Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemda yang Merawat Dam, Retribusinya Masuk Pemprov

S
Penulis: Safitri❯
“Proyek jalan lingkar itu juga membutuhkan jembatan penyeberangan dengan estimasi anggaran sekitar Rp 24 miliar.”  MUNANDAR, Kepala Dinas BSBK Bondowoso
“Proyek jalan lingkar itu juga membutuhkan jembatan penyeberangan dengan estimasi anggaran sekitar Rp 24 miliar.” MUNANDAR, Kepala Dinas BSBK Bondowoso
DABASAH, Radar Ijen - Penertiban aliran sungai di Bondowoso di-handle langsung oleh Pemprov Jatim. Namun, pemerintah daerah atau Pemerintah Kabupaten (Pemda) Bondowoso bertanggung jawab atas pemeliharaan sejumlah sungai tersebut. Sebab, aliran tersebut juga masuk ke perusahaan besar, seperti Pabrik Gula Prajekan. Sehingga, ada kontribusi dari perusahaan ke negara, yang masuk ke provinsi.

BACA JUGA : Paradoks Nasib Nakes Honorer di Jember, Sebulan Hanya Digaji Ratusan Ribu

Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso Munandar menjelaskan, pengelolaan sungai di Bondowoso ada yang ditangani provinsi. Ada juga yang ditangani daerah. Setiap hari, dua institusi tersebut saling berkoordinasi untuk melakukan penertiban. "Ada yang dikelola Pemda Bondowoso, juga ada yang dikelola Sampean Baru (Pemprov Jatim, Red). Selain dari petugas kami, juga ada pegawai dari Sampean Baru yang setiap harinya itu saling berkoordinasi," katanya.

Dia mencontohkan bendungan Dam Peh yang ada di Dusun Lucu, Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang. Secara kewenangan, pengelolaan tersebut dari Pemprov Jatim, sementara Pemkab Bondowoso tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan. Alirannya juga masuk ke Pabrik Gula Prajekan. "Ada yang diserahkan ke kami pemeliharaannya, seperti Dam Peh. Sementara, retribusinya masuk ke Pemprov Jatim," terangnya.

Menurutnya, aliran air yang masuk PG Prajekan menjadi pendingin ketel uap di pabrik gula tersebut. Setiap tahun PG Prajekan meminta surat permohonan pengaliran air ke Pemkab Bondowoso. "Yang jelas, walaupun masuknya ke provinsi, tapi tetap masuk ke negara. Hal itu juga tidak kami persoalkan. Jadi, memang ada aliran sungai ada yang ranahnya pemprov dan daerah. Namun, kami tetap duduk bareng," tegas Munandar kepada Jawa Pos Radar Ijen.

Fungsi papan nama di setiap bendungan, kata dia, demi mengantisipasi adanya pencemaran air, seperti membuang sampah ke sungai. Selain itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan bibir sungai untuk bangunan tanpa izin. “Kami imbau kepada masyarakat, kalau dilanggar sudah ada sanksi hukumnya. Supaya tidak membuang sampah sembarang," pungkasnya. (mun/c2/dwi)

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Program Rantas APBD Awal Nyaris Rampung 100 Persen, Pekerjaan P-APBD 2026 Masih Berproses

Terkait penanganan jalan yang kembali mengalami kerusakan maupun ruas yang belum masuk program Rantas, Ansori menyebut pihaknya telah memiliki basis data kondisi infrastruktur di seluruh wilayah.

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer