Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pastikan Tidak Ada Bantuan PPKM

S
Penulis: Safitri❯
“Dapat kami simpulkan bahwa untuk bantuan yang PPKM sudah tidak ada.”  Anisatul Hamidah, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso
“Dapat kami simpulkan bahwa untuk bantuan yang PPKM sudah tidak ada.” Anisatul Hamidah, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso
BADEAN, Radar Ijen - Beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo secara resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia. Walau begitu, bantuan yang diberikan kepada masyarakat Bondowoso akan tetap berjalan. Meskipun akan ada beberapa pengurangan jika dibandingkan tahun lalu.

BACA JUGA : Mainkan Lato-Lato, Jadi Lupa Gadget!

Anisatul Hamidah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, mengatakan, pemberian bantuan kepada masyarakat Bondowoso masih mengikuti program dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Namun, hingga kini belum ada pemberitahuan atau surat edaran resmi, terkait pemberian bantuan kepada para keluarga penerima manfaat (KPM).

Pada saat PPKM masih berlaku, lanjut Anis, Kemensos RI memang memberikan berbagai macam model bantuan. Termasuk tambahan sembako untuk para Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan tahun ini angka atau nominalnya akan kembali seperti sebelum PPKM atau pandemi Covid-19. “Dapat kami simpulkan bahwa untuk bantuan yang PPKM sudah tidak ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Program Keluarga Harapan (PKH) masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kurang lebih ada 63 KPM PKH di Bondowoso saat ini. Menurut Anisatul Hamidah, angka tersebut bisa saja berubah, karena harus menyesuaikan dengan komponen yang ada. Misalnya, harus memiliki anak yang sedang sekolah, harus memeriksa kehamilan untuk ibu hamil, dan lainnya. “Kalau anaknya sudah lulus sekolah, maka dia tidak terima PKH lagi,” tegasnya.

Validasi data penerima bantuan, lanjut Anis, masih terus dilakukan hingga saat ini. Dinsos P3AKB Bondowoso juga telah melibatkan desa dan kelurahan dalam musyawarah desa atau kelurahan. Lewat musyawarah tersebut, ada tujuan tentang data yang berhak menerima bantuan dari pemerintah. “Supaya data kami benar-benar valid,” pungkasnya. (ham/c2/dwi)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Safitri

Artikel Terkait

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Jelang Libur Nataru, Ini Destinasi Wisata Alam Bondowoso yang Layak Dipertimbangkan

Kabupaten Bondowoso memiliki beragam destinasi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi saat libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).  Dikenal dengan julukan Kota Tape sekaligus Kota Seribu Bukit, daerah ini meny

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Eks Kadis BSBK Dijerat Pasal Berbeda, Kejari Bondowoso Dalami Pertanggungjawaban Pejabat Pengadaan

Meski demikian, Dian menegaskan, kejaksaan tidak akan mendahului proses hukum dalam menentukan tuntutan terhadap M. Pihaknya tetap menunggu fakta yang terungkap selama persidangan

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Pernah Divonis Kasus Korupsi Jalan, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Jadi Tersangka Lagi

Dengan penetapan M, penyidikan dugaan korupsi proyek Jalan Pakisan-Sumber Balen kini tidak hanya menyasar pihak penyedia jasa, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer