Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Belum Apa-Apa, Pengurus PPP Sudah Klarifikasi

S
Penulis: Safitri❯
Ilustrasi: Radar Bojonegoro
Ilustrasi: Radar Bojonegoro
DABASAH, Radar Ijen – Salah satu Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bondowoso tiba-tiba memberikan klarifikasi di salah satu media massa. Hal itu disampaikan lantaran merasa tertuduh dengan berita jual beli jabatan yang tengah ramai di publik.

BACA JUGA : Ibu Rumah Tangga di Jember Meninggal Kecelakaan, Kondisinya Mengenaskan

Sebagaimana diketahui, DPRD Bondowoso menyampaikan tentang kegaduhan mutasi ASN yang diselingi dugaan jual beli jabatan, yang dilakukan oleh calo. Temuan itu berdasar pada bukti komunikasi, bahkan bukti transaksi antara ASN kepada penerima.

Secara langsung, Ahmadi yang menjabat sebagai Pengurus Harian Bidang Informasi dan Komunikasi DPC PPP Bondowoso itu menyampaikan, dirinya merasa tertuduh dengan beberapa pemberitaan yang beredar, dan merasa namanya disebut-sebut. “Atas dasar pemberitaan yang mencuat di beberapa media siber terkait dugaan adanya pungutan liar, jual beli jabatan, yang seolah-oleh dituduhkan kepada saya, maka saya membantah semua dugaan tuduhan tersebut,” katanya sebagaimana disampaikan kepada salah satu media daring.

Dia sempat mengaku ada sejumlah pejabat yang mendekati dirinya sebelum mutasi dilakukan oleh Pemkab Bondowoso. Namun demikian, dia juga melakukan penolakan lantaran tidak mempunyai kapasitas apa pun. “Saat nama saya yang katanya disebut-sebut dalam transaksi, coba saja dibuktikan rekaman itu dari siapa, dengan siapa, dan ditujukan kepada siapa? Jika memang ada bukti transfer kepada oknum selain saya, dan tujuan transfer itu katanya untuk saya, saya tidak pernah tahu-menahu soal itu. Silakan ditelusuri saja,” elaknya, seperti dilansir dari salah satu media daring.

Jawa Pos Radar Ijen mencoba mengklarifikasi kembali terkait pernyataan pengurus PPP Bondowoso tersebut. Namun, dia enggan menerima wawancara kembali. Ahmadi beralasan, agar suasana tidak keruh kembali. “Biar tidak semakin keruh, sebaiknya sudah cukup. Mohon maaf,” jawabnya, membalas pesan yang dikirim oleh Jawa Pos Radar Ijen. (mun/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Gaji PPPK 2027 Ditanggung APBN, Berapa Besaran yang Bakal Diterima?

Gaji PPPK 2027 Ditanggung APBN, Berapa Besaran yang Bakal Diterima?

wacana mengenai pembiayaan embiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap baru. Mulai 2027 pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp23 triliun untu

Pemerintah Terapkan Sistem Pembayaran Gaji ASN Terintegrasi, PPPK Diharapkan Terima Hak Lebih Cepat

Pemerintah Terapkan Sistem Pembayaran Gaji ASN Terintegrasi, PPPK Diharapkan Terima Hak Lebih Cepat

RADAR JEMBER - Pemerintah terus mendorong digitalisasi pengelolaan keuangan negara melalui implementasi Platform Pembayaran Pemerintah (PPP). Sistem yang mulai diterapkan secara bertahap pada sejumlah kementerian dan l

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer