Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Imbas Pemecatan Pengurus, Sekjen DPC PPP Bondowoso Bakal Dipolisikan

R
Penulis: Radar Digital❯
MELAWAN: Ahmadi, fungsionaris DPC PPP Bondowoso yang merasa dipecat sepihak. Kini, dia melawan balik dan akan melaporkan Sekjen DPC PPP Bondowoso Barri Sahlawi Zain. (FOTO: Ahmad Ma
MELAWAN: Ahmadi, fungsionaris DPC PPP Bondowoso yang merasa dipecat sepihak. Kini, dia melawan balik dan akan melaporkan Sekjen DPC PPP Bondowoso Barri Sahlawi Zain. (FOTO: Ahmad Ma
BONDOWOSO, RADARJEMBER.ID- Sekjen DPC PPP Bondowoso akan diseret ke ranah hukum oleh Ahmadi, atas dugaan pencemaran nama baik. Ini buntut dari pemecatan dirinya setelah dianggap merusak nama partai. Sebab, alasan pemberhentian terkait isu jual beli jabatan dinilainya belum terbukti kebenarannya.

Sebagaimana diketahui, Sekjen DPC PPP Bondowoso, Barri Sahlawi Zain, telah memberhentikan Ahmadi sebagai bawahannya di internal partai, lantaran namanya kerap disebut-sebut oleh media atas dugaan keterlibatan jual beli jabatan.

BACA JUGA: Pemecatan Pengurus DPC PPP Bondowoso Dinilai Janggal, Ini Faktanya

Meskipun belum terbukti, DPC PPP Bondowoso memberanikan memecat Ahmadi, karena dinilai telah merusak nama partai. Namun demikian, Ahmadi tak menerima keputusan yang dinilai sepihak itu, sehingga dalam waktu dekat dia akan melaporkannya ke polisi.

"Saya akan melaporkan atas pencemaran nama baik, karena saya tidak tidak pernah melakukan seperti apa yang dituduhkan. Kemudian saya dianggap merusak nama partai, merusaknya di mana?" kata Ahmadi, saat ditemui di rumahnya.

Selain itu, dia juga ingin membuktikan tuduhan tersebut tidak benar. Menurutnya, jual beli jabatan di internal Pemkab Bondowoso tidak pernah dia lakukan. Dirinya juga tidak tahu menahu tentang bukti transfer tersebut.

"Awal saya diduga terlibat. Saya sudah meminta ruang untuk klarifikasi, namun tidak pernah dipenuhi. Kok, tiba-tiba begini," ujarnya.

Selanjutnya, dia juga menilai prosedur pengambilan keputusan internal DPC PPP kurang prosedural. Bahkan, pasal AD/ART yang dijeratkan terhadap dirinya pun dianggap salah kaprah. "Saya ini sudah di luar kepala soal AD/ART. Jadi mereka perlu belajar lagi soal itu, sudah benar apa belum," jawabnya.

Oleh sebab itu, untuk menguji, Ahmadi berencana akan menyeret polemik tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan AD/ART yang digunakan dasar DPC PPP memberhentikannya. "Jadi ada dua jalur yang akan saya tempuh. Pertama pencemaran nama baik, kemudian ke PTUN," pungkasnya. (*)

Reporter: Ahmad Ma’mun

Editor    : Mahrus Sholih

Advertisement
Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer