Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tak Mungkin Jalan Lingkar Bisa Glowing

S
Penulis: Safitri❯
KESEPIAN: Salah satu sapi milik warga Bondowoso yang masih dalam kondisi sehat. Menjelang Idul Adha, penyebaran PMK terus bertambah.
KESEPIAN: Salah satu sapi milik warga Bondowoso yang masih dalam kondisi sehat. Menjelang Idul Adha, penyebaran PMK terus bertambah.
TENGGARANG, Radar Ijen – Komisi III DPRD Bondowoso menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) selama ini. Pasalnya, program prioritas yang seharusnya rampung pada masa kepemimpinan Bupati Salwa Arifin rupanya meleset dari rencana. Hal itu terjadi pada proyek jalan lingkar yang berada di Desa Pancoran, Kecamatan Bondowoso.

BACA JUGA : Dua Capres Bakal Datang ke Jember, Anies Menghadiri Haul Ganjar Deklarasi

Beberapa indikator dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang disepakati legislatif dan eksekutif banyak yang tidak sesuai dengan realisasi kinerja dinas tersebut. Salah satunya manfaat anggaran pembangunan infrastruktur terhadap masyarakat yang dinilai masih nihil.

Ketua Komisi III Sutriyono menyampaikan, proyek jalan lingkar telah menelan anggaran negara miliaran rupiah. Namun, sampai saat ini tidak selesai. Dampaknya, masyarakat tidak dapat menikmati pembangunan tersebut. “Mulai dari 2016 hingga saat ini (2023, Red), proyek itu (jalan lingkar, Red) terbengkalai. Sudah berapa dana yang dikeluarkan, tapi hari ini belum bisa dinikmati oleh masyarakat Bondowoso,” katanya.

Sebelumnya, proyek tersebut juga sempat dikerjakan, namun putus di tengah jalan, sehingga negara harus mengeluarkan uang perawatan. “Selain tidak bisa dinikmati oleh masyarakat, malah negara harus keluar uang untuk perawatan, karena sudah rusak lagi,” imbuhnya.

Dari penilaian Komisi III DPRD Bondowoso, tambahnya, Pemkab Bondowoso saat ini kurang berpihak kepada masyarakat. Hal itu berdampak pada program-program dari negara yang minim manfaat. “Secara umum, kami melihat bahwa kebijakan yang diambil itu kurang memihak pada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, terutama kebutuhan dasar masyarakat,” jelasnya.

Hal itu sudah dirasakan sejak menyusun perencanaan anggaran, bahwa Pemkab Bondowoso dinilai kurang berpihak kepada masyarakat. “Jadi, pendapat kami, pemkab ini kurang berpihak terhadap penanganan masalah infrastruktur di Bondowoso,” tambahnya.

Dengan capaian kinerja Dinas BSBK, dia mengungkapkan cukup kecewa. Sebab, hasil dari RPJMD didahulukan dan menjadi prioritas. Namun, saat ini jauh dari harapan. “Ibaratnya, seperti api yang jauh dari panggang, melihat kinerjanya selama ini,” ucapnya.

Sementara, waktu kepemerintahan periode sekarang telah tersisa enam bulan. Tentu tidak mungkin dapat diselesaikan pada periode sekarang. Pihaknya pun menjadikan itu sebagai catatan rekomendasi untuk Bupati Bondowoso berikutnya. “Ini bulan September (jabatan Bupati Bondowoso, Red) sudah habis. Ya, tidak mungkin dalam waktu segitu jalan tersebut bisa glowing,” pungkasnya. (mun/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Dengan penetapan M, penyidikan dugaan korupsi proyek Jalan Pakisan-Sumber Balen kini tidak hanya menyasar pihak penyedia jasa, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer