
Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir mengatakan, mekanisme usulan penjabat bupati antara lain diusulkan oleh DPRD. Dia juga menyatakan, proses Pj nanti harus sesuai dengan regulasi. Sehingga, tidak terkesan ada kepentingan politik dan sebagainya. “Artinya, saat orang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan, jangan ada anggapan bahwa itu tarik-menarik kepentingan politik,” katanya.
Dia mengungkapkan, sikap netral dalam pemilihan Pj bupati itu harus diutamakan. Setidaknya, tidak ada pihak yang menabrak aturan atau menambah aturan baru. “Biarkan berjalan dengan regulasi, harus netral dengan mengindahkan undang-undang yang sudah diatur dalam Permendagri,” imbuhnya.
Pihaknya juga menegaskan untuk tidak memberi kriteria secara sepihak yang tidak ada di dalam Permendagri. “Jangan memberikan kriteria untuk jadi Pj Bupati Bondowoso, karena itu sudah tidak netral. Misalnya, Pj bupati harus putra daerah. Itu saja sudah tarik-menarik kepentingan politik, karena tidak diatur dalam Permendagri,” tegasnya.
Dhafir meminta agar seluruh pihak yang mempunyai kewenangan dalam mengusulkan nama-nama Pj Bupati Bondowoso tidak menambah-nambah aturan. “Biarkan semua berjalan dengan kriteria yang ada, tanpa menambahi, apalagi membumbui regulasi tersebut,” pungkasnya. (mun/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



