Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

PKL di Pinggir Jalan Provinsi Mulai Ditertibkan

S
Penulis: Safitri❯
TERTIBKAN: Pemberitahuan larangan berjualan yang ditempel pada pohon di pinggir jalan provinsi, Kecamatan Klabang.
TERTIBKAN: Pemberitahuan larangan berjualan yang ditempel pada pohon di pinggir jalan provinsi, Kecamatan Klabang.
KLABANG, Radar Ijen - Pedagang kali lima (PKL) yang berada di jalan provinsi penghubung Bondowoso–Situbondo mulai ditertibkan. Sejumlah warung yang berada di tepi jalan Kecamatan Klabang telah dilakukan pembongkaran. Tanda larangan berjualan juga ditempel pada pohon di area tersebut.

BACA JUGA : UMKM Pondok Pesantren Juga Didongkrak

Keberadaan jalan milik provinsi selama ini justru menjadi pendongkrak ekonomi warga setempat. Mereka meraup rupiah dari pengendara yang melintas di jalan tersebut. Saat ini, pedagang di titik tersebut sudah ditertibkan. Sementara, para pedagang yang biasa berjualan di tempat itu tidak diketahui pindah ke mana.

Salah seorang warga, Gufron, mengaku tidak mengerti dengan adanya kebijakan tersebut. Menurutnya, sebelum ada larangan berjualan, para PKL terus kebanjiran pembeli di tempat tersebut. Namun, kini hanya tinggal bekas bongkaran warung.
“Kalau masih ada warung dulu, di sini, ya, ramai. Pengendara banyak yang istirahat di warung sini," katanya.

Berkaitan dengan itu, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Jember Kampus Bondowoso, Dr Fathorrozi, berpendapat, aktivitas penggusuran selalu memperhitungkan risiko dan dampak. Seperti mengotori jalan, bahkan mengganggu arus lalu lintas. Namun, ketika hal yang sudah menjadi mata pencarian masyarakat itu hilang, maka harus disertai solusi. "Ketika sudah menjadi sumber penghasilan utama warga setempat, pemerintah terkait harus memikirkan relokasinya," katanya.

Dia mencontohkan PKL yang ditertibkan di luar kota, seperti di area Tugu Monas Jakarta. Setelah dilakukan penertiban atau penggusuran, mereka diberi lokasi khusus untuk melanjutkan mata pencariannya di tempat lain. "PKL diberi lapak di pujasera untuk melanjutkan usahanya, sehingga pendapatan mereka tidak mati. Begini harus dipikirkan oleh pemangku kebijakan," terangnya.

Menurutnya, setiap relokasi pedagang juga memerlukan masa transisi. Bisa jadi pendapatan di tempat baru semakin berkurang. Oleh sebab itu, harus ada alternatif lain selama masa penempatan baru. "Harusnya ada bantuan pula kepada PKL yang telah dilakukan relokasi. Seperti bantuan sementara yang pernah dilakukan oleh Pemkot Surabaya ketika menutup Dolly," pungkasnya. (mun/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Satu Warung Mulai Berdiri Lagi, Keberadaan PKL Kaliputih Rambipuji Dikeluhkan Warga

Satu Warung Mulai Berdiri Lagi, Keberadaan PKL Kaliputih Rambipuji Dikeluhkan Warga

Warga Rambipuji mendesak Satpol PP menindak tegas PKL yang kembali berjualan di bahu jalan provinsi Kaliputih agar tidak memicu kemunculan warung liar lain.

PKL di Jembatan Gladak Kembar Jember Tetap Mokong Jualan Lewat Pukul 6 Pagi

PKL di Jembatan Gladak Kembar Jember Tetap Mokong Jualan Lewat Pukul 6 Pagi

Tanpa pengawasan ketat Satpol PP, sejumlah PKL di Jembatan Gladakembar Jember kedapatan masih nekat berjualan melewati batas waktu steril pukul 06.00 WIB.

Soal Relokasi PKL Jalan Jawa, DPRD Jember Minta Pemkab Siapkan Lokasi Alternatif

Soal Relokasi PKL Jalan Jawa, DPRD Jember Minta Pemkab Siapkan Lokasi Alternatif

Komisi B DPRD Jember mendorong pemerintah daerah menata PKL Jalan Jawa dan menyediakan lokasi alternatif strategis demi mengembalikan fungsi trotoar pejalan kaki.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer