Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Masyarakat Harus Tolak Politik Uang

S
Penulis: Safitri❯
ILUSTRASI: Dalam Pemilu 2024 diperkirakan masih akan terjadi politik uang. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk menolaknya.
ILUSTRASI: Dalam Pemilu 2024 diperkirakan masih akan terjadi politik uang. Oleh sebab itu, masyarakat diminta untuk menolaknya.
TAMANSARI, Radar Ijen – Politik uang pada Pemilu 2024 diperkirakan masih banyak ditemukan. Terdapat sejumlah wilayah yang dianggap rawan terjadi praktik tersebut. Untuk mengatasi hal itu, perlu peran aktif pengawas pemilu hingga masyarakat.

BACA JUGA : Akhir Perjalanan Kurir Narkoba, Polisi Amankan 10 Kilogram Ganja Kering

Ketua Bawaslu Bondowoso Ahmad Bashori mengaku sudah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menerima uang dari calon legislatif. Sebab, menurutnya, hal itu dapat membuat suara mereka dibeli. Sehingga terdapat kemungkinan, ketika tujuan calon tercapai, maka bisa dengan mudah melupakan, bahkan mengabaikan kepentingan rakyat.

Bashori juga tidak menampik, dalam setiap gelaran pemilu memang masih ditemukan praktik politik uang. Termasuk pada 2024 mendatang, juga dinilai masih akan kembali terjadi politik uang. “Kemungkinan besar masih ada politik uang. Makanya penyadarannya harus ke masyarakat,” katanya.

Jika benar ditemukan praktik politik uang, maka pihaknya tidak akan segan-segan melakukan proses secara hukum. Sesuai dengan aturan yang berlaku, tentunya dengan melibatkan penegakan hukum terpadu (gakkumdu). Harapannya akan ada efek jera, sehingga calon yang lain tidak melakukan hal yang sama.

Dikonfirmasi jika pemberian berupa barang, apakah juga termasuk politik uang, Bashori menjelaskan, terdapat aturan lain terkait hal itu, yakni terkait bahan kampanye. Jika mengaca pada aturan sebelumnya, maka harga barang yang diberikan tidak boleh lebih dari Rp 60 ribu. Jika lebih, maka dapat dikatakan sebagai politik uang dan dapat diproses secara hukum. “Kalau sekarang belum ada aturan yang baru terkait alat kampanye,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer