Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Gelombang Tinggi Enam Meter Berpotensi Terjadi di Perairan Indonesia
Maraknya pernikahan di bawah umur itu dinilai menjadi salah satu faktor tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI/AKB), bahkan juga tingginya kasus stunting di Bondowoso. Untuk menekan itu, DRPD Bondowoso melalui kewenangannya mulai ancang-ancang untuk membuat raperda inisiatif tentang pernikahan dini. Hal itu ditargetkan akan masuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) tahun 2024 nanti.
Komisi IV DPRD Bondowoso Kukuh Rahardjo menjelaskan, beberapa tujuan yang mendasari pihaknya menginisiasi raperda tersebut. Di antaranya, menekan AKI, AKB, dan stunting. “Mereka menikah di bawah umur, tentunya alat reproduksi belum siap. Itu merupakan faktor penyebab stunting hingga AKI/AKB,” katanya.
Kukuh menambahkan, pernikahan dini juga mengundang kekerasan dalam rumah tangga. Dia menyebut, rata-rata pasangan yang menikah di bawah umur tidak dapat membangun rumah tangga yang berkualitas. “Oleh karena itu, adanya raperda ini (pernikahan dini, Red) supaya ada payung hukum untuk mencegah maraknya pernikahan dini di Kota Tape,” terangnya.
Dia mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah menyusun draf rancangan perda atau raperda. Selanjutnya, tinggal diajukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). “Kami sudah melakukan hearing dengan pemerintah juga. Bahkan sejauh ini isinya sudah mulai diproses,” ujar Kukuh.
Sementara itu, Kepada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso Anisatul Hamidah menambahkan, aturan daerah tentang perkawinan anak cukup dibutuhkan. Hal itu didasarkan pada kondisi daerah yang masih marak pernikahan di bawah umur. “Karena memang kondisi di Bondowoso membutuhkan penanganan serius pada upaya pendewasaan usia perkawinan,” tambahnya. (mun/c2/dwi)
Forum Anak: Terpenting Realisasinya
FORUM Anak Desa (FAD) dari Kecamatan Wringin dan Maesan juga merasakan keresahannya akan pernikahan dini, kekerasan terhadap anak, dan anak hamil di luar nikah. Mereka juga datang ke DRPD Bondowoso, Rabu (10/5), untuk meminta legislatif ada kebijakan, agar ada upaya pencegahan.
Menurut FAD, pernikahan dini, kasus anak hamil di luar nikah, kemudian kekerasan terhadap anak, sejauh ini upaya yang dilakukan belum menghilangkan budaya dari tiga bentuk kasus tersebut. Koordinator pendamping FAD Bondowoso, Nurdiana Khalidah, mengatakan, latar belakang kedatangannya ke gedung dewan itu lantaran beberapa kasus anak yang kerap terjadi di perdesaan. “Salah satu desa juga ada kasus pelecehan seksual,” paparnya.
Dia mengaku juga telah menyampaikan beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh FAD ke dewan. Hal itu dalam rangka melakukan pencegahan terhadap tiga kasus tersebut. Harapannya, DPRD dapat melakukan sinergi dengan pemerintah dan seluruh stakeholder. “Kami melihat penting untuk hadir mendampingi remaja melalui Forum Anak Desa. Ini menjadi tugas bersama, yakni stakeholder dari tingkat terendah seperti pemerintah desa, kecamatan, hingga kabupaten,” terangnya.
Dia juga mengungkapkan, DPRD hendak membuat perda perlindungan anak. Menurutnya, yang lebih penting adalah implementasinya di lapangan. “Bagaimana eksekutif mengimplementasikan perda yang sudah ada atau raperda yang akan diadakan ini. Efektifnya seperti apa, jangan-jangan hanya stok perda banyak, tapi tidak tahu realisasinya,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV Kukuh Rahardjo mengaku, tiga kasus tersebut tidak bisa selesai dengan peraturan daerah. Namun, semua masyarakat juga harus menyadari tentang tiga hal tersebut. “Tidak hanya dinas, tidak hanya forum anak. Menurut saya, yang paling penting itu keluarga. Mereka harus sadar bahwa tanggung jawabnya itu melindungi anak,” timpalnya.
Selanjutnya, dia juga berjanji akan membantu komunikasi terhadap pihak terkait. Di antaranya perpustakaan dan posyandu setiap desa. “Kami bisa lakukan sinergi nanti dengan perpustakaan, waktu ada pertemuan nanti, bisa didukung dengan perpus keliling. Sehingga anak dapat meningkatkan kemampuan literasinya. Kemudian, juga dengan posyandu, mereka dapat berkontribusi terhadap desa,” pungkasnya. (mun/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



