Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Silpa Bondowoso Capai Rp 216 Miliar

S
Penulis: Safitri❯
KHIDMAT: ASN Pemkab Bondowoso saat mengikuti apel pagi. Tercatat belanja pegawai menjadi penyumbang terbesar Silpa APBD Bondowoso 2022.
KHIDMAT: ASN Pemkab Bondowoso saat mengikuti apel pagi. Tercatat belanja pegawai menjadi penyumbang terbesar Silpa APBD Bondowoso 2022.
TENGGARANG, Radar Ijen – DPRD Bondowoso beberkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bondowoso 2022 mencapai Rp 216 miliar. Dari total keseluruhan dana tersebut, penyumbang Silpa terbesar berada di belanja pegawai, dengan jumlah sekitar Rp 108 miliar.

BACA JUGA : Butuh Lintasan Standar, Atlet Sepatu Roda Masih Main di Alun-Alun

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bondowoso, Andi Hermanto, mengatakan, perencanaan yang dilakukan oleh tim anggaran itu dinilai cukup lemah, serta tidak maksimal. Dampaknya, angka serapan APBD 2022 tergolong rendah dengan persentase 89,94 persen. "Tujuan ideal APBD adalah untuk menjaga stabilitas dan akselerasi pertumbuhan ekonomi. APBD juga menjadi instrumen dalam menjalankan program kegiatan pembangunan, namun yang terjadi justru bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di Bondowoso," katanya.

Legislator dari fraksi PDIP menambahkan, sebelumnya lembaga legislatif menaruh harapan besar agar Pemkab Bondowoso lebih maksimal dalam mengelola sumber daya anggaran yang ada. Namun, hal itu tidak sesuai dengan harapan. “Kenyataannya, serapan APBD masih rendah, padahal tahun 2022 sudah masuk pemulihan ekonomi setelah dampak Covid-19," imbuhnya.

Dia mengklaim, APBD 2022 harusnya banyak mengalir kepada pembangunan infrastruktur, namun malah banyak terserap oleh belanja pegawai. Pada akhirnya saat ini menjadi Silpa terbesar. "Sekali lagi, ini membuktikan bahwa perencanaan tim anggaran tidak jeli, tidak matang, dan tidak maksimal. Seharusnya Rp 110 miliar itu bisa dianggarkan untuk belanja pembangunan di tahun 2022," tegasnya.

Menurutnya, hal itu pula yang menjadi penyebab Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso terkendala untuk melakukan  pembangunan jalan yang sampai saat ini tidak terselesaikan. “Ini yang paling bertanggung jawab adalah tim anggaran. Kami nanti akan mengevaluasi di perubahan anggaran tahun 2023," terangnya.

Andi kembali menegaskan, pemerintah tidak punya tim anggaran yang profesional. Akibatnya, APBD tidak begitu terlihat manfaatnya. “Oleh karena itu, saya minta kepada Bupati Bondowoso Salwa Arifin agar mengevaluasi tim anggaran. Agar diberikan kepada orang yang mampu mengelola anggaran yang kepentingannya untuk rakyat,” pungkasnya. (mun/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Respon Keluhan Warga, Pemkab Lumajang Prioritaskan Perbaikan Jalan di APBD 2027

Respon Keluhan Warga, Pemkab Lumajang Prioritaskan Perbaikan Jalan di APBD 2027

Bupati Lumajang Indah Amperawati menegaskan perbaikan jalan rusak menjadi salah satu fokus prioritas pembangunan daerah dalam pembahasan Raperda APBD 2027.

Tak Perlu Bebani APBD Rp 100 Miliar, Dispendik Bondowoso Genjot Revitalisasi 165 Sekolah

Tak Perlu Bebani APBD Rp 100 Miliar, Dispendik Bondowoso Genjot Revitalisasi 165 Sekolah

Dispendik Bondowoso mengandalkan program revitalisasi pusat untuk 165 sekolah demi menghemat APBD senilai Rp 100 miliar melalui mekanisme swakelola.

APBD Lumajang 2027 Terbatas tapi Kebutuhan Meningkat, Bupati Indah Tekankan Efisiensi

APBD Lumajang 2027 Terbatas tapi Kebutuhan Meningkat, Bupati Indah Tekankan Efisiensi

Di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan, Pemkab Lumajang menetapkan delapan prioritas pembangunan serta pengelolaan APBD 2027 yang berorientasi pada hasil nyata.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer