Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Ibu Rumah Tangga di Jember Meninggal Kecelakaan, Kondisinya Mengenaskan
Sebagaimana diketahui, DPRD Bondowoso menyampaikan tentang kegaduhan mutasi ASN yang diselingi dugaan jual beli jabatan, yang dilakukan oleh calo. Temuan itu berdasar pada bukti komunikasi, bahkan bukti transaksi antara ASN kepada penerima.
Secara langsung, Ahmadi yang menjabat sebagai Pengurus Harian Bidang Informasi dan Komunikasi DPC PPP Bondowoso itu menyampaikan, dirinya merasa tertuduh dengan beberapa pemberitaan yang beredar, dan merasa namanya disebut-sebut. “Atas dasar pemberitaan yang mencuat di beberapa media siber terkait dugaan adanya pungutan liar, jual beli jabatan, yang seolah-oleh dituduhkan kepada saya, maka saya membantah semua dugaan tuduhan tersebut,” katanya sebagaimana disampaikan kepada salah satu media daring.
Dia sempat mengaku ada sejumlah pejabat yang mendekati dirinya sebelum mutasi dilakukan oleh Pemkab Bondowoso. Namun demikian, dia juga melakukan penolakan lantaran tidak mempunyai kapasitas apa pun. “Saat nama saya yang katanya disebut-sebut dalam transaksi, coba saja dibuktikan rekaman itu dari siapa, dengan siapa, dan ditujukan kepada siapa? Jika memang ada bukti transfer kepada oknum selain saya, dan tujuan transfer itu katanya untuk saya, saya tidak pernah tahu-menahu soal itu. Silakan ditelusuri saja,” elaknya, seperti dilansir dari salah satu media daring.
Jawa Pos Radar Ijen mencoba mengklarifikasi kembali terkait pernyataan pengurus PPP Bondowoso tersebut. Namun, dia enggan menerima wawancara kembali. Ahmadi beralasan, agar suasana tidak keruh kembali. “Biar tidak semakin keruh, sebaiknya sudah cukup. Mohon maaf,” jawabnya, membalas pesan yang dikirim oleh Jawa Pos Radar Ijen. (mun/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



