Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BACA JUGA : Belum Aktivasi Rekening, Dana PIP Rp 1 M Berpotensi Kembali ke Kas Negara
Program baru tersebut adalah Cekatan, akronim dari Cepat, Akurat, Komprehensif, dan Terintegrasi. Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Ijen, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Bondowoso pada 2019 lalu mencapai 41 kasus. Kemudian, meningkat menjadi 43 kasus pada 2020 dan 2021. Pada 2022 kemarin, peningkatannya cukup signifikan, yakni mencapai 64 kasus.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso Anisatul Hamidah menerangkan, program Cekatan bertujuan untuk semakin meningkatkan komitmen pelayanan pada korban kekerasan. Agar hak-hak korban dapat terpenuhi.
Menurutnya, hal itu menjadi prioritas, sehingga korban tetap mendapatkan hak seperti biasanya. Seperti layanan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lainnya. Sasaran dari inovasi program Cekatan bukan hanya korban perempuan dan anak. “Namun juga keluarga, karena ada saksi yang kadang mendapatkan intimidasi dari pelaku," jelasnya.
Menurutnya, layanan terhadap korban kekerasan bukan hanya domain dari Dinsos, polres, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Namun, instansi lain seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Pendidikan (Dispendik) seharusnya memiliki peran yang sama. “Masing-masing peran kemudian diintegrasikan, untuk memastikan semua layanan korban dapat dipenuhi. Itu menjadi konsep yang terintegrasi. Sehingga ke depan tidak bingung siapa ini yang melakukan," katanya.
Anis juga mengatakan, program Cekatan bukan hanya berbentuk delik aduan. Oleh sebab itu, siapa saja yang mengetahui ada korban kekerasan, maka harus berani untuk melapor kepada aparat penegak hukum (APH), atau langsung kepada Dinsos. Dia menjelaskan, meningkatkan angka kekerasan perempuan dan anak juga dipengaruhi semakin beraninya masyarakat untuk melaporkan. "Dulu mungkin juga banyak, tapi mereka (masyarakat, Red) tidak berani melaporkan," ujarnya.
Upaya lain untuk menekan kekerasan terhadap anak dan perempuan, Dinsos P3AKB juga akan mendirikan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Selain itu, kata dia, juga memaksimalkan peran dari Forum Anak Bondowoso sebagai pelopor. “Agar Forum tersebut juga dapat menyosialisasikan apa saja hak-hak anak. Bagaimana mereka juga berupaya melindungi diri agar terhindar adanya kekerasan,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



