Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perda Kurang Kuat, Izinnya Main di Pusat

S
Penulis: Safitri❯
TERIMPIT: Keberadaan dua toko modern berjaringan yang hadir bersebelahan, di sampingnya juga ada toko kelontong.
TERIMPIT: Keberadaan dua toko modern berjaringan yang hadir bersebelahan, di sampingnya juga ada toko kelontong.
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID - Pendirian toko modern di Bondowoso, seperti swalayan, supermarket, dan minimarket, telah tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Swalayan, dan Pusat Perbelanjaan. Di dalamnya hanya diatur tentang jarak, luas, lebar toko, dan hal teknis lainnya. Namun, mengenai jumlah toko tidak terbatas. Sehingga, dalam satu kecamatan bisa ada tiga sampai empat toko modern.

BACA JUGA : Jalan Berlobang Tergerus Air Akibat Pipa PDAM Bocor

Seperti di Kecamatan Wonosari, empat toko modern berjejer tidak jauh dari Pasar Wonosari dan toko kelontong. Dua di antaranya, yakni Indomaret dan Alfamart yang berdempetan dan hanya dipisah dengan gang kecil. Sementara, di samping kanan dan kirinya ada toko kecil milik warga yang juga berdempetan dengan toko modern berjaringan itu.

Toko kelontong milik warga itu tentu saja berani bersaing dengan toko modern berjaringan, karena lokasinya bersebelahan. Kepala Satpol PP Bondowoso Slamet Yantoko mengatakan, sejak diberlakukan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh lembaga negara, yakni Sistem Online Single Submission (OSS), pemerintah daerah tidak dapat membatasi pendirian toko modern tersebut. “Mereka melalui OSS. Itu mereka sudah menunjukkan izin, ya, berarti mereka sudah bisa mendirikan usaha. Sementara, OSS itu tidak pernah ada verifikasi dari kami yang ada di daerah,” katanya.

Dia menjelaskan, bahkan perizinan di daerah kerap dilompati oleh para pemilik modal dengan dasar telah memegang OSS. “Tiba-tiba mereka (pengusaha atau pemilik toko modern, Red) sudah memiliki izin. Begitu saya tanya ke kantor perizinan, ya, gak ada izin. Tapi mereka sudah punya izin dari pemerintah pusat, bahkan orangnya sudah bisa mencetak sendiri,” imbuhnya.

Dia mengungkapkan, pendirian toko modern di Bondowoso dapat dibatasi dengan adanya perda yang tegas melarang. “Kalau ada perda yang nyata melarang pendirian toko modern, meski mereka mengantongi OSS bisa dilarang. Ya, kalau perda memperbolehkan, kami mau alasan apa pun, ya, tetap bisa mendirikan toko modern,” jelasnya.

Slamet menambahkan, di Kota Tape ada regulasi untuk tidak menghambat investasi. “Sementara, kami ada hal yang mengatakan tidak boleh menghambat investasi. Kecuali ada perda yang nyata melarang berdirinya toko modern, baru kami melakukan pemantauan,” imbuhnya.

Menurut perda yang ada saat ini, berdirinya toko modern harus berjarak 50 meter dari pusat keramaian setiap wilayah. Namun, aturan tersebut dinilai masih rancu lantaran kurang spesifik menerangkan maksud dari keramaian. “Selalu ada aja alasan untuk berdirinya toko modern. Misalnya di dekat pasar, kan itu tempat jual beli,” terangnya.

Dengan begitu, para pemilik modal di Bondowoso cukup berpotensi untuk semakin merajalela. Bahkan, sejauh ini toko modern mulai bermunculan di perdesaan. “Asalkan mereka punya lahan, punya izin, punya IMB untuk pertokoan, ya udah berdiri, akhirnya hanya pemodal besar,” pungkasnya. (mun/c2)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer