Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Paradoks Nasib Nakes Honorer di Jember, Sebulan Hanya Digaji Ratusan Ribu
Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso Munandar menjelaskan, pengelolaan sungai di Bondowoso ada yang ditangani provinsi. Ada juga yang ditangani daerah. Setiap hari, dua institusi tersebut saling berkoordinasi untuk melakukan penertiban. "Ada yang dikelola Pemda Bondowoso, juga ada yang dikelola Sampean Baru (Pemprov Jatim, Red). Selain dari petugas kami, juga ada pegawai dari Sampean Baru yang setiap harinya itu saling berkoordinasi," katanya.
Dia mencontohkan bendungan Dam Peh yang ada di Dusun Lucu, Desa Karanganyar, Kecamatan Klabang. Secara kewenangan, pengelolaan tersebut dari Pemprov Jatim, sementara Pemkab Bondowoso tetap bertanggung jawab terhadap pemeliharaan. Alirannya juga masuk ke Pabrik Gula Prajekan. "Ada yang diserahkan ke kami pemeliharaannya, seperti Dam Peh. Sementara, retribusinya masuk ke Pemprov Jatim," terangnya.
Menurutnya, aliran air yang masuk PG Prajekan menjadi pendingin ketel uap di pabrik gula tersebut. Setiap tahun PG Prajekan meminta surat permohonan pengaliran air ke Pemkab Bondowoso. "Yang jelas, walaupun masuknya ke provinsi, tapi tetap masuk ke negara. Hal itu juga tidak kami persoalkan. Jadi, memang ada aliran sungai ada yang ranahnya pemprov dan daerah. Namun, kami tetap duduk bareng," tegas Munandar kepada Jawa Pos Radar Ijen.
Fungsi papan nama di setiap bendungan, kata dia, demi mengantisipasi adanya pencemaran air, seperti membuang sampah ke sungai. Selain itu, dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak memanfaatkan bibir sungai untuk bangunan tanpa izin. “Kami imbau kepada masyarakat, kalau dilanggar sudah ada sanksi hukumnya. Supaya tidak membuang sampah sembarang," pungkasnya. (mun/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



