Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mutasi Jilid IV Menanti

S
Penulis: Safitri❯
Photo
Photo
DABASAH, Radar Ijen – Tahun ini Pemkab Bondowoso telah melakukan mutasi jabatan sebanyak tiga kali. Satu kali pada Januari dan dua kali pada Maret lalu. Walau mutasi jabatan sempat ditentang DPRD Bondowoso, namun masih ada kemungkinan mutasi jilid IV tahun ini akan terjadi.

BACA JUGA : Dana Desa Merosot Rp 13 M

"Selama ada kebutuhan, berarti ada peluang (mutasi, Red)," ucap Salwa Arifin, Bupati Bondowoso, seusai acara musrenbang, belum lama ini. Bupati Bondowoso Salwa Arifin mengatakan, persoalan mutasi tetap didasarkan pada kebutuhan efektivitas birokrasi. Meskipun sisa jabatan sudah tinggal enam bulan lagi, hal itu tidak menutup kemungkinan untuk melakukan mutasi. Dengan landasan izin dari Kemendagri dan Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Mutasi jabatan jilid IV tahun 2023 ini juga pernah dituturkan oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sugiono Eksantoso pada saat pelantikan jabatan, 21 Maret lalu.  Menurutnya, sejauh ini masih menunggu persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Baru asesmen yang eselon II, karena harus ada persetujuan KASN. Kami ajukan semua itu. Tergantung bupati nanti. Saya kan hanya eksekutor,” paparnya.

Mutasi jabatan jilid IV tersebut juga sempat ditentang oleh DPRD Bondowoso. Bahkan, lembaga negara tersebut terang-terangan melakukan penolakan adanya mutasi, hingga berkirim surat ke Bupati Bondowoso, Gubernur Jatim, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan Bupati Salwa berakhir pada 24 September 2023. Oleh sebab itu, lembaga legislatif memperingatkan sisa waktu jabatan itu. Saran dari DPRD Bondowoso itu dimaksudkan untuk menjaga kondusivitas kinerja ASN menjelang masa berakhirnya kepemimpinan Bupati Salwa. Namun, saran itu tentu boleh diterima, bahkan ditolak. Sebab, kewenangan tetap berada di eksekutif untuk mengatur formasi ASN sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi. Bagaimana tidak, setiap bulan ada saja ASN yang sudah masuk waktu pensiun, sehingga banyak posisi yang kosong.

"Saya selaku pimpinan DPRD melakukan sesuai dengan amanah konstitusi, yakni berkirim surat ke Kemendagri, Gubernur Jatim, bahwa masa jabatan kepemimpinan di Bondowoso sudah sisa enam bulan, dengan tembusan bupati," kata Ahmad Dhafir, Ketua DPRD Bondowoso, di Pendapa Bondowoso, Jumat (24/3). (mun/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Dengan penetapan M, penyidikan dugaan korupsi proyek Jalan Pakisan-Sumber Balen kini tidak hanya menyasar pihak penyedia jasa, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.

BULOG Bondowoso Gelontorkan 3 Ton Beras SPHP di Pasar Murah Petung, perkuat kebutuhan Masyarakat

BULOG Bondowoso Gelontorkan 3 Ton Beras SPHP di Pasar Murah Petung, perkuat kebutuhan Masyarakat

Beras SPHP tersebut dijual dengan harga Rp 55 ribu per kemasan lima kilogram atau setara Rp 11 ribu per kilogram.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer