Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Borong Kemenangan Lagi di Piala Soeratin
Ketua Komisi III DPRD Bondowoso Sutriyono menjelaskan, tahun ini memang ada peraturan daerah (perda) baru yang akan diberlakukan. Termasuk soal kenaikan retribusi parkir. Oleh karenanya, Dinas Perhubungan (Dishub) Bondowoso telah ancang-ancang untuk menaikkan tarif tersebut. "Hal ini sudah sesuai dengan perda, memang ada kenaikan," katanya.
Namun demikian, Sutriyono menegasikan, perlu dimatangkan lagi konsepnya. Misal dari kebijakan penarikan berlangganan. Hal itu perlu diukur dengan baik, bagaimana kemungkinan tantangan serta kendalanya. Sebab, selama berjalan di tahun 2022, Dishub masih menyisakan banyak evaluasi.
"Kebijakan berlangganan perlu juga dievaluasi oleh pemerintah daerah. Kebijakan ini apa sudah berjalan baik, perlu diperdalam, apa tantangan dan kendalanya. Sehingga ada solusi yang terjadi," terangnya.
Sebagai wakil rakyat, Sutriyono menyarankan untuk musyawarah dengan sejumlah pihak terkait. "Perlu duduk bareng dengan Polres Bondowoso maupun dengan samsat. Progresnya seperti apa. Kemudian, antisipasinya ke depan seperti apa. Kalau ini baik, harus ada formula peningkatannya," tegasnya.
Lebih jauh, dia memaparkan, sejauh ini Dishub dinilai masih banyak kendala, terutama di bagian regulasinya. Menurutnya, kendala seperti itu perlu dicarikan solusi terlebih dahulu. "Kami amati di Dishub ada banyak kendala sepertinya. Terutama di regulasi kewenangan. Makanya, formula berlangganan itu harus jelas, dicarikan solusi ketika ada persoalan," jelasnya kepada Jawa Pos Radar Ijen.
Selanjutnya, kendala yang juga kerap terjadi di lapangan, ketika petugas parkir tetap menarik tarif dari pengendara. Sutriyono menyarankan agar ditegaskan kembali kepada juru parkir. "Sementara, parkir yang masih ditarik, tinggal dikasih tahu dengan jukir, kalau sudah berlangganan. Mereka sudah paham kalau pelat Bondowoso, ya, berlangganan," tegasnya.
Terakhir, dia berpendapat bahwa ketika masih ada penarikan di lapangan, maka perlu dikelola oleh daerah. "Memang ada yang masih ngasih, ya, diterima. Kalau itu hanya satu dua kendaraan mungkin tidak masalah. Tapi, kalau jumlahnya banyak, perlu juga diakomodasi regulasinya oleh daerah," pungkasnya. (mun/c2/bud)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



